Virus Corona
Beda dengan Jokowi, Luhut Sebut Larangan Mudik Khusus di Wilayah Anies Baswedan dan Daerah PSBB
Presiden Jokowi melarang semua masyarakat mudik saat Virus Corona, Luhut Binsar Pandjaitan justru tegaskan wilayah Anies Baswedan dan daerah PSBB
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Saat Jokowi melarang semua masyarakat mudik di tengah pandemi Virus Corona, Luhut Binsar Pandjaitan justru tegaskan wilayah Anies Baswedan dan daerah yang menerapkan PSBB.
Akhirnya Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) resmi mengeluarkan larangan mudik untuk semua masyarakat di tengah pandemi Virus Corona atau covid-19.
Artinya larangan tersebut ditujukan untuk semua masyarakat di Indonesia, agar tidak mudik saat Virus Corona masih mengancam.
Sementara itu, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan justru mengungkapkan hal berbeda.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, larangan mudik dikhususkan untuk wilayah Anies Baswedan, Jakarta dan daerah yang menetapkan PSBB.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah memberikan larangan mudik untuk aparatur sipil negara ( ASN ), para TNI dan Polri serta pegawai BUMN.
• Pesan Masuk dari Seorang Ibu buat Luhut Haru, Akhirnya Putuskan KRL Tetap Jalan, Ternyata Ini Isinya
• Tolak Permintaan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Luhut Pandjaitan Beber Sosok Dibalik Keputusannya
• PSBB Jakarta Tersisa 3 Hari, Anak Buah Luhut Soroti Hal Ini di Wilayah Anies Baswedan Belum Efektif
Menurut Jokowi, ia optimis kebijakan yang diambil tersebut belum terlambat, lantaran masih banyak perantau yang belum melakukan mudik.
Berdasarkan data yang didapat dari kementerian Perhubungan, persentasi masyarakat yang sudah terpaksa mudik adalah sebesar 7 persen.
Dan setidaknya masih ada 24 persen perantau yang bersikeras untuk tetap mudik.
Namun bisa dikatakan masih banyak yang memutuskan untuk tidak atau melakukan mudik, yaitu sekitar 68 persen.
Hal tersebut yang membuat Jokowi mengambil keputusan untuk segera membatasi mereka supaya tidak berubah pikiran untuk kembali ke kampung halaman.
Keputusan tersebut disampaikan Jokowi dalam konferensi virtual di Istana Merdeka, Selasa (21/4/2020), seperti yang tayang di Youtube Sekretariat Presiden.
"Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan, setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN sudah kita lakukan, pada minggu yang lalu," ujar Jokowi.
"Pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," jelasnya.
• Jokowi Melarang Mudik, Anak Buah Idham Aziz Siapkan Rencana Penutupan Jalan Tol & Tambah Check Point
"Dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan kementerian perhubungan, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68 persen, yang tetap masih bersikeras mudik 24 persen, yang sudah mudik 7 persen," ujar Jokowi.
"Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi," jelasnya.
Presiden Jokowi lantas meminta semua jajarannya untuk menyiapkan semua hal yang berhubungan dengan klebijakan tersebut.
Orang nomor satu di Indonesia itu menyinggung masalah bantuan sosial yang nantinya diberikan untuk para perantau yang tidak mudik.
Menurutnya, bansos sudah mulai dibagikan kepada mereka yang terdampak sejak Minggu (20/4/2020) kemarin, khususnya yang berada di wilayah Jabodetabek.
"Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan," ungkap Jokowi.
"Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan bansos, bansos sudah mulai di laksanakan kemarin."
"Pembagian sembako untuk Jabodetabek, kemudian Kartu Pra Kerja sudah berjalan, Minggu ini juga bantuan sosial, bansos tunai juga sudah dikerjakan," pungkasnya.
Simak videonya dari menit awal:
• Lampu Hijau Luhut Pandjaitan ke Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Beri Sanksi ke Perusahaan Saat PSBB
Menteri Luhut Binsar Pandjaitan beda dengan Jokowi
Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, masyarakat yang dilarang mudik adalah yang tinggal di wilayah yang telah menetapkan Penerapan Sosial Berskala Besar ( PSBB ).
Menteri Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan larangan ditetapkan untuk wilayah Jabodetabek dan daerah lain yang sudah menerapkan PSBB.
Padahal, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan larangan diberikan untuk seluruh lapisan masyarakat.
Diketahui, pemerintah melarang masyarakat mudik untuk mencegah penyebaran covid-19 atau Virus Corona.
"Larangan ini untuk wilayah Jabodetabek dan daerah lainnya yang menetapkan PSBB," kata Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat terbatas di Jakarta, Selasa (21/4/2020).
Status PSBB saat ini sudah diterapkan di sejumlah daerah, dimulai dari DKI Jakarta dan diikuti oleh wilayah di sekitarnya yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi.
Belakangan, wilayah lain juga menyusul yakni Sumatera Barat, Pekanbaru, Makasar, Tegal, Bandung, Bandung Barat, Sumedang, dan Cimahi.
Selain PSBB, Luhut juga menyebut masyarakat yang tinggal di zona merah dilarang untuk mudik.
Zona merah ini ditetapkan oleh BNPB, berbeda dengan PSBB yang harus disetujui Kementerian Kesehatan.
"Di zona merah Virus Corona ( juga dilarang mudik ).
Pemda bisa masuk disana," kata Luhut Binsar Pandjaitan.
Ia menyebut, pemerintah akan menutup akses jalan keluar masuk kota-kota tersebut. Namun, akses tetap dibuka untuk distribusi barang.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, larangan mudik ini akan mulai berlaku pada 24 April dan sanksi akan mulai diberlakukan pada 7 Mei.
• Tolak Permintaan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Luhut Pandjaitan Beber Sosok Dibalik Keputusannya
Opsi Larangan Mudik
Opsi larangan mudik untuk mencegah penyebaran Virus Corona pada Lebaran mendatang tengah dibahas oleh Pemerintah Pusat.
Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun akan mendukung keputusan pemerintah apabila opsi tersebut jadi dilaksanakan.
Dikutip dari Kompas.com, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya akan melarang transportasi umum maupun pribadi untuk bergerak antar daerah apabila mudik dilarang.
Pernyataan itu ia sampaikan ketika ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (20/4/2020).
• Tiba-tiba Luhut Pandjaitan akan Pimpin Rapat Larangan Mudik Idul Fitri 2020, Covid-19 Sudah Gawat?
"Kalau sudah muncul larangan berarti skenario kita melarang seluruh angkutan umum, melarang kendaraan pribadi, melarang sepeda motor yang mudik," ujar Budi.
Bahkan, agar upaya tersebut maksimal, Kemenhub akan menutup jalan tol.
"Nanti kalau dilarang akan diberlakukan demikian (penutupan jalan tol)," kata Budi.
Lebih lanjut, opsi pelarangan mudik rencananya akan kembali dibahas bersama di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Meski demikian, Budi mengatakan, seluruh jajaran eselon 1 Kemenhub sepakat untuk melarang mudik Lebaran 2020.
"Kemarin diskusi-diskusi kita dengan yang lain itu kita kayanya semakin kuat, semakin kuat, message yang kita bangun adalah larangan mudik," ujarnya.
Budi bahkan menyebutkan aturan tertulis mengenai larangan mudik yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan sedang dirancang.
"Sudah di biro hukum," ucapnya.
(*)
Ikuti >>> Update virus Corona
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
