Jelang Putusan MK, Pengunjukrasa Terlihat Mulai Berkumpul, Jalan Medan Merdeka Barat Ditutup

TRIBUNKALTIM,CO - Mahkamah Konstitusi memercepat pembacaan sidang sengketa Pilpres 2019, menjadi Kamis (27/6/2019).

Namun, pengunjukrasa sudah mulai terlihat memadati ruas-ruas jalan tertentu di Jakarta.

Seperti dketahui, sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2019 akan diwarnai sejumlah aksi unjuk rasa.

Pengunjukrasa sudah mulai terlihat berkumpul di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Rabu (26/6/2019) pagi.

Ini membuat kendaraan tak bisa melintas.

Pantauan Kompas.com pukul 10.30, kendaraan dari arah Jalan MH Thamrin hanya sampai Patung Kuda dan tak bisa melintas ke Jalan Medan Merdeka Barat.

Ruas Jalan Medan Merdeka Barat ditutup karena massa sudah berdatangan.

Kendaraan terpaksa berbelok ke Jalan Budi Kemuliaan dan Jalan Medan Merdeka Selatan atau berputar balik.

Begitu pula dengan bus transjakarta yang melintasi Koridor 1 dari arah Blok M atau Bundaran HI, rutenya diakhiri di Halte Bank Indonesia.

Mahkamah Konstitusi akan memutuskan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo-Sandi pada Kamis (27/6/2019).

Ada rencana aksi massa yang akan melakukan aksi di seputaran Mahkamah Konstitusi. 

Sikap Tegas Wapres Jusuf Kalla Soal Rencana Unjuk Rasa Berbalut Halal Bihalal Depan Gedung MK

Dilarang BPN Prabowo-Sandi dan Kepolisian, Organisasi Ini Tetap Ngotot akan Unjuk Rasa di MK

Halal Bihalal Berbalut Unjuk Rasa

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan hasil sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).

Pembacaan putusan yang akan mengakhiri pro kontra gelaran Pilpres 2019 ini, rencananya akan diwarnai aksi unjuk rasa dari seklompok masyarakat.

Unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung Mahkamah Konstitusi nanti, dikabarkan dalam kemasan halal bihalal.

Dua organisasi yang sudah menyatakan ambil bagian dalam unjuk rasa itu adalah PA 212 dan GNPF MUI.

Beberapa pihak pun telah mengimbau agar tak ada unjuk rasa saat 9 Hakim Mahkamah Konstitusi membacakan putusannya.

Imabauan juga datang langsung dari Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo-Sandi.

Teranyar, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat suara mengenai rencana aksi unjuk rasa berbalut halal bihalal tersebut. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau massa Persaudaraan Alumni atau PA 212 menyudahi kegiatan halal bihalal akbar di depan Mahkamah Konstitusi MK jelang pengumuman putusan sengketa pemilu.

Sebab, ujar Jusuf Kalla, kegiatan menjalin silaturahmi itu akan lebih pantas dilakukan di Masjid bukan di Mahkamah Konstitusi.

"Jadi kalau ingin halal bihalal tentu ditempat yang pantaslah bukan di depan Mahkamah Kontitusi.

Masa halal bihalal di depan Mahkamah Kontitusi, kan itu enggak pantas, ya di mesjid lah, ya di istiqlal lah," ujar Jusuf Kalla di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Jusuf Kalla menilai, halal bihalal yang disisipi tindakan massa untuk berdemo itu akan mencederai makna dari halal bihalal itu sendiri.

"Di ruangan mana, atau di aula mana, halal bihalal gitu kan, tidak ada acara halal bihalal sambil demo.

Itu kan melanggar etika dan mencederai namanya halal bi halal.

namanya halal bihalal kan spirit keagamaan kan," tegas dia.

Diketahui, massa PA 212 akan berkegiatan di depan Mahkamah Konstitusi sejak Senin (24/6/2019) hingga putusan MK.

Aksi bertajuk Halal bi Halal 212 ini diklaim sebagai aksi super damai yang diisi dengan zikir, doa, serta salawatan di seluruh ruas jalan sekitar Mahkamah Konstitusi.

Aksi ini dilakukan demi memberikan dukungan moril pada sembilan hakim Mahkamah Konstitusi selama proses persidangan hingga pengambilan keputusan.

Polisi Juga Melarang

Beredar undangan Halal Bihalal Akbar 212 di yang akan digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Undangan via poster tersebut beredar di gurp-grup Whatsapp.

Dalam undangan tersebut tertulis acara halal bihalal itu berisi rangkaian kegiatan dzikir, doa dan shalawat.

Kegiatan halal bihalal ini rencananya digelar 24-28 Juni ini, di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, atau bertepatan dengan saat 9 hakim konstitusi akan merumuskan hasil sengketa Pilpres 2019.

Sementara itu, Polda Metro Jaya belum menerima surat pemberitahuan kegiatan Halal Bihalal Akbar 212 yang rencananya digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sebuah poster yang beredar di pesan singkat WhatsApp, dituliskan bahwa kegiatan halal bihalal tersebut merupakan rangkaian kegiatan berzikir, berdoa, serta bersalawat yang digelar mulai 24-28 Juni 2019.

"Belum ada (surat pemberitahuan kegiatan Halal Bihalal Akbar 212)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (24/6/2019).

Argo menjelaskan, pihaknya melarang kegiatan penyampaian pendapat di depan gedung Mahkamah Konstitusi hingga pembacaan putusan gugatan sengketa Pilpres 2019 pada Jumat (28/6/2019) pekan depan.

"Bahwa aksi di jalan protokol di depan gedung Mahkamah Konstitusi oleh pihak manapun dilarang karena melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Pasal 6.

Tentang penyampaian pendapat di muka umum yang bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain," jelas Argo. (*)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

SEJARAH HARI INI: 26 Juni Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI, Begini Asal Mulanya

Sikap Tegas Wapres Jusuf Kalla Soal Rencana Unjuk Rasa Berbalut Halal Bihalal Depan Gedung MK

PPDB Sistem Zonasi Banyak Dikeluhkan, Ini Pembelaan Mendikbud, Sebut Ada Keuntungannya

Cerita Dibalik Tiket Murah Air Asia, Pesawat Satu Tipe hingga Soal Suku Cadang

Ini Simulasi Cara Mengetahui Lolos/Tidak SBMPTN 2019, Pastikan Tanggal Pengumuman Resmi Sudah Benar