PKS Kaji Wacana Pilkada via DPRD, Abdul Rohim: Kami Cenderung Pertahankan Pemilihan Langsung

Ringkasan Berita:

• PKS masih mengkaji wacana Pilkada lewat DPRD dengan memprioritaskan aspirasi publik.
• Abdul Rohim menilai Pilkada langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat dalam demokrasi.
• PKS mendorong perbaikan regulasi untuk menekan biaya politik tanpa menghapus hak pilih masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim, memberikan tanggapan terkait munculnya wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. 

Hingga saat ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan masih melakukan kajian mendalam dengan tetap memprioritaskan aspirasi publik.

Politisi dari PKS ini mengungkapkan bahwa secara substansi, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perwujudan nyata dari nilai-nilai demokrasi.

Mekanisme ini memberikan hak penuh kepada masyarakat untuk menentukan pemimpinnya tanpa perantara.

"Aspirasi yang kami tangkap dari publik menunjukkan banyak masyarakat yang kurang setuju jika Pilkada dikembalikan ke DPRD. Sebagai representasi suara rakyat, kami memotret keinginan tersebut," ujarnya.

Baca juga: Ojol Samarinda Resah soal Wacana Pilkada via DPRD, Takut Aspirasi Tak Tersampaikan

Meski demikian, ia tidak menampik adanya sisi negatif dari pemilihan langsung, terutama terkait biaya politik atau political cost yang sangat tinggi.

Namun, Rohim menekankan bahwa demokrasi memang memerlukan biaya yang tidak murah sebagai konsekuensi dari kedaulatan rakyat.

"Demokrasi itu memang mahal, dan kita harus siap menerima konsekuensi itu. Saat ini PKS masih mengkaji, namun posisi kami lebih cenderung untuk mempertahankan apa yang sudah ada, yakni pemilihan langsung oleh rakyat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rohim menyoroti aspek hubungan antara eksekutif dan legislatif. Jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, fungsi kontrol legislatif memang diprediksi akan menjadi lebih kuat. Namun, hal itu tidak serta-merta menggantikan nilai keterlibatan langsung masyarakat.

Menurutnya, fokus utama saat ini seharusnya bukan mengubah sistem pemilihan, melainkan mencari solusi atas kekurangan yang ada.

Baca juga: PKB Dukung Pilkada Lewat DPRD, Tekankan Efisiensi Anggaran dan Penguatan Demokrasi

Ia pun mendorong adanya regulasi atau skema yang mampu menekan biaya politik tinggi dan meminimalisir dampak negatif lainnya tanpa harus merampas hak pilih rakyat.

"Kita cari upaya bagaimana caranya menekan ongkos politik tersebut agar dampak negatifnya bisa ditanggulangi, sementara hak langsung masyarakat tetap terjaga," pungkasnya. (*)