Sabtu, 2 Mei 2026

Berita Nasional Terkini

279 Juta Data Penduduk Indonesia yang Bocor Milik BPJS Kesehatan, Ahli Siber Singgung Unsur SDM

Data tersebut mencakup nomor induk kependudukan, KTP, nomor telepon, e-mail, nama lengkap, alamat, hingga gaji. 

Tayang:
Penulis: Januar Alamijaya | Editor: Doan Pardede
TribunWow.com/Tiffany Marantika
Ilustrasi kartu BPJS Kesehatan 

Sehingga, BPJS pasti telah menanamkan investasi di bidang teknologi dengan cukup besar.

"Ini juga bukan merupakan lembaga kecil, mereka pasti sudah menanamkan investasi di bidang teknologi dengan cukup besar," sambungnya.

Untuk itu, perlu adanya penelusuran terkait kelemahan yang ada dalam sistem pengamanan datanya.

"Kalau sudah lakukan hal semua ini, jadi apa yang menjadi kelemahan di dalam suatu sistem pengamanan di data mereka."

"Ini yang harus ditelusuri, apakah ini benar BPJS atau bukan, kan kita enggak tahu. Yang jelas kan data sudah bocor," pungkas Ardi.

Baca juga: Cegah Penularan Covid-19, Duta BPJS Kesehatan Dukung Vaksinasi

Kominfo Benarkan Data yang Bocor Milik BPJS Kesehatan

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastikan data yang bocor di raid forums adalah milik Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepastian itu berdasarkan temuan dan analisa yang dilakukan terhadap 1 juta sampel data yang dibagikan secara gratis oleh akun bernama Kotz di Raid Forums.

Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, menyampaikan ada 100.002 data penduduk Indonesia yang telah terkonfirmasi dari satu juta data itu.

Dedy menyampaikan, data itu diduga kuat berasal dari BPJS karena sejumlah data yang dibocorkan Kotz terkumpul nomor kartu peserta BPJS, kode kantor BPJS, data keluarga, tanggungan jaminan kesehatan, hingga status pembayaran jaminan.

Sementara itu, total kebocoran 279 juta data yang diperjualbelikan dalam dua hari terakhir itu merupakan gabungan dari peretas lain.

Artinya, ada data lain yang digabungkan dengan data milik BPJS Kesehatan.

Baca juga: 65 Ribu Warga Ditanggung Pemkab PPU untuk Jadi Peserta BPJS Kesehatan, Alokasi Anggaran Rp 32,5 M

Kominfo Panggil Direksi BPJS Kesehatan

Kominfo menyatakan telah melayangkan perintah pemanggilan kepada direksi BPJS Kesehatan.

Langkah itu merupakan upaya untuk meminta klasifikasi perihal data yang bocor di Raid Forums.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved