Demo Tolak UU Omnibus Law
Aksi Demo Mahasiswa Tolak Omnibus Law di Depan Gedung DPRD Balikpapan, Walikota Dilempar Botol
Aksi penolakan UU Cipta Kerja di depan kantor DPRD Kota Balikpapan masih tak kondusif seperti kemarin. Padahal, aksi massa telah dibatasi oleh kawat
Penulis: Miftah Aulia Anggraini |
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Aksi penolakan UU Cipta Kerja di depan kantor DPRD Kota Balikpapan masih tak kondusif seperti kemarin.
Padahal, aksi massa telah dibatasi oleh kawat besi berduri yang melingkar sepanjang gedung putih tempat wakil rakyat berada.
Melihat aksi unjuk rasa yang terus rusuh, Walikota Balikpapan Rizal Effendi keluar dari kantornya, tepat persis di depan kantor DPRD Balikpapan.
Orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan itu menyampaikan surat atas sikap pemerintah kota terhadap UU Cipta Kerja.
"Surat pernyataan sikap ini saya sampaikan kepada Presiden dan DPR RI mewakili mahasiswa, serikat buruh dan ormas," ujarnya, Jumat (9/10/2020).
Adapun isi surat sikap pernyataan Pemerintah Kota Balikpapan atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja, sebagai berikut.
Kepada yang terhormat Presiden RI di Jakarta dan Ketua DPR RI di Jakarta. Disampaikan dengan hormat bahwa disahkan UU Cipta Kerja tanggal 5 Oktober lalu.
Di Kota Balikpapan terjadi aksi unjuk rasa dan penolakan dari mahasiswa, serikat buruh dan ormas.
Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah kota Balikpapan akan menyampaikan aspirasi dari masa.
Pemerintah Kota Balikpapan menyatakan dengan tegas menolak UU Cipta Kerja Omninbus law yang telah disahkan menjadi Undang-Undang.
Demikian surat yang saya telah sampaikan, tertanda Walikota Balikpapan Rizal Effendi.
Baca juga: Blak-Blakan, Luhut Pandjaitan Bongkar Penunggang Demo UU Cipta Kerja, Terlihat Ngebet Jadi Presiden
Baca juga: Hendak Ikut Aksi Tolak Omnibus Law, Puluhan Pelajar SMP dan SMA Digelandang ke Polresta Balikpapan
Baca juga: Angka Positif Covid-19 di Bulungan Tambah 6 Kasus, 3 Orang dari Kluster Baru Tambang Emas Sekatak
"Surat ini saya telah sampaikan kepada pemerintah pusat, Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI. Saya mohon kita jaga ketertiban saat unjuk rasa," ucapnya menenangkan massa aksi.
