Pakar Unmul Nilai Pilkada via DPRD Picu Politik Sandera dan Dominasi Dewan

“Cuman kan kita tetap persis bahwa di dalam politik itu selalu ada yang namanya sesuatu yang tidak transparansi,” sebutnya.

Baca juga: Pilkada Langsung atau Lewat DPRD, DPRD Kaltim: Keduanya Tak Langgar UU

Jumansyah mencontohkan fenomena pergantian antarwaktu (PAW) di lembaga legislatif yang kerap menimbulkan tanda tanya publik, termasuk di Kalimantan Timur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keputusan partai politik tidak selalu mudah dipahami masyarakat, meskipun kursi legislatif sejatinya merupakan hasil pilihan rakyat.

Lebih jauh, ia menilai jika pilkada melalui DPRD benar-benar diterapkan, maka legitimasi lembaga legislatif akan menjadi jauh lebih dominan dibanding eksekutif.

Hal itu dinilainya akan memengaruhi pola check and balance karena kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab langsung kepada masyarakat pemilih.

“Artinya posisi legitimasi itu lebih kuat DPRD lagi ketika dibanding dengan Gubernur atau Wali Kota,” pungkasnya. (*)