PKB Tak Ingin Jatah Kursinya Digabung dengan NU, Alasannya Sama-sama Berjuang Keras di Pilpres 2019

TRIBUNKALTIM.CO - Rebutan kursi Menteri Jokowi, masih menjadi topik perbincangan di masyarakat.

Tidak hanya partai di Koalisi Indonesia Kerja, namun, beberapa organisasi dan partai non koalisi juga turut mengincar kursi Menteri Jokowi.

Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyakini jatah kursi Menteri dari PKB dan Nahdlatul Ulama (NU) akan berbeda dalam kabinet Kabinet Kerja Jilid II, nanti.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding kepada Tribunnews.com, Senin (8/7/2019).

Menurut Wakil Ketua TKN Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin, baik PKB dan NU bekerja sesuai dengan cara masing-masing.

"Berbeda ya, kalau ada jatah-jatah pasti beda.

Karena NU juga bekerja, PKB sebagai partai juga bekerja, jadi beda," ujar anggota DPR RI ini.

Lebih lanjut kata dia, tidak ada yang salah, jika partai-partai memberi aspirasi terkait permintaan jatah kursi Menteri.

Namun semuanya kembali kepada hak prerogratif Presiden terpilih Jokowi untuk memilih skuad terbaik dalam susunan Kabinetnya 2019-2024.

"Kita tunggu saja seperti apa nanti," ucap Abdul Kadir Karding.

Hal senada juga disampaikan Wakil Sekjen PKB, Daniel Johan.

Menurut Dabiek Johan, jatah kursi menteri partainya dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam Kabinet Kerja Jilid II, dipisah porsinya.

"Karena memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU tapi kan PKB bukan NU.

Tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel dalam diskusi Polemik, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Menurutnya, baik NU maupun PKB sama-sama bekerja keras dalam kampanye memenangkan Jokowi-Maruf pada Pilpres 2019 tahun ini.

Sehingga merupakan hal wajar jika keduanya mendapat porsi bagian dalam struktur Kabinet Kerja Jilid II.

"Karena NU kan juga menjadi bagian yang sangat bekerja keras kemarin sehingga itu dua hal yang berbeda," ungkap Daniel.

Tapi meski menyarankan jatah kursi PKB dengan NU dipisah, Daniel menyerahkan seluruh keputusan ke tangan Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif.

"Pada akhirnya kita serahkan kepada Presiden Joko Widodo.

Kami hanya menyediakan Kader terbaik, tapi nanti itu akan melalui hasil pertimbangan mendalam," jelasnya.

PKB Minta 10 Kursi Menteri

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin mengatakan dalam politik pihak yang menang biasanya memang akan mendapat jatah menteri.

Saat ditanya jumlah, Cak Imin jelas meminta sebanyak-banyaknya.

Meski begitu ia sadar dalam sistem presidensial, partai politik pengusung cuma bisa mengusulkan daftar nama yang direkomendasikan.

Sementara soal keputusannya, sepenuhnya di tangan presiden yang bersangkutan.

"Kalau doa, sebanyak-banyaknya.

Saya enggak berani berharap tapi berdoa saja, usulin 10 minimal (kader PKB jadi menteri)," ujar Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar tak akan terfokus pada kadernya dalam mengusulkan nama-nama calon menteri kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut politisi yang akrab disapa Cak Imin ini, ia juga akan mengusulkan tokoh-tokoh potensial yang bukan kader partainya.

"PKB mengusulkan dua sumber, ada yang kader, ada yang non kader.

Nah, dua sumber ini lagi kita godok terus," kata Cak Imin usai mengunjungi kediaman wapres terpilih Maruf Amin di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Cak Imin menilai, tak masalah PKB mengajukan calon menteri dari non kader selama yang bersangkutan punya kapasitas dan kapabilitas.

Ia menargetkan, penggodokan nama-nama calon menteri PKB ini akan selesai pada pertengahan Juli.

Menurut dia, Presiden Jokowi memang sudah meminta agar pembicaraan terkait menteri dilakukan pertengahan bulan ini.

"Nanti ya nama-namanya kita serahkan Kiai Maruf, kita serahkan ke Pak Jokowi, baik kader maupun yang non kader," kata dia.

Sementara itu, Maruf Amin menyebut pembagian menteri akan disesuaikan dengan partai koalisi yang ada.

"Ada sekian partai koalisi.

Tentu jumlahnya disesuaikan," katanya.

Dia mengungkapkan, sampai saat ini belum ada pembahasan mengenai berapa masing-masing partai mendapatkan bagian dalam kabinet.

Sehingga belum ada nama yang muncul dari masing-masing partai.

"Belum, masing-masing berapa, apalagi orangnya. Kan belum dibahas," kata Rais Aam PBNU ini.

Ingat Jatah PKB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut koalisi Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin saat ini sudah terlalu gemuk.

Maka dari itu, Cak Imin mengingatkan agar jika sampai oposisi yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyeberang ke koalisi, maka tidak akan mengurangi jatah kursi untuk PKB.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam wawancara unggahan kanal YouTube CNN Indonesia, Selasa (2/6/2019).

• Tertawa Tanggapi Wacana Oposisi Gabung ke Jokowi, Cak Imin Ingatkan Soal Jatah PKB

• Cak Imin Komentari Rencana Sandiaga soal Libur di Bulan Puasa, Hanum Rais Lontarkan Protes

Cak Imin menyebut baiknya pihak oposisi tetap menjadi oposisi agar menjadi penyeimbang pemerintahan yang berkuasa.

Terlebih dalam koalisi Jokowi saat ini sudah mendominasi hingga 61 persen.

"Sebetulnya koalisi pendukung Pak Jokowi itu sudah kegemukan, 61 persen di parlemen.

Nah nanti kan enggak ada check and balance," ujar Cak Imin.

Meski demikian, Cak Imin tidak melarang jika partai oposisi hendak bergabung demi rekonsiliasi, asalkan tidak mengurangi jatah untuk PKB.

"Tetapi kalau memang itu menjadi urgensi agar rekonsiliasi, agar kebersamaan ya yang penting jangan mengurangi jatah PKB deh," kata Cak Imin sambil tertawa. (*)

Subscribe Official YouTube Channel:

Baca juga:

Ada Gempa 7,2 SR Berpotensi Tsunami, Warga Kema Sulut Berlarian dan Hanya Bawa Pakaian di Badan

VIDEO VIRAL Ojek Angkut Motor Besar, Terungkap Lokasi dan Tarif Sekali Angkut

SEJARAH HARI INI: Jerman Barat Bikin Maradona cs Bertekuk Lutut di Final Piala Dunia 1990

SEJARAH HARI INI: Mineirazo, Kekalahan Paling Memalukan Timnas Brasil di Piala Dunia

CERITA KAESANG PANGAREP Saat Ibu-ibu Komentari Dirinya Tak Ikut Antre, 'Padahal Saya Yang Punya'