Kasus Covid-19 di Kaltara Berada di Peringkat ke-32, Gubernur Ingatkan ASN Jangan Mudik Tahun Ini

TRIBUNKALTIM.CO, TARAKAN- Gubernur Provinsi Kaltara bersama Walikota Tarakan dan Wakil Walikota Tarakan melakukan video conference bersama Menteri Dalam Negeri pada Senin (3/5/201) hari ini.

Video conference dalam rangka membahas persoalan penegakan disiplin protokol kesehatan.

Ditemui usai kegiatan virtual di kantor Pemkot Tarakan, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan pembahasan penanganan Covid-19 harus benar-benar serius dilakukan.

Berkaca pada kasus 'tsunami' di India, jangan sampai Kaltara secara khusus dan Indonesia secara umum terjadi di Indonesia.

Peniadaan mudik yang sudah diinstruksikan Presiden Joko Widodo dan ditindaklanjuti lewat Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 dan Permenhub Nomor 13 Tahun 2021 6-17 Mei 2021 harus benar-benar dikawal.

Baca juga: Ikut Rakor dengan Kemendagri, Bupati Berau Sri Juniarsih Ingatkan Soal Ancaman Varian Baru Covid-19

"Fokus kita saat ini membahas masalah penanganan Covid-19 supaya jangan sampai ada penambahan. Kita upayakan ada penurunan kasus Covid-19," beber Zainal Arifin Paliwang saat diwawancarai TribunKaltara, Senin (3/5/2021).

Ia mengatakan, ke depannya harus ada upaya konkret dan antisipasi yang dilakukan untuk menekan angka Covid-19.

Meskipun, lanjutnya, Kaltara saat ini berada di urutan atau peringkat 32 dari 34 provinsi untuk jumlah konfirmasi Covid-19.

"Artinya ini harus disyukuri. Dan tetap harus ada penegakan prokes. Mudah-mudahan ini bisa terus bertahan dan angka kesembuhan harus ditinggikan. Angka kematian kita turunkan," ucapnya penuh harap.

Ia menilai, setelah melihat kondisi perkembangan Covid-19 di Kaltara sudah cukup menunjukkan angka penurunan.

Baca juga: Tren Kasus Covid-19 Alami Penurunan, 2 Orang Meninggal, Wabup Hamdam Imbau Kurangi Kegiatan Kumpul

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan angka Covid-19 di antaranya di tingkat desa harus memiliki posko.

"Ini untuk memudahkan koordinasi termasuk koordinasi arus mudik. Karena itu penegasan dilarang mudik," bebernya.

Termasuk pula ASN, biasanya sebelum pandemi tradisi mudik ramai-ramai dilakukan setelah libur panjang dan cuti bersama.

"Saya minta termasuk ASN tidak ada mudik. Harus tahan dulu untuk bertemu orangtua. Cukup lihat lewat video call bisa. Manfaatkan teknologi kita yang ada saat ini. Yang bisa bertemu kapan, di mana dan siapa saja," ujarnya.

Ini untuk menghindari agar jangan sampai muncul fase baru.

Baca juga: Pemprov Kaltim Ingatkan Masyarakat Jangan Meniru Tren Covid-19 di India

Ia juga meluruskan untuk jalur menuju Berau bukan dilakukan penutupan, melainkan dilakukan pengecekan terhadap pengendara yang ingin keluar masuk Kaltara.

Sementara itu, Walikota Tarakan dr. Khairul mengatakan, dalam virtual itu adalah evaluasi yang dilakukan berulang oleh Kemendagri.

Ia membenarkan, situasi Covid-19 jelang Idulfitri bisa saja terjadi peningkatan lewat mobilisasi massa yang tak terkendali.

"Ini tentu ada kekhawatiran luar biasa dari bapak Presiden Joko Widodo terhadap terjadinya reborn atau munculnya fenomena outbreak yang baru seperti di India, Filipina termasuk di Malaysia," bebernya.

Sehingga perlu diwaspadai pergerakan mobilisasi massa yang besar, apalagi menjelang lebaran dan pasca lebaran.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kubar Terus Melonjak, Protokol Kesehatan Justru Terabaikan

"Tadi dalam virtual bersama Mendagri menginstruksikan mengingatkan betul-betul kepala daerah, baik gubernur dan bupati, walikota memperhatikan ini," ucap Walikota Tarakan.

Ia tak bosan mengimbau warganya untuk tidak melakukan mudik dan selalu menjaga prokes.

"Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Tidak perlu ada buka puasa bersama, bagi takjil yang kumpulkan orang banyak, sahur on the road juga," jelasnya.

Hal itu harus dihindari termasuk juga PPKM Mikro diharapkan masih harus tetap berjalan untuk daerah zona merah.

"Itu tetap ada dilaksanakan. Secara keseluruhan PPKM Mikro terus berjalan. Pembatasan dilakukan seperti yang diinginkan, pembatasan pengetatan prokes di tempat tertentu, kita bahkan bisa lakukan. Di Tarakan hampir semua zona walaupun hijau tetap ketat prokesnya," ucapnya. (*)

Berita tentang Tarakan

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Rahmad Taufiq