Pengamat Politik Menilai, Tradisi Muhammadiyah Bukan Wakil tetapi Posisi Menteri Pendidikan

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA  - Pengamat politik menilai, tradisi Muhammadiyah bukan Wakil Menteri Pendidikan tetapi posisi Menteri Pendidikan.

Keputusan Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Muti Menolak menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) layak diapresiasi.

Demikian disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti kepada wartawan, Kamis (24/12/2020).

Menurutnya, di Indonesia tidak dapat menemukan banyak orang yang berani menolak jabatan dengan kekuasaan yang besar.

Baca juga: Walikota Khairul Diangkat Jadi Anggota Kehormatan KOKAM Muhammadiyah

Baca juga: Abdul Muti tak Hadiri Pelantikan Menteri dan Wamen, Akhirnya Sekum Muhammadiyah Tolak Jabatan Wamen

Baca juga: Bangun Pendidikan Vokasi, Pemkab Kukar Kerja Sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang

"Secara pribadi, langkah Abdul Muti layak diapresiasi. Kita tidak menemukan banyak orang yang berani menolak jabatan dengan kekuasaan yang besar," ucap Ray.

Sekalipun begitu, kata Ray, penolakan tersebut tidak semata berdasarkan pertimbangan pribadi.

Ray menduga ada alasan-alasan sosial-politik yang mendukung langkah Abdul Muti menolak jabatan Wamendikbud.

"Pertama, tradisi Muhammadiyah itu adalah menempati posisi menteri pendidikan, bukan wakil," ucapnya.

Kedua, lanjut Ray, Kementerian Agama sudah kembali di pangku oleh pengurus Nahdlatul Ulama (NU).

Baca juga: Muhammadiyah Ingatkan Muslim Tanah Air Agar Peringatan Maulid Nabi Digelar Tanpa Undang Banyak Orang

Baca juga: Plt Bupati Kukar Ingin Pemuda Muhammadiyah Terus Miliki Kepekaan Sosial

Baca juga: ALASAN Muhammadiyah Menolak Ikut FPI, GNPF-Ulama dan PA 212 Gelar Demo Hari Selasa 13 Oktober 2020

"Sesuai tradisi itu, menteri pendidikan mestinya dipangku orang Muhammadiyah struktural," katanya.

Ketiga, Ray mengatakan menjadi wakil menteri itu, tentu tidak sama dengan menterinya secara langsung.

Selalu ada situasi yang membuat banyak ide tidak dapat diwujudkan.

Baca juga: Berharap NU, Muhammadiyah, dan PGRI Kembali, Nadiem Makarim Jelaskan Soal Tanoto & Putera Sampoerna

Baca juga: Muhammadiyah Bolehkan Shalat Idul Fitri Dilakukan di Rumah, Berikut Panduan Lengkap dan Tata Caranya

Baca juga: NEWS VIDEO Viral Gendong Ayah saat Wisuda, Jefri Ternyata Lulusan Terbaik Universitas Muhammadiyah

Maka memilih di luar, langkah yang paling tepat untuk mengelola sendiri kebijakan yang mereka inginkan.

"Toh, jabatan AM sebagai sekjen PP Muhammadiyah bukanlah jabatan remeh. Sejatinya, jabatan itu sama fungsionalnya dengan jabatan wakil menteri. Kalau akhirnya AM mendapat posisi yang efek dan kuasanya tidak lebih sama dengan wakil menteri, tentu tetap berkhidmat di Muhammadiyah itu lebih tepat," ujarnya.

Keempat, Ray menilai hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah agak renggang.

Khususnya terkait dengan penarikan dana Muhammadiyah dari bank syariah BUMN.

"Penunjukan AM untuk menduduki posisi Wamen Kemendikbud mungkin dilihat sebagai upaya menarik lagi Muhammadiyah ke lingkaran istana," ucapnya.

Kelima, Ray mengatakan Muhammadiyah nampaknya memilih menjadi mitra kritis pemerintah.

Peran yang memang sangat dibutuhkan di era kedua Jokowi.

"Peran ini jauh lebih bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa dan negara," pungkasnya.

Berubah pikiran

Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengaku bila dirinya sempat ditawari mengemban jabatan sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud).

Hal tersebut diungkap Abdul Muti dalam akun facbooknya yang diunggah, Rabu (23/12/2020).

Tokoh Muhammadiyah tersebut mengaku awalnya dirinya dihubungi Mensesneg Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Saat pertama kali dihubungi, Abdul Muti sempat menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Awalnya, ketika dihubungi oleh Pak Mensesneg dan Mas Mendikbud, saya bersedia bersedia jika bergabung dengan amanah," ujar Abdul Muti dikutip dari akun twitternya.

Namun, setelah mengukur kemampuan diri, ia pun berubah pikiran.

"Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik," ujarnya.

Ia menilai bila dirinya bukan sosok yang tepat untuk mengemban amanah sebagai Wamendikbud.

"Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut," katanya.

Setelah melihat berbagai pertimbangan dan dipikirkan secara matang, akhirnya ia pun memutuskan untuk tidak bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju (KIM).

"Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri," katanya.

Diketahui Presiden Joko Widodo melantik enam menteri, lima wakil menteri di Istana Negara, dan dua kepala badan, Rabu (23/12/2020).

Dalam daftar orang yang akan dilantik sempat muncul nama Abdul Muti.

Namun akhirnya, hanya ada 13 orang yang dilantik Rabu kemarin. Mereka di antaranya:

Menteri

1. Tri Rismaharini menggantikan Juliari P Batubara sebagai Menteri Sosial.

2. Sandiaga Uno menggantikan Wishnutama Kusubandio sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Budi Gunadi Sadikin menggantikan dr Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan.

4. Yaqut Cholil Qoumas menggantikan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama.

5. Muhammad Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.

6. Sakti Wahyu Trenggono menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Wakil Menteri

1. Letjen TNI Muhammad Herindra menjadi Wakil Menteri Pertahanan

2. Eddy Hiariej menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM

3. Dante Saksono Harbuwono menjadi Wakil Menteri Kesehatan

4. Harvick Hasnul Qobri menjadi Wakil Menteri Pertanian

5. Pahala Nugraha Mansury menjadi Wakil Menteri BUMN.

Kepala Badan

1. Irjen Pol Petrus Reinhard Golose menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional

2. Hartono Prawiraatmadja menjadi Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pengamat: Tradisi Muhammadiyah Adalah Menempati Posisi Menteri Pendidikan, Bukan Wakil, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/24/pengamat-tradisi-muhammadiyah-adalah-menempati-posisi-menteri-pendidikan-bukan-wakil?page=all