Uniknya Cara Pemerhati Pendidikan Permalukan Nadiem di ILC, Fakta Lain 'Inovasi' Mendikbud Dibongkar

TRIBUNKALTIM.CO - Program acara Indonesia Lawyers Club atau ILC tadi malam, Selasa (28/7/2020) berlangsung seru.

Acara yang dipandu langsung Karni Ilyas ini sendiri mengusung tema atau topik 'Hibah Buat Konglomerat' sehubungan dengan Kemendikbud.

Dalam ILC tadi malam ini, Mendikbud Nadiem Makarim jadi sorotan dan sampai disindir habis masyarakat.

Bahkan pemerhati pendidikan Indra Charismidiaji terang-terangan ' mempermalukan' mas menteri.

• Terkuak di ILC TV One Tadi Malam, Alasan PGRI Keluar dari POP Kemendikbud, Huzaifa Dadang Buka Suara

• Hasil ILC TV One, Mardani Ali Sera Sebut Pembelajaran Jarak Jauh Bisa Jadi Pembunuhan Perlahan-lahan

• Ke Karni Ilyas, Hotma Sitompul Tegas Tak Mau Bahas Djoko Tjandra di ILC, Justru Putus Asa dengan Ini

• ILC Tadi Malam, Selain Polri, MAKI Seret Institusi Firli Bahuri Soal Djoko Tjandra, Pertanyakan KPK

Dia mengungkap yang selama ini sistem dan program pendidikan diklaim sebagai inovasi merupakan program yang disadur atau daur ulang.

Cek kisahnya:

Beragam protes berdatangan menyudutkan mantan bos Gojek itu.

Menurut dia soal pemikiran Menteri Nadiem yang disebut out of the box, tidaklah benar.

Dia membenarkan pernyataan Karni Ilyas sebelumnya.

"Seperti yang bang Karni bilang, ini bukan program out of the box pak," kata Indra.

Dia membongkar bahwa klaim program inovasi pendidikan hanya isapan jempol semata

"Semua program-program yang ada sekarang adalah program daur ulang. Miliknya sebuah perusahaan swasta,"

"Jadi tahun lalu ada perusahaan swasta pemiliknya merk merdeka belajar sudah punya yang namanya KOP (Komunitas Organisasi Pendidikan) yang konsepnya sama,"

• Niat Puasa Arafah Menjelang Idul Adha, 9 Dzulhijjah 1441 H, Lengkap dengan Arti dan Keutamaannya

• Main ke Rumah Lesty Kejora, Habis Nguleg Sambal, Rizky Billar Tanya Tidur Dimana: Halalin Dulu Bang!

"Jadi sebenarnya semua program yang ada itu daur ulang. Bukan program yang baru," jelasnya lagi

Dia kemudian membahas tentang pendidikan Indonesia kini masuk dalam ranah mengkhawatirkan.

"Kita dalam kondisi yang sangat parah," katanya lagi.

Lebih parahnya lagi, konsultan Kemendikbud menganggap bahwa program pendidikannya sudah paling baik padahal setelah diukur justeru paling buruk

Cek Video lengkapnya di sini:

Menteri Minta Maaf ke NU, Muhammadiyah, dan PGRI

Sempat jadi trending dan menjadi sorotan besar-besaran, akhirnya Menter Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim minta maaf.

• Pesan Pembunuh Editor Metro TV Lewat Letak Pisau di Lokasi Kejadian, Ahli Viktimologi Ungkap Hal Ini

• Buruan Tukar 4 Kode Redeem Free Fire Akhir Juli, Hampir Kadaluarsa, Bobble Head hingga Famas Vampire

Dia pun berharap agar organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, dapat kembali bergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP).

"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," ujar Mendikbud seperti dilansir dari laman Kemendikbud, Selasa (28/7/2020).

Melalui keterangan tertulis yang sama, dia juga menyatakan bahwa Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP.

Sehingga, kedua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjalankan programnya.

"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut,” kata Nadiem di Jakarta, Senin (27/7).

Dengan demikian, lanjut dia, diharapkan akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan.

Sementara itu, organisasi yang menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri nantinya tidak wajib mematuhi semua persyaratan pelaporan keuangan yang sama yang diperlukan untuk Bantuan Pemerintah dan tetap diakui sebagai partisipan POP.

Namun, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik.

Instrumen pengukuran yang digunakan antara lain Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter untuk SD dan SMP atau Instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.

“Sekali lagi, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian besar terhadap program ini. Kami yakin penguatan gotong-royong membangun pendidikan ini dapat mempercepat reformasi pendidikan nasional yang diharapkan kita semua," pungkas Nadiem.

Mardani Ali Sera Sebut Pembelajaran Jarak Jauh Bisa Jadi Pembunuhan Perlahan-lahan

Mardani Ali Sera sebut Pembelajaran Jarak Jauh yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa jadi pembunuhan perlahan-lahan.

Apa maksud dari pernyataannya tersebut? Simak penjelasannya dalam artikel ini.

Politisi PKS, Mardani Ali Sera, turut menjadi satu di antara narasumber dalam siaran program talk show Indonesia Lawyers Club atau ILC TV One.

Dalam program yang disiarkan secara langsung di live TV One Selasa 28 Juli 2020 itu, ia memaparkan berbagai hal terkait dunia pendidikan Tanah Air.

Terutama terkait dengan masa pandemi Virus Corona yang menimpa Tanah Air saat ini.

“Saya gembira ILC mengangkat tema ini, karena ini tema fundamental, tema substansial,’‘ ujarnya dalam agenda ILC TV One edisi Selasa (28/07/2020) itu, sebagaimana dikutip dari YouTube Indonesia Lawyers Club.

Pendidikan menurutnya bukanlah perkara sembarangan.

Konsitusi Indonesia menurutnya menempatkan pendidikan ada di bab yang sangat serius.

Pembukaan Undang-undang Dasar alias UUD mengamanatkan soal upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi satu di antara tugas negara.

Bahkan, pada batang tubuh UUD pasal 31 ayat 4, terdapat amanat 20 % dari anggaran negara, APBD dan APBD yang harus digunakan untuk pendidikan.

Amanat konstitusi itu menurutnya lebih dari cukup menjelaskan betapa pendidikan sangat penting.

Dalam konteks ajaran Islam, bahkan pendidikan menurutnya adalah perintah pertama

“Ayat yang pertama kali turun, orang Minang pasti tahu kan, Iqro itu. Bukan perintah Sholat, bukan perintah zakat,” jelasnya di forum talk show Indonesia Lawyers Club, atau ILC TV One.

Setiap orang Muslim bahkan menurutnya wajib menuntut ilmu.

Tanpa ada negara dan POP Kemendikbud pun pendidikan menurutnya akan tetap berjalan.

Karenanya, iapun dengan tegas menekankan agar pelaksanaan pendidikan di Tanah Air sejalan dengan amanat konstitusi dan jati diri bangsa.

“Undang-undang pendidikan kita pasal 3 tegas bang Karni. Tujuan utama pendidikan itu, nanti bisa dilihat, itu membentu peserta didik yang beriman bertakwa berakhlakul karimah,” katanya lagi.

“Jangan sekali-kali membuat desain pendidikan yang keluar dari jalur konstitusi, jalur peraturan perundang-undangan, Undang-undang Pendidikan Nasional,”

“Apalah lagi mengingkari sejarah dan jati diri masyarakt bangsa Indonesia yang religius,” timpal Mardani Ali Sera lagi.

Sebut Tak Ada Peningkatan Signifikan pada Kualitas Pendidikan Tanah Air

Ia menilai siapun yang diangkat menjadi menteri Pendidikan menurutnya memang mengemban amanah yang teramat berat.

Bahkan sebelum adanya pandemi Virus Corona.

Sepuluh tahun lebih terakhir, menurutnya, bahkan nyaris dua dekade tak ada perubahan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Hampir 20 tahun, 20% ini tidak ada perubahan kualitas pendidikan di Indonesia,” ujar Mardani Ali Sera.

Kondisi tersebut menurutnya bisa dilihat di posisi Indonesia di skor Programme for International Student Assessment, atau PISA Score.

Dalam skor tersebut, dari 178 negara yang ada, Indonesia pada 2018 punya skor yang cukup memprihatinkan.

Jauh dari standar internasional.

Skor Indonesia ada di angka 12.098.

“Itu rendah sekali,” paparnya di ILC Selasa 28 Juli 2020.

Dalam PISA Score, beberapa yang diukur adalah Matematika, Sains, dan Literasi.

Skor baca dunia standar, katanya, ada di angka 487.

Sementara Indonesia hanya mencapai 371.

Tertinggal jauh dari China yang ada di angka 555, dan Singapura di angka 549.

Adapun untuk skor matematika, skor dunia standar ada pada angka 489.

Tapi Indonesia tertinggal 100 poin, dan hanya ada di angka 396.

Kemendikbud sebenarnya menurutnya sudah sejalan dalam capaian Umum pendidikan di Indonesia dengan PISA Score tadi.

Terutama dalam standar pencapaian pendidikan, yakni Literasi, Numerasi dan Karakter.

Standar PISA Score ini menurutnya dihitung per 3 tahun sekali.

“Nadiem belum bisa diukur, diukurnya Nadiem kalau tidak di-resfuhle, itu di 2021,” kata Mardani Ali Sera lagi.

Tidak fair bila menilai Mendikbud Nadiem Makarim lantaran baru 10-an bulan menjalankan tugasnya.

“Jangan salahkan Nadiem aja, tapi siapa yang milihnya,’'

Soroti Pembelajaran Jarak Jauh dan Bencana Demografi

Selain soal PISA Score yang rendah, Mardani Ali Sera juga menyorot pelaksanaan pendidikan di tengah masa pandemi Virus Corona.

Menurutnya, Pembelajaran Jarak Jauh alias PJJ jika tak ditangani dengan benar bisa menjadi 'pembunuhan perlahan-lahan' bagi masyarakat yang ada di wilayah pedesaaan.

“Sesudah masa Covid- PJJ (pembelajaran jarak jauh) itu nightmare ( mimpi buruk- red) bagi para orangtua, orang kota. Tapi buat orang di desa, ini ‘pembunuhan perlahan-lahan’,”

“Karena anak-anak mau belajar tapi gak bisa,” katanya lagi saat menjadi narasumber ILC TV One di ILC Selasa 28 Juli 2020 malam itu.

Ia memaklumi bahwa kondisi tak ideal dunia pendidikan Tanah Air saat ini tidak menjadi sepenuhnya kesalahan Kemendikbud.

Sebab dari total anggaran yang lebih dari 500 triliun dana pendidikan ini, terdistribusikan ke beberapa lembaga dan institusi negara lainnya.

19 Kementerian lain dan lembaga negara lainnya.

Termasuk dalam bentuk Dana Alokasi Umum alias DAU ke pemerintah daerah.

Karena itulah, kondisi saat ini menjadi momen yang sangat baik untuk menyusun ulang pendidikan di Tanah Air.

Jika tidak, bonus demografi akan menjadi bencana besar bagi bangsa di masa depan.

“Bonus demografi kita di 2030, akan jadi bencana demografi yang menenggalkan kita kalau urusan pendidikan tidak kita bererskan sekarang,”

“POP (POP Kemendikbud) itu bisul kecil. Kita punya kanker,”

"Ini masalah visi besar bangsa ini," timpalnya lagi.

Bukannya tanpa alasan.

Pada gugus tugas covid-19 misalnya, katanya, tidak disentuh urusan pendidikan sama sekali.

Melainkan hanya sektor kesehatan dan ekonomi.

“Kalau setelah ini tidak ada perubahan, terminated. Selesai sudah,” katanya lagi.

Iapun lantas memberikan saran kepada Nadiem Makarim yang mengemban jabatan sebagai Mendikbud saat ini.

Ia menjelaskan bahwa menteri adalah jabatan politis.

Karenanya, ia menyarankan Nadiem Makarim untuk bangun komunikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan di Tanah Air.

Termasuk pula terhadap Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, dua organisasi besar Tanah Air yang kini memutuskan mundur dari program POP Kemendikbud.

Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul Serunya ILC TV One Tadi Malam, Indra Permalukan Menteri Nadiem, Bohong Soal Program Baru? dan di tribunpontianak.co.id dengan judul HASIL Live ILC TV One, ILC Selasa 28 Juli 2020 | Mardani AS: POP Ini Bisul Kecil, Kita Punya Kanker.