Kasus Korupsi Autis Centre Bontang Rugikan Negara Rp 7 Miliar, Makelar Tanah Divonis 7 Tahun Penjara

Bahkan kasus pengadaan lahan Rp 18,5 miliar tahun 2012 tersebut telah menyelesaikan persidangan terhadap ketiganya dengan vonis yang berbeda

Kasus Korupsi Autis Centre Bontang Rugikan Negara Rp 7 Miliar, Makelar Tanah Divonis 7 Tahun Penjara
TribunKaltim.Co/HO Kasi pidsus
Sidang kasus korupsi lahan autis centre dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tipikor Samarinda. Tiga terdakwa telah divonis bersalah namun JPU menyatakan banding karena tak sesuai dengan tuntutan jaksa 

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Bontang, Yudo Adiananto mengatakan dari persidangan digelar ditemui sejumlah fakta-fakta persidangan.

“Yang kami catat saksi-saksi tidak mampu memberikan dasar pembebasan lahan sesuai dengan Perkaban Nomor 3/2007,” ujar Yudo kepada tribunkaltim.co, Selasa (30/4/2019)  lalu terhadap terdakwa Norhayati dan Dimas.

Dijelaskan, fakta yang muncul dari persidangan ternyata penetapan lokasi pembebasan dilakukan mendahului terbit Surat Keputusan (SK) titik lokasi.

Padahal SK ini menjadi dasar pemerintah untuk menunjuk lokasi, bukan sebaliknya.

Kemudian fakta lain yang mencuat, para saksi beralasan bahwa pembebasan lahan melalui surat kuasa pemilik dibenarkan di dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan (Perkaban) Nomor 3/2007 Tentang Pengadaan Lahan Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

PANGGIL 10 SAKSI — Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi atas terdakwa SHA untuk kasus korupsi pengadaan lahan autis centre dan gedung seni tahun anggaran 2012 memanggil 10 orang pegawai di lingkungan Pemkot Bontang.
PANGGIL 10 SAKSI — Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi atas terdakwa SHA untuk kasus korupsi pengadaan lahan autis centre dan gedung seni tahun anggaran 2012 memanggil 10 orang pegawai di lingkungan Pemkot Bontang. (TRIBUN KALTIM/ ICHWAL SETIAWAN)

“Padahal di dalam aturan itu jelas melarang pengadaan lahan melalui surat kuasa pemilik, juga diatur di dalam SK Wali Kota saat itu,” ujarnya.

Selanjutnya, terkait pembayaran jasa tim apresial (penaksir harga) tanah.

Di dalam persidangan diketahui bahwa tim apresial ini dibiayai oleh terdakwa (SHA) bukan pemerintah.

”Alasannya pemerintah saat itu tidak ada anggaran, makanya dia bayarkan dulu,” ujar Yudo.

Baca juga :

Halaman
1234
Penulis: Samir Paturusi
Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved