Tak Ditemui Gubernur Kaltim Isran Noor, Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim Kecewa

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim merasa kecewa terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebab selama aksi demo yang memakan waktu hampir dua jam di depan Kantor Gubernur, pejabat tingkat provinsi tidak muncul untuk menemui mereka.

Bahkan para peserta demo menginginkan agar suara mereka diterima langsung oleh Gubernur Isran Noor. Namun kenyatannya hingga aksi bubar tidak ada satupun yang muncul, Jumat (5/6/2020).

Koordinator lapangan aksi Jatam dan Peringatan Lingkungan Hidup 2020 Bernard Marbun menanggapi respon nihilnya pejabat provinsi selama demo.

Menurutnya hal tersebut menguatkan pemerintah daerah setingkat provinsi memiliki adanya oligarki atau politik kepentingan khususnya di sektor tambang.

Baca Juga

Komisi I DPRD Kukar Akan Panggil Perusahaan Tambang Terkait Pencemaran di Desa Tani Bakti

Andi Harun Tawarkan Solusi Atasi Banjir di Samarinda, Manfaatkan Lubang Tambang Jadi Folder

Bupati PPU Minta Aparat Kecamatan & Desa Pantau Aktivitas Tambang Tak Berizin di Sepaku Usai Ditutup

"Wajar saja mereka tidak dapatang Karena kepentingan mereka terhadap oligarki nasional dan daerah. Jadi wajar saja tidak melihat Kami," ucapnya.

Ia menilai banjir yang menjadi langganan Kota Samarinda pun dikarenakan tambang di dalam kota.

Selain itu dirinya mempertanyakan kemana anggaran penanganan banjir. Sehingga banjir ini menjadi langganan setiap hujan turun.

"Kami melihat dalam kebijakannya pun tidak memiliki sebuah bukti konkret terhadap penyelesaian banjir di Samarinda. Beberapa Dana digelontorkan penanganan banjir nyatanya lebaran kemarin Samarinda dilanda banjir," katanya. (*)

Baca Juga

Anggota DPRD Kukar Komisi I Beberkan Warga Minta Kontribusi Perusahaan Tambang di HGU PT SKL

NEWS VIDEO Bahas Persoalan Banjir, DPRD RDP Dengan Perusahaan Tambang dan Warga Terdampak

Bahas Masalah Banjir di Desa Tani Bakti Kukar, DPRD RDP Dengan Perusahaan Tambang & Warga Terdampak