Dugaan Anggota Komisi III DPR RI, Soal Eliminasi Orang Berintegritas di KPK Sesuai Pesanan

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Sejumlah nama pegawai KPK yang dikabarkan tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN.

Salah satu dari 75 nama pegawai KPK yang tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN itu adalah penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Seperti diketahui, penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya tertuang dalam surat yang diterima pada Selasa (11/5/2021).

Penonaktifan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

Baca Juga: KPK Buka Peluang Dalami Keterlibatan Ngabalin dalam Kasus Menteri Edhy Prabowo

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Santoso angkat bicara.

Dia menyoroti polemik proses peralihan menjadi ASN bagi pegawai.

Polemik dipicu karena 75 orang terancam dipecat karena dianggap tidak memenuhi syarat dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Santoso berpendapat peralihan status ASN bagi pegawai KPK ini jangan sampai dimanfaatkan sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang memiliki integritas.

“Mereka sudah puluhan tahun mengabdi di KPK, hanya karena soal begitu saja kok bisa sampai tidak lolos. Jangan sampai proses ini pesanan pihak lain untuk menyingkirkan orang berintegritas,” ujar Santoso, kepada wartawan, Rabu (12/5/2021).

Baca Juga: SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK Terbit, Novel Baswedan Tak Tinggal Diam, Firli Bahuri Jadi Sasaran

Baca Juga: NEWS VIDEO Bupati Nganjuk Terjaring KPK, PDIP dan PKB Bantah Novi Rahman HIdhayat Kader Mereka

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta ini berpandangan seharusnya proses peralihan ASN bagi pegawai KPK dibedakan dengan proses untuk menjaring Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada umumnya.

Santoso memaklumi dan menilai wajar jika tes CPNS pada umumnya, dimana peserta yang gagal langsung disingkirkan.

Dibedakan harusnya dengan orang yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun.

Hanya gagal oleh sebuah dari proses seleksi yang bersifat adminitrasi.

Baca Juga: NEWS VIDEO Novel Baswedan Sudah Tahu Bakal Dipecat dari KPK

Baca Juga: Bambang Widjojanto Bocorkan Deretan Kasus Besar yang Ditangani Novel Baswedan Cs, Disingkirkan KPK?

"Kalau mereka kan berbeda, sudah terlihat punya integritas dan menunjukan kinerja yang baik selama ini,” jelas dia.

Di sisi lain, Santoso menginginkan adanya transparansi dari KPK terhadap hasil proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN yang sudah berjalan saat ini.

Pasalnya, Santoso khawatir dengan anggapan dan opini masyarakat bahwa KPK dilemahkan dengan UU yang baru diperparah dengan tereliminasinya 75 pegawai yang memiliki integritas dan berkinerja baik.

“KPK masih ada waktulah untuk memperbaiki keputusan ini,” kata Santoso.

Baca Juga: NEWS VIDEO Azis Syamsuddin Resmi Dicekal, Diduga Terlibat Suap Penyidik KPK

Seperti diketahui, penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya tertuang dalam surat yang diterima pada Selasa (11/5/2021).

Penonaktifan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta, 7 Mei 2021.

Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Baca Juga: KPK Eksekusi Terpidana Korupsi Dua Pejabat Tinggi Kutim ke Lapas Tenggarong

Baca Juga: Boyamin Saiman Duga Info Operasi Penggeledahan KPK Bocor, Barang Bukti Dibawa Kabur Truk di Kalsel

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono membenarkan sejumlah nama pegawai KPK yang dikabarkan tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN.

Ia membenarkan bahwa salah satu dari 75 nama pegawai KPK yang tidak lolos TWK dalam rangka alih status menjadi ASN itu adalah penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

"Iya, termasuk (Novel Baswedan), kurang lebih begitu," kata Giri, saat menjawab soal nasib Novel dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/5/2021).

Sebagian besar yang tidak memenuhi syarat itu, Giri melanjutkan, satu orang pejabat eselon I.

Baca Juga: NEWS VIDEO Yudi Purnomo: Sekilas Tentang Joko Susilo, Anggota KPK yang Ditemukan Meninggal

Yakni Deputi Koordinasi Supervisi KPK Hery Muryanto; lalu tiga pejabat eselon II yakni dirinya yang merupakan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi, Kepala Biro SDM Chandra Reksodiprodjo, dan Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi Sujanarko.

Kemudian, untuk eselon III, yakni Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum pada Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang, Kabag SDM Nanang Priyono, dan beberapa nama lainnya.

"Sebenarnya yang menarik adalah hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, tujuh kasatgas penyidikan dan dua kasatgas penyelidikan juga merupakan bagian dari 75 itu tadi," kata Giri.

Selain itu, nama-nama seluruh pengurus inti dari Wadah Pegawai KPK, lanjut dia, juga termasuk dalam 75 nama yang tidak lolos TWK tersebut.

Baca Juga: TERKUAK Motif Pegawai KPK Nekat Gondol Barang Bukti Emas Kasus Kemenkeu, Nilainya Hampir Rp 2 Miliar

Pegawai tetap yang dites, sementara pegawai yang diperbantukan dari kepolisian dan pegawai negeri yang diperbantukan dari kementerian lain tidak dites.

"Jadi, pegawai tetap, misalnya polisi yang mengundurkan diri dan memutuskan menjadi pegawai KPK dites kembali," ujar Giri.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anggota Komisi III DPR Duga Ada Pesanan untuk Singkirkan Orang Berintegritas di KPK