Berita Balikpapan Terkini
Berpotensi Ganggu Kesehatan, BPKN Sorot Keamanan Air Minum Isi Ulang di Balikpapan tak Bermerk
Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia melaksanakan diskusi terbatas, Selasa (30/3/2021)
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
Pemerintah Kota Balikpapan belum menjangkau upaya peningkatan kemandirian usaha air minum isi ulang.
Sehingga, ke depan di tengah situasi pandemi, pelaku usaha yang bergerak dibidang itu perlu pengayoman.
Demikian disampaikan oleh Assisten II Pemerintahan Kota Balikpapan, Muhammad Noor kepada Tribunkaltim.co pada Selasa (30/3/2021).
Baca juga: Pelayanan Air PDAM Balikpapan Terganggu, Ini Lokasi Terdampak IPAM Kampung Damai Stop Produksi
Baca juga: Perumda Air Minum Danum Taka PPU Targetkan Tambah 10.000 SR di Tahun 2024
Dia jelaskan, sebab, menjadi bagian dalam mendorong ekonomi warga Kota Minyak.
Untuk itu, regulasi pun harus dilengkapi. Pemerintah Kota Balikpapan berencana membuat regulasi baru terkait pengelolaan air minum isi ulang (tak bermerk).
Hal tersebut rencananya akan diimplementasikan dalam bentuk peraturan walikota (Perwali) yang segera disusun dalam waktu dekat.
Tentu saja, kata Muhammad Noor, dirinya akan menyusun panduan itu selama dua bulan.
Baca juga: Kinerja PDAM Kerap Disorot, Perda Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum Disahkan DPRD
Baca juga: NEWS VIDEO Keakraban dalam Aksi Tolak Omnibus Law UU Ciptaker di Tarakan, Polwan Bagi-bagi Air Minum
"Saya tadi menugaskan kepada Kasubbag agar bisa menyusun itu. Saya beri waktu dua bulan," katanya.
Berdasar data yang dipaparkan, terdapat 679 usaha air minum isi ulang (tidak bermerk) di Kpta Balikpapan.
Angkat pelaku usaha tersebut dianggap cukup banyak. Sehingga diperlukan regulasi yang mengatur guna melindungi konsumen.
Sebab selama ini, air minum isi ulang (tidak bermerk) hanya sebagai usaha sampingan yang tidak membutuhkan izin khusus dalam produksinya.
"Selama ini kita hanya membina uji kualitas dan menjamin kesehatan produk," tambah Kasubbag Manajemen Perkotaan, Fahrianoor Rullah.
Baca juga: Ini Tiga Alasan Perumda Air Minum Danum Taka PPU Lakukan Penyesuaian Tarif
Pemerintah Kota Balikpapan belum menjangkau upaya peningkatan kemandirian usaha air minum isi ulang.
Sehingga, ke depan di tengah situasi pandemi, pelaku usaha yang bergerak dibidang itu perlu pengayoman.
Sebab, menjadi bagian dalam mendorong ekonomi warga Kota Minyak. Untuk itu, regulasi pun harus dilengkapi.
Baca juga: NEWS VIDEO 99 KK Berpenghasilan Rendah Terbantu Program Hibah Air Minum di Rantau Pulung
Baca juga: PDAM Balikpapan Tutup Sementara Layanan Tatap Muka, Gedung Graha Tirta Disterilisasi