Virus Corona

Darurat Sipil Bukan Opsi Utama, Jubir Presiden Jokowi Ungkap Tak Ingin Kacau Seperti Lockdown India

Bukan darurat sipil yang jadi prioritas Presiden Jokowi mengatasi Virus Corona covid-19, tak ingin kacau seperti lockdown India

Kolase TribunKaltim.co / Tribunnews
Darurat Sipil Bukan Opsi Utama, Jubir Presiden Jokowi Ungkap Tak Ingin Kacau Seperti Lockdown India 

TRIBUNKALTIM.CO - Bukan darurat sipil yang jadi prioritas Presiden Jokowi mengatasi Virus Corona covid-19, tak ingin kacau seperti lockdown India.

Wacana darurat sipil mengemuka setelah Presiden Jokowi sempat menyinggung kmungkinan menerapkan kebijakan tersebut demi mengatas Virus Corona di Indonesia.

Kebijakan tentang darurat sipil bukanlah sembarangan, sebab hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang Undang No.74 Tahun 1957 dan Penetapan Keadaan Bahaya.

Dengan kata lain, darurat sipil merupakan keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Perang di seluruh atau sebagian wilayah NKRI.

Belakangan terungkap bahwa darurat sipil bukanlah prioritas Presiden Jokowi dalam mengaasi covid-19 di Indonesia.

Presiden Jokowi diketahui tak ingin kekacauan di seperti di India akibat lockdown justru terjadi di Indonesia apabila darurat sipil diterapkan.

Oleh sebab itu darurat sipil merupakan opsi terakhir Presiden Jokowi dalam menangani Virus Corona di Indonesia.

Jokowi Berencana Terapkan darurat sipil untuk Cegah Penyebaran Corona, Apa Maksudnya?

Jika darurat sipil covid-19 Berlaku, Prabowo Subianto dan Tito Karnavian Jadi Pembantu Utama Jokowi

darurat sipil Disinggung Jokowi, Tito Karnavian dan Prabowo Bisa Jadi Pembantu Utama Presiden

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Presiden Joko Widodo ( Jokowi ), Fadjroel Rachman melalui sambungan telepon Sapa Indonesia Malam Kompas TV pada Senin (30/3/2020).

Fadjroel mengatakan bahwa Jokowi yakin pembatasan sosial berskala besar cukup untuk menangani penyebaran Virus Corona.

"Jadi presiden mengatakan pembatasan sosial berskala besar dan pendisiplinan hukum ini sudah cukup kita jalankan hingga pandemi covid-19 ini nanti dicabut oleh organisasi kesehatan dunia (WHO)," ujar Fadjroel.

Halaman
1234
Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved