Perusahaan Perseroan Daerah TP dan KSDE jadi Sorotan DPRD Kukar

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – DPRD Kukar menyorot kinerja Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yakni PT Tunggang Parangan (TP) dan PT. Kelistrikan dan Sumber Daya Energi (KSDE).

Kedua perusahaan tersebut diundang Komisi II DPRD Kukar untuk menggelar rapat dengar pendapat. Ketua Komisi II DPRD Kukar Hamdan mengatakan, pihaknya ingin tahu program dua Perseroda tersebut tahun 2021 ini.

"Perseroda kita itu selama ini tidak terlalu mendatangkan keuntunhan yang artinya minim lah kontribusinya," kata Hamdan, saat diwawancarai TribunKaltim.co.

Baca juga: Bupati dan Ketua DPRD Kukar tak Ikuti Kick Off Vaksinasi Besok, Ini Penjelasan Kepala Dinkes

Baca juga: Pemkab dan DPRD Kukar Gelar Konsinyering Guna Bahas Program Kerja dan SIPD

Baca juga: Ribuan Berkas Tagihan Kontraktor di Kukar Belum Terbayar, DPRD Kukar: Cari yang Salah Bukan Waktunya

DPRD ingin agar TP dan KSDE memaksimalkan kinerja, serta DPRD ingin memahami langkah-langkah yang diambil agar ada nilai signifikan untuk keuntungan Kukar.

Hamdan menambahkan, peluang dua Perseroda tersebut untuk mendapatkan keuntungan menurutnya sangat besar dengan situasi dan kondisi bisnis yang mana kondisi melimpah sumber daya alam Kukar.

"Kebetulan Perseroda kita itu banyak bergerak di bidang sumber daya alam dan kita pahami Kukar sumber dayanya luar biasa," kata Hamdan.

Hamdan menjelaskan di dalam rapat PT. Tunggang Parangan telah menjalin kerja sama dengan Pelindo sementara berproses dan sudah mendapatkan keuntungan.

Baca juga: Sedang Berlangsung, DPRD Kukar Gelar RDP Bersama Unikarta

Baca juga: Soal Aset Unikarta, DPRD Kukar Bentuk Tim Percepatan Pembangunan Kampus

Baca juga: Anggota DPRD Kukar Sopan Sopian Akui Peran KIM

Baca juga: Anak Buah Prabowo Bantah Tudingan Fraksi Gerindra DPRD Kukar Terima Aliran Duit Rp 100 Juta

Sedangkan PT. KSDE sendiri sekarang melebarkan bidang-bidang usaha sampai ke properti, perkebunan kemudian agro.

Hal tersebut merupakan peluang bisnis yang ke depan pihaknya yakin bahwa itu bisa mendatangkan keuntungan negara.

Untuk saat ini PT Tunggang Parangan baru melangkah baru di tahun 2019, melakukan perombakan personalia.

"Juli 2019 bukan deviden yang disetor justru informasi hutang senilai 1,2 miliar kemudian saat ini per Desember 2020 masih ada hal yang diselesaikan sebesar 50 juta lagi," kata Hamdan.

Untuk PT. KSDE menurutnya 2014 ada surplus, 2015 dan 2016 minus kemudian 2017 sampai saat ini sudah ada deviden untuk Kutai Kartanegara.

"Saya berpesan ke teman-teman khususnya personalia bagaimana manajemen ke dua perusahaan tersebut harus ditingkatkan dan diperbaiki," kata Hamdan.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kukar Dengar Langsung Keluh Kesah Pelajar Terkait KBM Daring Kala Pandemi Covid-19

Baca juga: Sekretaris DPRD Kukar Ridha Darmawan Optimistis Pengesahan APBD 2021 Digelar Pekan Depan

Pihaknya juga menyampaikan jikalau ada persoalan dikonsultasikan agar pihaknya dapat membantu dengan kapasitas sebagai wakil rakyat sehingga ada PAD untuk Kukar.

"Ke depan kita tidak boleh hanya bergantung dengan dana bagi hasil," ucapnya.