Breaking News:

Komisi II DPR Beberkan UU Cipta Kerja Bisa Hilangkan Praktik Kotor dalam Mengurus Perizinan

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyebut Undang-Undang Cipta Kerja‎ atau UU Cipta Kerja bisa menghilangkan praktik-praktik kotor.

Editor: Budi Susilo
KOMPAS/PRIYOMBODO
ILUSTRASI Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyebut Undang-Undang Cipta Kerja‎ atau UU Cipta Kerja bisa menghilangkan praktik-praktik kotor dalam proses mengurus perizinan. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Komisi II DPR beberkan UU Cipta Kerja bisa hilangkan praktik kotor dalam mengurus perizinan

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menyebut Undang-Undang Cipta Kerja‎ atau UU Cipta Kerja bisa menghilangkan praktik-praktik kotor dalam proses mengurus perizinan.

"‎Perizinan itu kan sarang korupsi. Kalau ada uang di belakang urusan jadi cepat. Jadi intinya adalah tujuan Omnibus Law adanya kepastian berinvestasi di Indonesia," ujar Guspardi dalam pernyataannya kepada Tribun, Senin(2/11/2020) malam.

Dengan adanya proses perizinan mudah tanpa korupsi kata Guspardi minat investor datang ke Indonesia semakin tinggi dan lapangan kerja pun semakin terbuka lebar.

Baca Juga: Isu Pemekaran Daerah Samarinda Seberang Ditanggapi Wagub Kaltim Hadi Mulyadi

Baca Juga: Kasus KDRT di Samarinda Berakhir Damai, Pelaku Berjanji Tidak Mengulangi Lagi

Baca Juga: Beginilah Penilaian PSSI Atas Kinerja Shin Tae-yong di Timnas U-19 Indonesia

"K‎ita berkompetisi bukan hanya di kabupaten, kota, dan provinsi tetapi antar negara, kita bersaing dengan negara-negara lain," katanya. 

"Karena kalau bagi pengusaha yang terpenting adalah kejelasan dan tidak ada uang siluman," ujarnya.

Anggota Badan Legislatif DPR ini juga mengatakan Omnibus Law sangat ramah investasi.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved