Rakorda TPID, Bupati Kukar Edi Damansyah Sebut Jaga Inflasi, Ciptakan Ekonomi Berkesinambungan

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Dalam rangka menjaga kondisi dan stabilitas perekonomian, maka inflasi menjadi salah satu faktor penting dalam stabilitas perekonomian.

Sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait sangat diperlukan dalam menjaga inflasi yang wajar dan stabil guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan terutama disaat pandemi Corona atau covid-19.

Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mewujudkan stabilitas dan tumbuhnya perekonomian, maka guna mencapai hal tersebut perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan.

"Guna pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah," kata Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah saat membuka acara Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kukar dalam rangka stabilisasi harga dan stok bahan pokok penting menjelang natal 2020 dan tahun baru 2021, secara virtual, diRuang Rapat Bappeda, Rabu (23/12/2020).

Baca juga: Kurangi Inflasi di Tarakan, Kadis Pertanian Ajak Tanam Bawang Merah, Gandeng BI dan BPTP Kaltim

Baca juga: Pemkab Paser Bahas Pengendalian Inflasi Daerah, Ini Tujuannya

Baca juga: Komoditas Bawang Merah dan Cabai Rawit Dorong Inflasi di Kaltara

Baca juga: Bahas Inflasi di Tengah Pandemi Covid-19, DPRD Tabalong Datangi Pemkab PPU

Bupati Kukar, Edi Damansyah mengatakan, perlu pemantauan perkembangan harga dan pasokan bahan pokok secara intensif.

Memetakan jalur distribusi bahan pokok, mengindentifikasi masalah jika terjadi gejolak harga, mengidentifikasi keberadaan pelaku usaha distribusi bahan pokok di wilayah masing-masing.

Berkoordinasi dengan satgas pangan untuk mencegah aksi spekulasi, mengindentifikasi jumlah pasokan bahan pokok dan ketahanan pangan.

Baca juga: November, Kota Balikpapan Catatkan Inflasi 0,39 Persen

Baca juga: Pengendalian Inflasi di Balikpapan Hadapi Tantangan Barat, TPID Intensifkan Strategi 4K

Baca juga: Pemkab Kukar Terima Piagam Penghargaan Pengendalian Inflasi Daerah dari Pemprov Kaltim

Serta mengawal kelancaran distribusi sampai pada pasar rakyat, hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi kecukupan pasokan bahan pokok wilayah Kutai Kartanegara ( Kukar ) sejak jauh hari.

Koordinasi harus dilakukan dan TPID harus mempunyai rencana strategis dan data yang akurat sangat menentukan dalam menangani inflasi ini untuk memastikan bagaimana situasi dan kondisi stok produksi, distribusi, dan konsumsi.

"Sehingga seluruh pihak berkewajiban memikirkan dan mengurusi persoalan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua," tegasnya dalam rilis prokom humas setkab Kukar.

Baca juga: Bupati Kukar Edi Damansyah Ingatkan Komitmen ASN untuk Wujudkan Reformasi Birokrasi

Baca juga: Hadiri Operasi Lilin 2020, Bupati Kukar Edi Damansyah Minta Tidak Adakan Pesta Nataru Besar-besaran

Baca juga: Bupati Edi Damansyah Resmikan Masjid Nurul Muhajirin di Jonggon, Takmir Diminta Makmurkan Masjid

Sementara otu, Sekda Kukar, Sunggono mengatakan, rapat TPID merupakan agenda wajib bagi anggota TPID Kabupaten Kukar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah.

Ke depan TPID bisa membuat draf tugas dan rencana strategis agar kegiatan bisa terlaksana.

Baca juga: TPID Balikpapan Prediksi Fenomena La Nina Beri Tekanan Inflasi

Baca juga: BI Kaltara Beber Perkembangan Inflasi, Kaltara Alami Inflasi 0,88 Persen

Baca juga: Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Sebut Inflasi Bulan Juli 2020 Tetap Rendah

Baca juga: Rhenald Kasali Sebut Inflasi Jadi Hal Paling Ditakuti Masyarakat, karena Harga Barang Terus Naik

"Dan kita bisa mengambil kebijakan tertentu saat ada kelangkaan barang. Agar segera dilakukan operasi pasar dan pihak kecamatan harus menjadi sumber data berupa informasi yang sudah diolah," kata Sunggono.

Rapat juga dihadiri Plt Asisten II Wiyono, instansi terkait, dan TPID Kabupaten Kutai Kartanegara.

(TribunKaltim.co/Aris Joni)