Gegara PT PMA Muat Batubara Tanpa Izin, Pemkab PPU Kembali Tutup Pelabuhan Benuo Taka

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM- Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menutup segala aktivitas, dengan memasang police line di Pelabuhan Benuo Taka, Kecamatan Penajam pada Rabu (26/5/2021).

Dalam kesempatan tersebut Plt. Sekretaris Daerah PPU, Muliadi, didampingi Kepala Dinas Perizinan, Alimuddin, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab, Durajat, Kepala Dinas Perhubungan PPU Ahmad, Plt Kepala Satpol PP, Muhtar serta Dirut Perusahaan Umum Daerah (Perusda) Benuo Taka, Heriyanto ikut langsung dalam proses sidak itu.

"Hari ini hari lakukan penutupan aktivitas loading batubara yang menggunakan fasilitas Pemda dalam hal ini Perusda, yang kita lakukan hari ketiga hingga saat ini adalah melakukan police line penutupan dari sisi darat," kata Muliadi.

Baca Juga: Disdukcapil PPU Dukung 14 Pilkades Serentak 15 Desember 2021

Baca Juga: Kadisdikpora PPU Akui Guru PAUD Sudah Dibantu Kenaikan Gaji Rp 1,1 Juta/Orang

"Kalau sisi laut itu kewenangan KSOP yang kita persoalkan dari sisi darat, bukan Perusdanya yang bermasalah tapi aktivitas perusahaan," imbuhnya.

Dijelaskan Muliadi, penutupan itu disebabkan tak lain adalah terdapat aktivitas salah satu perusahaan Batubara yaitu PT Penajam Makmur Abadi (PMA) yang diketahui tidak mengantongi izin.

Dipaparkan Muliadi, adapun beberapa izin yang belum dilengkapi oleh PT PMA meliputi, tidak memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), adendum izin lingkungan, melanggar Corporate Social Responsibility ( CSR), Jaminan Reklamasi, Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, UU No 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca Juga: Dukung IKN, Perumda Benua Taka di PPU Rancang Pelabuhan Benuo Taka Jadi Pelabuhan Terintegrasi

Baca Juga: Datangi Gedung DPRD PPU, Perwakilan Guru PAUD Tuntut Kesejahteran, Minta Tak Dianaktirikan

"Dan harus ada jaminan ke Pemkab kalau dia melakukan aktivitas harus ada jaminan Rp 1 miliar yang masuk ke khas negara," ujarnya.

Pihaknya menuntut perusahaan batubara tersebut secara hukum, karena telah melanggar aturan pemerintah daerah.

Baca Juga: NEWS VIDEO DPRD Lakukan RDP Dengan Pemda PPU Bahas Aktivitas Perusahaan yang Beroperasi di PPU

Baca Juga: Polemik Perusahaan Batubara di PPU, Anggota DPRD Minta Pemkab Lakukan Pendataan Tenaga Lokal

"Kami minta kepada owner PT PMA. Oke silahkan hentikan aktivitasnya hari ini, urus dulu izinnya yang lengkap baru kita akan layani, kita tidak akan larang jika ada izinnya," ujarnya. (*)

Berita tentang PPU