Lebaran 2021, Dishub Kaltara Siapkan Pos Amankan Jalur Distribusi Kalimantan Utara

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Menghadapi Lebaran 2021, pihak Dinas Perhubungan Kaltara akan menyiapkan pos pengamanan untuk mengamankan jalur distribusi.

Langkah ini diambil, menyusul kondisi cuaca ekstrem yang terjadi di Kaltara, akhir-akhir ini, sehingga potensi akan adanya jalan rusak hingga longsor dan tergenang banjir cukup tinggi.

Diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kaltara, Taupan Madjid, Pos Pengamanan ini nantinya akan bekerja sama dengan instansi lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum.

Baca juga: Pemerintah Larang Mudik Lebaran, Dinas Perhubungan Kaltara Sebut Potensi Mudik Rendah

Baca juga: ASN Dilarang Mudik, Walikota Balikpapan Rizal Effendi Ungkap Risiko Penurunan Pangkat

Di mana nantinya pos-pos ini akan ditempatkan di titik-titik rawan, dan di tiap pos akan ditempatkan alat berat seperti ekskavator.

"Yang paling penting sebenarnya kita ini menyiapkan arus transportasi, distribusi barang," ujar Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid, Selasa (13/4/2021).

"Karena kondisi alam kitakan ekstrem akhir-akhir ini, jadi nanti kita siapkan pos-pos pengamanan, nanti akan ada alat berat di tiap titik rawan," tambahnya.

Ditanyakan mengenai lokasi pos pengamanan jalur distribusi, pihaknya mengaku masih akan melakukan rapat dengan instansi terkait.

Meskipun belum ada lokasi persis, Taupan Madjid mengatakan, penempatan pos pengamanan dilakukan agar arus sembako dan BBM ke Kaltara tetap aman.

Mengingat, sebagian besar sembako dan BBM yang menuju ke Kaltara, masuk melalui jalur darat.

"Khususnya untuk arus sembako dan BBM karena itu yang paling penting. Sehingga kita harus pastikan arus transportasi khususnya yang lewati jalur darat itu lancar," katanya.

"Baik dari Berau, Kaltim ke Tanjung Selor maupun lanjut ke KTT hingga Malinau, itu harus aman dan lancar," tuturnya.

Damri dan Speedboat Tetap Beroperasi

Setelah dikeluarkannya Permenhub 13/2021 mengenai larangan mudik, Kepala Dinas Perhubungan Kaltara, mengaku tidak dapat memberhentikan semua alat transportasi.

Seperti halnya angkutan darat Bus Damri yang beroperasi antar kabupaten, dan angkutan sungai seperti Speedboat.

Langkah ini diambil, mengingat di dalam Permenhub tersebut terdapat aturan pengecualian bagi orang yang akan melaksanakan mudik.

Baca juga: Jadwal Keberangkatan Bus Damri Malinau Terbaru 2021, Simak Rute Tujuan, Tarif dan Waktu

Baca juga: Dianggap Lambat Berkoordinasi dengan di Samarinda, Bus Damri Banjarmasin Atur Jadwal Lagi

Yakni PNS yang memiliki surat izin perjalanan dari instansi, pejabat negara, hingga pihak swasta yang memiliki surat perjalanan dari dinas.

"Ya kita tidak bisa stop semua," ujar Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid, saat ditemui di Gedung Gadis, Tanjung Selor, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: ASN Dilarang Mudik, Walikota Balikpapan Rizal Effendi Ungkap Risiko Penurunan Pangkat

Baca juga: Mudik Lebaran 2021 di Indonesia Dilarang, Polisi Tangkal dari Sisi Jalur Tikus, Pelanggar Ditindak

"Tergantung nanti kepentingan orang, kita ini pegawai kan boleh bergerak, kalau ada surat dinas," terangnya.

"Lalu pegawai swasta, pejabat negara, DPR, atau keperluan lain seperti orang meninggal itukan bisa," tambahnya.

Tak hanya untuk pihak-pihak yang dapat dikecualikan, tidak diberhentikannya secara total moda transportasi juga untuk mendorong roda ekonomi.

Baca juga: Imbas Larangan Mudik Pemerintah, Garuda Tutup Rute Internasional, Sriwjaya Siapkan Strategi

Baca juga: Pemkot Bontang akan Awasi Pegawai yang Nekat Mudik Lebaran, Moda Transportasi Ditutup

"Karenanya kita harus siapkan juga alat transportasi jangan mati semua, karena nanti ekonomi tidak akan gerak juga," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pihak Dishub Kaltara mengaku potensi mudik untuk tahun 2021 rendah, hal ini didapatkan dari evaluasi mudik tahun lalu, di mana pergerakan penduduk untuk mudik tidak sampai di angka 50 persen.

Potensi Mudik Rendah

Berita sebelumnya. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Permenhub 13/2021 yang mengatur mengenai larangan beroperasi transportasi untuk mudik, pada 6-17 Mei 2021.

Pihak Dinas Perhubungan Kaltara mengatakan, potensi mudik di Kaltara untuk tahun 2021 rendah.

Berkaca dari pengalaman mudik di masa pandemi Covid-19 pada 2020 lalu, Kepala Dinas Perhubungan Kaltara, Taupan Madjid mengatakan tidak ada peningkatan arus mudik.

Baca Juga: ASN Dilarang Mudik, Walikota Balikpapan Rizal Effendi Ungkap Risiko Penurunan Pangkat

Baca Juga: Pemerintah Larang Mudik Jelang Lebaran, Pemkab PPU Siapkan Posko untuk Perketat Pengawasan

Selain itu, pergerakan penduduk di dalam Provinsi Kaltara, belum dapat dikatagorikan sebagai mudik.

Hal tersebut ia ungkapkan, saat ditemui di Gedung Gadis, Tanjung Selor, Selasa (13/4/2021).

"Kalau hanya pulang dari Tanjung Selor sini ke Tarakan, saya rasa itu bukan mudik ya, kalau mudik itu sekeluarga ke Jawa," ujar Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid.

"Seperti saya ini, rumah saya kan di Berau, bagi saya rasa itu bukan mudik itu," tambahnya.

Baca Juga: Larangan Mudik Lebaran, Bupati Bulungan Syarwani Buat Aturan Larangan Ambil Cuti Bulan Mei

Baca Juga: Mudik Lebaran 2021 di Indonesia Dilarang, Polisi Tangkal dari Sisi Jalur Tikus, Pelanggar Ditindak

Menurutnya, perjalanan lintas provinsi belum dapat dikatagorikan sebagai mudik, lantaran harus melihat jumlah penduduk yang melakukan perjalanan.

"Untuk antar Provinsi kan harus dilihat juga kapasitas jumlah penduduknya. Kalau di Jawa sana,di Jabar, Jateng, Jatim bisa sampai puluhan juta orang yang mudik tiap tahunnya," katanya.

Pihaknya meyakini, masyarakat Kaltara menaati apa yang telah diimbau oleh pemerintah terkait larangan mudik.

Seperti yang terjadi pada masa mudik tahun 2020 lalu di Tarakan, di mana tidak terjadi peningkatan jumlah penumpang.

Baca Juga: Persiapan Antisipasi Larangan Mudik, Polda Kaltim tetap Siapkan Posko Pengamanan

Baca Juga: Walikota Balikpapan Rizal Effendi Sarankan Mudik Dalam Provinsi Kaltim Diperbolehkan

"Kalau kita di sini kan tidak, sudah evaluasi dari tahun lalu, itu tidak ada peningkatan, bahkan turun sampai 50 persen," ucapnya.

"Seperti di Tengkayu kalau normal hari besar itu bisa sampai 2.000 orang, tapi tahun lalu bahkan tidak sampai 1.000," katanya.

Ditanyakan mengenai antisipasi, perjalanan mudik sebelum 6-17 Mei, Taupan Madjid merasa perlunya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.

"Sosialiasi perlu ditingkatkan, dari TV media, saya rasa masyarakat juga sudah mulai tahu semua, saya rasa itu membantu," tuturnya. 

Berita tentang Mudik 2021

Berita tentang Kaltara

Penulis Ilhami Fawdi | Editor: Budi Susilo