Refly Harun Bocorkan Maraknya Korupsi di Lingkaran Jokowi, Agenda Utama Lemahkan KPK, Rahasia Umum

TRIBUNKALTIM.CO - Refly Harun bocorkan maraknya Korupsi di lingkaran Jokowi, agenda utama lemahkan KPK, sudah jadi rahasia umum.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai masih banyak praktik Korupsi di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Mantan Komisaris Utama Pelindo I ini menyebut Korupsi di lingkaran kekuasaan merupakan fenomena gunung es.

Refly Harun juga mengaku tak heran dengan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, oleh para politikus.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun angkat bicara soal banyaknya tindakan Korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

Refly Harun menilai tindakan Korupsi itu juga terjadi saat Pemilu.

• Tuduhan Virus Corona Donald Trump Berbuntut Panjang, Presiden AS Bongkar Upaya China Jegal Dirinya

• Blak-Blakan, Refly Harun Bongkar Dirinya Diancam Sosok Ini Karena Kerap Kritik Pemerintah Jokowi

• Dianggap Tak Paham Agama, Mahfud MD Ungkap Kekesalannya di ILC, Reaksi Ali Ngabalin Menahan Tawa

Menurut dia, tindakan Korupsi dalam dua kontestasi politik itu bahkan sudah menjadi rahasia umum.

Melalui tayangan YouTube Refly Harun, Kamis (30/4/2020), ia menyebut fenomena Korupsi di lingkungan kekuasaan layaknya gunung es.

Refly Harun secara gamblang menyebut masih banyak koruptor yang belum ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Untuk pejabat publik, Korupsi di lingkaran kekuasaan, di lingkaran partai politik itu seperti fenomena gunung es saja sesungguhnya," ujar Refly Harun.

"Kebetulan saja satu dua orang kena cokok oleh KPK."

Refly menambahkan, hal itulah yang menyebabkan banyak politisi menginginkan pelemahan KPK.

Tujuannya, agar mereka bebas melakukan Korupsi.

"Makanya tidak heran, agenda para politisi adalah memperlemah KPK dan mereka bebas," sambung Refly.

Lantas, Refly Harun menyinggung soal tindakan Korupsi saat Pilkada.

Ia bahkan menyebut hal itu lumrah dilakukan dan sudah dianggap wajar oleh masyarakat.

"Jadi yang namanya suap di Pilkada misalnya, itu sudah menjadi rahasia umum," terang Refly Harun.

"Tidak ada yang namanya makan siang gratis, ketika partai politik dijanjikan perahu, tunggangan untuk pencalonan kepala daerah."

"Tidak ada yang gratis, semua bayar, dan itu bisa uang sampai miliaran, puluhan miliar bahkan mungkin ratusan miliar," imbuhnya.

Lebih lanjut, Refly menyebut tindakan Korupsi layaknya sudah mengakar di pemerintahan.

Terkait hal itu, ia lantas mengimbau Jokowi untuk memimpin pemberantasan Korupsi.

Refly bahkan turut masa pemerintahan Jokowi yang berakhir pada 2024 kelak.

• Kabar Gembira dari Menhan Prabowo Soal Berakhirnya Corona di Indonesia, Titik Terang Mulai Kelihatan

• Jokowi Mengeluh, Sektor yang Ditangani Menkes Terawan Disorot, Erick Thohir Pernah Bongkar Ada Mafia

"Bisa dibayangkan, bagaimana Korupsi di negara ini menggurita."

"Bagaimana Korupsi terjadi di Pemilu, yakin enggak Pemilu itu bersih dari money politic?

Suap kepada penyelenggara Pemilu, suap kepada pengadilan untuk memenangkan perkara dan lain sebagainya."

"Sekali lagi, mudah-mudahan di sisa masa pemerintahan ini Presiden Jokowi menjadi presiden yang tercerahkan untuk melakukan pemberantasan Korupsi yang menurut saya loyo bahkan tidak dikuat dilakukan di periode pertama," tandasnya.

Dugaan Kongkalikong Kartu Prakerja

Pada kesempatan itu, sebelumnya Refly Harun mencurigai adanya kongkalikong dalam proyek Kartu Prakerja yang menghabiskan dana mencapai 5,6 triliun rupiah.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyoroti sistem pelatihan online yang ada dalam program Kartu Prakerja.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun langsung memantau jalannya program tersebut agar tak terjadi tindakan Korupsi di tengah pandemi Virus Corona

Mulanya, Refly menyoroti banyaknya tindakan Korupsi di era pemerintahan Jokowi.

Ia menilai, hal itu semakin diperparah dengan adanya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya khawatir jangan-jangan belum dihitung masa-masa akhir dari pemerintahan Presiden Jokowi yang ada pelemahan KPK di dalamnya," jelas Refly.

• Viral Sungai Terkotor di Dunia Jadi Jernih Saat Negaranya Lakukan Lockdown Karena Wabah Virus Corona

"Dan juga belum memerhitungkan fenomena-fenomena yang terjadi setelah Hakim Agung Artidjo Alkostar pensiun."

Refly mengatakan, Jokowi perlu memimpin langsung pemberantasan Korupsi agar kondisi pemerintahan semakin membaik.

"Atau mungkin ada variabel lain yang saya pribadi tidak tahu juga," kata Refly.

"Tetapi kalau kita ingin negara kita jauh lebih baik, harus ada komitmen yang kuat dari Presiden Jokowi untuk memimpin langsung pemberantasan Korupsi," sambungnya.

Lebih lanjut menurut Refly, Jokowi harus mengawasi langsung pemberantasan Korupsi, mulai dari pencegahan hingga penindakan.

"Itu yang saya katakan berkali-kali, maksudnya apa?," ucapnya.

"Kita tahu bahwa yang namanya pemberantasan korpusi bukan hanya dari sisi penindakan, tapi pencegahan."

Lantas, Refly Harun pun menyinggung dugaan peluang terjadinya Korupsi di tengah pandemi Virus Corona.

"Jadi presiden harus membuat program pencegahan tindak pidana Korupsi yang betul-betul masif," terang Refly Harun.

"Apalagi di tengah bencana Covid-19 ini."

Terkait hal itu, Refly Harun pun menyinggung dana triliunan rupiah untuk Kartu Prakerja.

Menurut Refly Harun, ada peluang yang begitu besar untuk melakukan Korupsi dalam program tersebut.

• Back Up TKA China, Bupati Konawe Bongkar Janji Luhut Pandjaitan: Apa yang Kau Minta Kita Siapkan

"Jangan lupa potensi Korupsi itu akan tinggi."

"Ada isu mengenai misalnya proyek pelatihan online (Rp) 5,6 trilun yang ditengarai mungkin juga ada kongkalikong," tandasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Soroti Banyaknya Korupsi di Era Jokowi, Refly Harun Singgung Suap saat Pemilu: Jadi Rahasia Umum, https://wow.tribunnews.com/2020/04/30/soroti-banyaknya-Korupsi-di-era-jokowi-refly-harun-singgung-suap-saat-pemilu-jadi-rahasia-umum?page=all.