Kisruh Partai Demokrat

Golkar Prihatin Kisruh Partai Demokrat, Muncul Dualisme, Airlangga Hartarto: Kami Berpengalaman

Golkar prihatin kisruh Partai Demokrat, Airlangga Hartarto: Kami berpengalaman

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto saat wawancara khusus dengan Tribun Network di Kantor Tribun Network, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNKALTIM.CO - Partai Golkar turut prihatin atas kisruh Partai Demokrat yang terjadi saat ini.

Sebagai partai besar Indonesia situasi tersebut bukan hal yang baru bagi Partai Golkar.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut angkat suara.

Airlangga menilai Golkar sebagai partai yang berpengalaman mempersilahkan Partai Demokrat menempuh proses hukum.

“Partai Golkar prihatin kalo ada partai yang ada masalahnya, Partai Golkar berpengalaman, kami mempersilahkan semua berproses secara hukum.”kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan, Sabtu (06/03/2021).

Baca juga: Parpol Besar Indonesia yang Pernah Rontok - Kisruh Partai Demokrat Nyusul PDIP, PKB, Golkar dan PPP

Sebelumnya KLB Demokrat di Deli Serdang telah memutuskan Moeldoko menjadi pimpinan yang baru yaitu jabatan Ketua Umum.

Kabar terkait KLB Demokrat ini mendapat respons dari SBY, AHY, serta beberapa kader Partai Demokrat dari berbagai daerah.

Ada yang menyatakan tetap setia pada kepemimpinan AHY, ada pula yang ikut pada kepemimpinan Moeldoko.

Dalam pidato Moeldoko, menilai bahwa KLB Demokrat berjalan sesuai dengan AD/ART dan konstitusional.

Moeldoko mengaku tidak memaksa para peserta untuk memilihnya, sebab semua yang hadir KLB sudah memiliki keyakinan.

Baca juga: Pengamat Ulas Peluang Demokrat Moeldoko Dapat SK Menkumham, Kantongi Restu Jokowi? Terlihat di KLB

Golkar Aburizal Bakrie vs Agung

Laksono Pada 2014 lalu, Partai Golkar juga memiliki dua kepengurusan, yaitu hasil Munas Bali dengan terpilihnya Aburizal Bakrie dan hasil Munas Ancol yang mengukuhkan Agung Laksono sebagai ketua umum.

Munculnya dua kepengurusan ini diyakini karena Munas Bali dilakukan secara tidak demokratis.

Pada Munas Bali, beberapa calon ketua umum Partai Golkar, seperti Airlangga Hartarto dan Hajriyanto mengundurkan diri.

Baca juga: Pidato Moeldoko Usai Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, Singgung Kepemimpinan AHY?

Pada Maret 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.

Saat itu, Golkar kubu Agung memang menyatakan dukungan untuk pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Sementara Golkar kubu Aburizal memilih sebagai oposisi. Namun, konflik tak berhenti pasca keluarnya SK Menkumham.

Kubu Aburizal menggugat SK tersebut ke PTUN.

Sejak saat itu terjadi konflik berkepanjangan antara dua kubu, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com, 5 Agustus 2020.

Dualisme tersebut akhirnya berakhir ketika kubu Aburizal dan Agung sepakat untuk berdamai dan bersama-sama menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa pada pertengahan tahun 2016.

Mafhud MD Angkat Bicara

Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan hasil Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara bakal jadi masalah hukum.

Apabila kubu pro Moeldoko jadi Ketum Partai Demokrat mendaftarkan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Hal itu diungkapkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD pada Sabtu (6/3/2021).

Seebelumnya, kubu yang pri terhadap kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) menyebut bahwa KLB Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara bodong alias ilegal.

AHY menyatakan KLB digelar tanpa mengindahkan AD/ART Partai Demokrat yang sah.

"Kasus KLB PD baru akan jadi masalah hukum jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham. Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol," kata Mahfud dalam akun Twitter resminya, Sabtu (6/3/2021).

Baca juga: Kisruh Partai Demokrat Memanas, SBY Nyesal Jadikan Moeldoko Panglima TNI, AHY dalam Masalah Besar

Mahfud mengatakan, pemerintah sejak masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo tidak pernah melarang adanya KLB atau musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Sebab, kata dia, pemerintah menghormati independensi internal partai politik.

"Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya," ujar Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Baca juga: AHY Minta Jokowi tak Sahkan KLB Demokrat Moeldoko, Sebut Eks Panglima TNI Jauh dari Moral Politik

Sebelumnya, KLB kubu kontra Ketua Umum Partai Demokrat AHY tetap terselenggara pada Jumat (5/3/2021) sekitar pukul 15.00 WIB di Sumatera Utara.

Bahkan, KLB itu menentukan ketua umum yang diklaim untuk menggantikan AHY.

Dilihat dari siaran Kompas TV, dalam KLB tersebut diputuskan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026," kata mantan kader Demokrat Jhoni Allen, di KLB, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Pidato Moeldoko Usai Terpilih Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, Singgung Kepemimpinan AHY?

Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) meminta pertolongan Presiden Jokowi dan Menko Polhukam Mahfud MD, Jumat (5/3/2021).

Permintaan AHY tak lain dilatari oleh hasil Kongres Luar Biasa ( KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara.

KLB Partai Demokrat menetapkan Kepala Staf Presiden ( KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

AHY menilai KLB Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara ilegal dan cacat demi hukum.

Hal tersebut disampaikan, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono, AHY dalam konferensi pers bersama awak media, tak lama KLB menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat.

Baca juga: AHY vs Moeldoko, Putra SBY Sebut KLB Partai Demokrat Bodong, Tak Terima KSP Jokowi jadi Ketua Umum

Kepala Staf Presien ( KSP) Moeldoko langsung menentukan sikapnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang terpilih secara aklamasi.

Kendati tak hadir dalam KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara, Moeldoko memberikan sambutan pertamanya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dalam sambutan pertamanya Moeldoko menyinggung AD/ART Partai Demokrat yang disimak oleh kader Partai Demokrat yang hadir dalam KLB di Sumatera Utara.

Baca juga: AHY Minta Pertolongan Jokowi dan Mahfud MD, Buntut Moeldoko Ditetapkan Ketum di KLB Partai Demokrat

Tak lupa KSP Moeldoko mengucapkan terima kasih setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa (KLB) kubu kontra-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat (5/3/2021).

Saat memberikan sambutan melalui telepon itu, Moeldoko juga menanyakan komitmen para kader dalam membesarkan Partai Demokrat.

"Saya berterima kasih, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya kepada peserta forum, apakah pemilihan di kongres sudah dilakukan sesuai AD/ART partai?" kata Moeldoko, dikutip dari siaran Kompas TV, Jumat (5/3/2021).

Kemudian, ia juga menanyakan kesiapan kader untuk bergotong royong demi kepentingan nasional.

"Apa kalian siap membangun partai dan memegang teguh komitmen demi bangsa dan negara tanpa kepentingan pribadi?" tanya dia.

"Siap," jawab para peserta KLB.

Baca juga: Moeldoko Terpilih Aklamasi, Orang Dekat Anas Bocorkan Ada PAW Massal Demokrat, Jhoni Allen Ahli KLB

Keputusan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026 dibacakan oleh Jhoni Allen.

"Kongres Luar Biasa Partai Demokrat menimbang dan memperhatikan bahwa putusan menetapkan pertama, dari dua calon, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat," kata Jhoni.

Pernyataan tersebut pun diiringi riuh para peserta KLB. Terlihat para peserta menyetujui dan meneriakkan kata setuju dengan hasil putusan tersebut.

"Setuju!" teriak para peserta.

(*)

Editor: Muhammad Fachri Ramadhani

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Selain Demokrat, Berikut Deretan Partai Politik yang Pernah Terpecah", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/06/160500365/selain-demokrat-berikut-deretan-partai-politik-yang-pernah-terpecah?page=all.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul https://nasional.kompas.com/read/2021/03/06/14491771/mahfud-md-kasus-partai-demokrat-jadi-masalah-hukum-jika-hasil-klb

Artikel ini telah tayang di Kompas.TV dengan judul https://www.kompas.tv/article/152823/sby-berkabung-moeldoko-dongkel-dan-rebut-kepemimpinan-partai-demokrat-dari-ahy?page=all

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved