Berita Kutim Terkini

DPRD Kutim Soroti Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kutai Timur, Jangan Sampai Lolos Pajak

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur atau DPRD Kutim, H Hasbullah Yusuf, menyoroti perbedaan jumlah tenaga kerja asing.

Penulis: Syifaul Mirfaqo | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/SYIFAUL MIRFAQO
TENAGA KERJA - Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, H Hasbullah Yusuf menyoroti perbedaan jumlah TKA di PT Kobexindo yang beroperasi Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (9/6/2021). 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur atau DPRD Kutim, H Hasbullah Yusuf, menyoroti perbedaan jumlah tenaga kerja asing (TKA) di salah satu perusahaan semen di Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur

Pasalnya, terdapat laporan dari masyarakat adat yang mengatakan bahwa perusahaan asing PT Kobexindo Cement memperkerjakan TKA berjumlah banyak.

Terkait laporan tenaga asing yang jumlahnya berbeda dengan kondisi di lapangan, dewan sudah mempertanyakan kebenaran data ke Disnakertrans Kutai Timur.

"Kita berharap tidak ada selisih jumlah. Namun ternyata di lapangan diduga ada selisih, sehingga jumlah yang ada di lapangan berbeda dengan jumlah yang terdaftar," ujarnya kepada Tribunkaltim.co usai rapat dengar pendapat di Ruang Hearing DPRD Kutim, Rabu (9/6/2021).

Baca Juga: 8 Tenaga Kerja Asing Masuk Berau, Satu Orang Positif Covid-19, Dinkes Sebut Sudah Diisolasi

Jumlah TKA PT Kobexindo Cement yang saat ini tercatat di Disnakertrans Kutim sebanyak 28 TKA, tapi ternyata menurut masyarakat setempat di lapangan terdapat lebih dari 28 TKA.

Menurut Hasbullah, disamping adanya pemasukan karyawan secara ilegal.

Adanya perbedaan jumlah TKA yang terdaftar dengan kondisi di lapangan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap wajib pajak untuk TKA.

"Makanya kita minta ke Disnakertrans agar bisa mendata tenaga kerja asing itu. Karena kan ada tuh, pajak TKA," tuturnya.

Baca Juga: Tenaga Kerja Asing di Berau Positif Covid-19, Bupati Sri Juniarsih Minta Tingkatkan Pengawasan

Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut juga menyayangkan keputusan PT Kobexindo untuk tidak menghadiri RDP yang digelar DPRD Kutai Timur.

Perusahaan berhalangan hadir dengan alasan pandemi Covid-19 sehingga khawatir terhadap keselamatan karyawan.

Untuk itu, perusahaan meminta agar dilakukan penjadwalan ulang dalam menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP.

"Mudah mudahan rapat minggu depan dihadiri oleh pihak perusahaan sehingga masalah ini tidak berlarut larut," ucap Hasbullah Yusuf.

Baca Juga: Kantor Imigrasi Kelas III Tanjung Redeb Beber tak Ada Tenaga Kerja Asing Baru Selama Covid-19

RDP digelar untuk meminta klarifikasi perusahaan terkait persyaratan rekrutmen yang dinilai bersifat diskriminatif.

Yakni, harus menguasai bahasa mandarin, China.

Hasbullah, mengakui bahwa memang sudah sepatutnya ada persyaratan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Kutai Timur.

"Apalagi ini kan daerah kita, masa syaratnya harus bahasa mandarin," tutupnya.

Dianggap Transfer Teknologi

Gelaran Diseminasi Perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim) secara virtual di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (Kpw-BI) Kaltim pada Jumat (10/07/2020), dihadiri langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Kali ini Tribunkaltim.co berkesempatan memberikan pertanyaan soal Tenaga Kerja Asing, khususnya di Kalimantan Timur sebelum pelaksanaan web seminar (Webinar).

Dan, dipenyampaiannya, Luhut Binsar Panjaitan sedikit menjawab pertanyaan tersebut.

Pertanyaan itu sendiri, mengarah pada kritikan kepada Luhut Binsar Panjaitan yang menginzinkan Tenaga Kerja Asing khususnya Tiongkok masuk ke Indonesia.

Bukan Sri Mulyani dan Mahfud MD, 5 Menteri Ini Paling Aman dari Reshuffle Jokowi, Tak Ada Nama Luhut

Jokowi Ancam Reshuffle Kabinet,Ustadz Haikal Hassan Usul Luhut Binsar Pandjaitan Diganti Rizal Ramli

Apalagi, pada masa pendemi covid-19 atau virus Corona. Namun, kritikan tersebut ditanggapi santai oleh jendral purnawirawan TNI ini.

“Saya dikritik soal Tenaga Kerja Asing itu, ya gak apa-apa,” ujarnya saat menjawab soal kritikan tentang kebijakan memasukan Tenaga Kerja Asing dipenyampaian pemaparan di Dseminasi Perekonomian Kaltim.

“Tapi, nggak apa-apa. Namun saya sedihnya mereka (yang mengkritik) tidak paham," lanjutnya menyambung paparannya.

Disela penyampaiannya, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, banyak pihak belum paham alasan pemerintah mendatangkan sejumlah Tenaga Kerja Asing Tiongkok, untuk melaksanakan pekerjaan proyek dan industri besar di Indonesia.

Luhut Pandjaitan Tiba-tiba Peringatkan Staf Airlangga Hartarto, Sebut Google, Facebook dan Tokopedia

Jawaban Luhut Pandjaitan Ketika Ditanya Selamatkan Nyawa atau Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

“Contoh Morowali, Pemdanya kooperatif. Lapangan kerja sudah 45 ribu, gajinya paling rendah Rp 5 sampai dengan Rp 6 juta. Orang hanya bicara Tenaga Kerja Asing-Tenaga Kerja Asing,” ujarnya sembari menjelaskan ini merupakan kegiatan transfer teknologi yang sebenarnya menguntungkan untuk Indonesia.

“Kemarin kita datangkan Tenaga Kerja Asing 200 orang, tapi yang kita minta apa 5.000 orang (tenaga kerja lokal) untuk kerja di sana," sambungnya.

Posisi Indonesia saat ini, dituturkan Luhut Binsar Panjaitan, sedang berusaha untuk menuju era industri dan hiliriasi.

Tegur Staf Airlangga Hartarto, Luhut Juga Sesumbar Google Incar Indonesia Jadi Pusat Data Asia

Sumber-sumber kekayaan alam yang tadinya hanya menjadi komoditas mentah, dibeberkan olehnya, secara perlahan diarahkan untuk diolah menjadi produk dalam negri.

“Banyak orang sebut seperti kita kasih China kerja di sini. Enggak, justru kita sebenarnya memanfaatkan untuk kepentingan nasional kita. Sedangkan, saat ini hasil hilirisasi menjadi produk dengan nilai tambah,” tuturnya. 

Berita tentang Kutai Timur

Penulis Syifa'ul Mirfaqo | Editor: Budi Susilo

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved