Biaya Rapid Test di Sejumlah RS di Kupang Dinilai Mahal, Berikut Solusi DPRD NTT

TRIBUNKALTIM.CO, KUPANG - Legitslatif Nusa Tenggara Timur bersuara. Biaya rapid test di sejumlah rumah sakit di Kota Kupang dinilai mahal. Ini solusi yang ditawarkan.

Anggota DPRD NTT dari Partai Demokrat Boni Bonjer Jebarus, menyayangkan mahalnya biaya untuk melakukan rapid test di sejumlah rumah sakit di wilayah itu. "Kami sayangkan penarikan biaya rapid test sebagaimana ditemukan oleh Ombudsman NTT di beberapa rumah sakit yang kisaran tarifnya Rp 400.000, bahkan lebih," ungkap Bonjer, saat dihubungi Kompas.com, melalui telepon seluler, Rabu (20/5/2020).

Bonjer meminta, pemerintah setempat harus mengintervensi hal itu, agar masyarakat jangan terbebani dengan tarif yang mahal itu. Langkah yang harus dilakukan pemerintah, lanjut Bonjer, yakni menggunakan APBD yang sudah dianggarkan oleh masing-masing pemerintah daerah, dengan melakukan tes massal.

Setiap kabupaten dan kota di NTT, sebut Bonjer, sudah mengalokasikan dana rata-rata di atas Rp 10 miliar dan Provinsi NTT di atas ratusan miliar rupiah. Menurut Bonjer, mestinya pemerintah bersyukur atas kesadaran masyarakat untuk melakukan tes mandiri atas kesehatan dirinya.

Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di NTT, harus tegas dengan uji massal. Langkah ini baik untuk pencegahan maupun penindakan. Uji massal dengan gratis mesti dilakukan agar penangan secara komprehensif dan sistemik.

Pemerintah daerah, kata Bonjer, juga harus menerima dengan tangan terbuka terhadap tes mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Bonjer pun menganjurkan agar rapid test bisa menggunakan BPJS atau kartu sehat.

Baca juga;  88 Warga di NTT Rapid Test Gegara 4 Warga Positif Corona di Sambut Ritual Adat

Baca juga;  Rolan Lamanepa Terpaksa Pinjam HP Tetangga atau HP Teman untuk Kuliah Online, Berikut Kisah Anak NTT

Baca juga;  Anak Buah Idham Azis Terpapar Virus Corona Terus Bertambah, Kini 7 Polisi di NTT, Sempat ke Sukabumi

"Bagi yang sudah memiliki BPJS bisa menggunakan itu. Bagi yang belum punya kartu BPJS bisa minta surat dari pemerintah daerah setempat," ujar dia. "Intinya, masyarakat jangan dibebankan untuk urusan kesehatan. Sebab, sehat itu hak sebagai warga negara. Dan Pemerintah harus hadir dan jangan cuci tangan," tegas dia.

Terkait dengan hal itu, Kepada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu, mengatakan, idealnya seluruh rakyat di NTT bisa melakukan rapid test. Tetapi kata Marius, anggaran yang disediakan tidak mungkin bisa menjangkau seluruhnya.

"Kami menyediakan rapid test, lebih diutamakan bagi mereka yang memang dicurigai ada gejala-gejala klinis tertentu. Jadi, sangat selektif," kata Marius. Di samping itu, sebut Marius, selain anggaran tidak hanya untuk rapid test, persediaan rapid test di pasaran juga sangat terbatas.

"Yang memesan rapid test bukan hanya kita, tapi seluruh provinsi dan kabupaten serta kota se-Indonesia, bahkan berbagai negara di dunia," kata Marius.

Baca juga; Tenda Dibongkar! Polisi Panggil Peserta LIDA 2020 Ini, Kepulangan Hamid ke NTT Berbuntut Panjang

Baca juga; NTT Masih Bebas Covid-19, Gubernur Sebut 1 Tanaman Ini jadi Penangkal, Banyak Tumbuh di Wilayahnya