Virus Corona

Biaya Rapid Test di Sejumlah RS di Kupang Dinilai Mahal, Berikut Solusi DPRD NTT

Legitslatif Nusa Tenggara Timur bersuara. Biaya rapid test di sejumlah rumah sakit di Kota Kupang dinilai mahal. Ini solusi yang ditawarkan.

(SHUTTERSTOCK)
Ilustrasi rapid test Covid-19. 

TRIBUNKALTIM.CO, KUPANG - Legitslatif Nusa Tenggara Timur bersuara. Biaya rapid test di sejumlah rumah sakit di Kota Kupang dinilai mahal. Ini solusi yang ditawarkan.

Anggota DPRD NTT dari Partai Demokrat Boni Bonjer Jebarus, menyayangkan mahalnya biaya untuk melakukan rapid test di sejumlah rumah sakit di wilayah itu. "Kami sayangkan penarikan biaya rapid test sebagaimana ditemukan oleh Ombudsman NTT di beberapa rumah sakit yang kisaran tarifnya Rp 400.000, bahkan lebih," ungkap Bonjer, saat dihubungi Kompas.com, melalui telepon seluler, Rabu (20/5/2020).

Bonjer meminta, pemerintah setempat harus mengintervensi hal itu, agar masyarakat jangan terbebani dengan tarif yang mahal itu. Langkah yang harus dilakukan pemerintah, lanjut Bonjer, yakni menggunakan APBD yang sudah dianggarkan oleh masing-masing pemerintah daerah, dengan melakukan tes massal.

Setiap kabupaten dan kota di NTT, sebut Bonjer, sudah mengalokasikan dana rata-rata di atas Rp 10 miliar dan Provinsi NTT di atas ratusan miliar rupiah. Menurut Bonjer, mestinya pemerintah bersyukur atas kesadaran masyarakat untuk melakukan tes mandiri atas kesehatan dirinya.

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di NTT, harus tegas dengan uji massal. Langkah ini baik untuk pencegahan maupun penindakan. Uji massal dengan gratis mesti dilakukan agar penangan secara komprehensif dan sistemik.

Pemerintah daerah, kata Bonjer, juga harus menerima dengan tangan terbuka terhadap tes mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Bonjer pun menganjurkan agar rapid test bisa menggunakan BPJS atau kartu sehat.

Baca juga;  88 Warga di NTT Rapid Test Gegara 4 Warga Positif Corona di Sambut Ritual Adat

Baca juga;  Rolan Lamanepa Terpaksa Pinjam HP Tetangga atau HP Teman untuk Kuliah Online, Berikut Kisah Anak NTT

Baca juga;  Anak Buah Idham Azis Terpapar Virus Corona Terus Bertambah, Kini 7 Polisi di NTT, Sempat ke Sukabumi

"Bagi yang sudah memiliki BPJS bisa menggunakan itu. Bagi yang belum punya kartu BPJS bisa minta surat dari pemerintah daerah setempat," ujar dia. "Intinya, masyarakat jangan dibebankan untuk urusan kesehatan. Sebab, sehat itu hak sebagai warga negara. Dan Pemerintah harus hadir dan jangan cuci tangan," tegas dia.

Halaman
12
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved