Uniknya Cara Pemerhati Pendidikan Permalukan Nadiem di ILC, Fakta Lain 'Inovasi' Mendikbud Dibongkar

Pendidikan menurutnya bukanlah perkara sembarangan.

Konsitusi Indonesia menurutnya menempatkan pendidikan ada di bab yang sangat serius.

Pembukaan Undang-undang Dasar alias UUD mengamanatkan soal upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi satu di antara tugas negara.

Bahkan, pada batang tubuh UUD pasal 31 ayat 4, terdapat amanat 20 % dari anggaran negara, APBD dan APBD yang harus digunakan untuk pendidikan.

Amanat konstitusi itu menurutnya lebih dari cukup menjelaskan betapa pendidikan sangat penting.

Dalam konteks ajaran Islam, bahkan pendidikan menurutnya adalah perintah pertama

“Ayat yang pertama kali turun, orang Minang pasti tahu kan, Iqro itu. Bukan perintah Sholat, bukan perintah zakat,” jelasnya di forum talk show Indonesia Lawyers Club, atau ILC TV One.

Setiap orang Muslim bahkan menurutnya wajib menuntut ilmu.

Tanpa ada negara dan POP Kemendikbud pun pendidikan menurutnya akan tetap berjalan.

Karenanya, iapun dengan tegas menekankan agar pelaksanaan pendidikan di Tanah Air sejalan dengan amanat konstitusi dan jati diri bangsa.

“Undang-undang pendidikan kita pasal 3 tegas bang Karni. Tujuan utama pendidikan itu, nanti bisa dilihat, itu membentu peserta didik yang beriman bertakwa berakhlakul karimah,” katanya lagi.

“Jangan sekali-kali membuat desain pendidikan yang keluar dari jalur konstitusi, jalur peraturan perundang-undangan, Undang-undang Pendidikan Nasional,”

“Apalah lagi mengingkari sejarah dan jati diri masyarakt bangsa Indonesia yang religius,” timpal Mardani Ali Sera lagi.

Sebut Tak Ada Peningkatan Signifikan pada Kualitas Pendidikan Tanah Air

Ia menilai siapun yang diangkat menjadi menteri Pendidikan menurutnya memang mengemban amanah yang teramat berat.

Bahkan sebelum adanya pandemi Virus Corona.

Sepuluh tahun lebih terakhir, menurutnya, bahkan nyaris dua dekade tak ada perubahan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Hampir 20 tahun, 20% ini tidak ada perubahan kualitas pendidikan di Indonesia,” ujar Mardani Ali Sera.

Kondisi tersebut menurutnya bisa dilihat di posisi Indonesia di skor Programme for International Student Assessment, atau PISA Score.

Dalam skor tersebut, dari 178 negara yang ada, Indonesia pada 2018 punya skor yang cukup memprihatinkan.

Jauh dari standar internasional.

Skor Indonesia ada di angka 12.098.

“Itu rendah sekali,” paparnya di ILC Selasa 28 Juli 2020.

Dalam PISA Score, beberapa yang diukur adalah Matematika, Sains, dan Literasi.

Skor baca dunia standar, katanya, ada di angka 487.

Sementara Indonesia hanya mencapai 371.

Tertinggal jauh dari China yang ada di angka 555, dan Singapura di angka 549.

Adapun untuk skor matematika, skor dunia standar ada pada angka 489.

Tapi Indonesia tertinggal 100 poin, dan hanya ada di angka 396.

Kemendikbud sebenarnya menurutnya sudah sejalan dalam capaian Umum pendidikan di Indonesia dengan PISA Score tadi.

Terutama dalam standar pencapaian pendidikan, yakni Literasi, Numerasi dan Karakter.

Standar PISA Score ini menurutnya dihitung per 3 tahun sekali.

“Nadiem belum bisa diukur, diukurnya Nadiem kalau tidak di-resfuhle, itu di 2021,” kata Mardani Ali Sera lagi.

Tidak fair bila menilai Mendikbud Nadiem Makarim lantaran baru 10-an bulan menjalankan tugasnya.

“Jangan salahkan Nadiem aja, tapi siapa yang milihnya,’'

Soroti Pembelajaran Jarak Jauh dan Bencana Demografi

Selain soal PISA Score yang rendah, Mardani Ali Sera juga menyorot pelaksanaan pendidikan di tengah masa pandemi Virus Corona.

Menurutnya, Pembelajaran Jarak Jauh alias PJJ jika tak ditangani dengan benar bisa menjadi 'pembunuhan perlahan-lahan' bagi masyarakat yang ada di wilayah pedesaaan.

“Sesudah masa Covid- PJJ (pembelajaran jarak jauh) itu nightmare ( mimpi buruk- red) bagi para orangtua, orang kota. Tapi buat orang di desa, ini ‘pembunuhan perlahan-lahan’,”

“Karena anak-anak mau belajar tapi gak bisa,” katanya lagi saat menjadi narasumber ILC TV One di ILC Selasa 28 Juli 2020 malam itu.

Ia memaklumi bahwa kondisi tak ideal dunia pendidikan Tanah Air saat ini tidak menjadi sepenuhnya kesalahan Kemendikbud.

Sebab dari total anggaran yang lebih dari 500 triliun dana pendidikan ini, terdistribusikan ke beberapa lembaga dan institusi negara lainnya.

19 Kementerian lain dan lembaga negara lainnya.

Termasuk dalam bentuk Dana Alokasi Umum alias DAU ke pemerintah daerah.

Karena itulah, kondisi saat ini menjadi momen yang sangat baik untuk menyusun ulang pendidikan di Tanah Air.

Jika tidak, bonus demografi akan menjadi bencana besar bagi bangsa di masa depan.

“Bonus demografi kita di 2030, akan jadi bencana demografi yang menenggalkan kita kalau urusan pendidikan tidak kita bererskan sekarang,”

“POP (POP Kemendikbud) itu bisul kecil. Kita punya kanker,”

"Ini masalah visi besar bangsa ini," timpalnya lagi.

Bukannya tanpa alasan.

Pada gugus tugas covid-19 misalnya, katanya, tidak disentuh urusan pendidikan sama sekali.

Melainkan hanya sektor kesehatan dan ekonomi.

“Kalau setelah ini tidak ada perubahan, terminated. Selesai sudah,” katanya lagi.

Iapun lantas memberikan saran kepada Nadiem Makarim yang mengemban jabatan sebagai Mendikbud saat ini.

Ia menjelaskan bahwa menteri adalah jabatan politis.

Karenanya, ia menyarankan Nadiem Makarim untuk bangun komunikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di Tanah Air.

Termasuk pula terhadap Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, dua organisasi besar Tanah Air yang kini memutuskan mundur dari program POP Kemendikbud.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Serunya ILC TV One Tadi Malam, Indra Permalukan Menteri Nadiem, Bohong Soal Program Baru? dan di tribunpontianak.co.id dengan judul HASIL Live ILC TV One, ILC Selasa 28 Juli 2020 | Mardani AS: POP Ini Bisul Kecil, Kita Punya Kanker.