Berita Kukar Terkini

Saksi Ahli Ungkap Rp 50 Miliar Bukan Kerugian Negara, Sidang Dugaan Korupsi PT MGRM di Kukar

Kasus yang mendera eks Dirut Perusahaan Daerah (Perusda) PT Mahakam Gerbang Raja Migas (PT MGRM), Iwan Ratman kembali digelar pada Kamis (14/10/2021)

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Suasana persidangan virtual di Pengadilan Tipikor Samarinda. TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Kasus yang mendera eks Dirut Perusahaan Daerah (Perusda) PT Mahakam Gerbang Raja Migas (PT MGRM), Iwan Ratman kembali digelar pada Kamis (14/10/2021) lalu.

Persidangan dipimpin oleh Hasanuddin selaku Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Arwin Kusmanta dan Suprapto sebagai hakim anggota, beragendakan menghadirkan saksi ahli, di pengadilan Tipikor Samarinda dan digelar secara virtual.

Saksi Ahli Audit dan Kerugian Keuangan Negara tersebut bernama Sudirman.

Dia menerangkan bahwa dari laporan hasil audit kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) menyatakan ada kerugian keuangan negara sebesar Rp 50 miliar.

Hal ini dinyatakan Sudirman tidak layak dijadikan dasar kerugian keuangan negara karena audit BPKP bertentangan dengan Undang-undang No 15 Tahun 2004. 

Baca juga: Bupati Kukar Edi Damansyah Hadir Virtual Sidang Dugaan Korupsi Eks Dirut PT MGRM

Baca juga: Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi di PT MGRM, Tersangka Iwan Ratman Hadir Secara Virtual

Baca juga: Terjerat Kasus Korupsi, DPRD Kukar Beri Catatan Khusus Terkait Perda PT MGRM

"Tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Audit yang dilakukan BPKP tidak berdasarkan standar audit. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 jelas menegaskan, pemeriksaan harus berdasarkan standar pemeriksaan, dan dilaporan hasil audit BPKP halaman 2 Huruf C menyebutkan audit dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah lndonesia (SAIPI)," beber Sudirman, Senin (18/10/2021).

Konsultan audit ini juga memaparkan, berdasarkan fakta audit yang dilakukan BPKP tidak berdasar SAIPI.

BPKP tidak melakukan koordinasi dengan BPK perwakilan Provinsi Kaltim yang melakukan audit rutin atau kantor akuntan publik, satuan pengawas intern dan Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menurutnya sebagai saksi ahli hal ini bertentangan dengan SAIPI khususnya standar pelaksanaan audit Intern angka 3050 tentang melakukan koordinasi yang berisi pimpinan APIP harus melakukan koordinasi dan membagi informasi kepada auditor eksternal dan auditor lainnya. 

"Tujuan koordinasi adalah untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan," sebut Sudirman.

Baca juga: Dugaan Keterlibatan Tersangka Lain Kasus Dugaan Korupsi PT MGRM, Ada Nama Keponakan Iwan Ratman

Ditambahkannya BPKB juga tidak melakukan pengujian bukti dengan melakukan komunikasi berupa klarifikasi kepada pihak-pihak terkait tentang kebenaran isi berita acara pemeriksaan yang diterima dari penyidik. 

Yang juga dianggap Sudirman bertentangan dengan SAIPI, khususnya standar komunikasi audit intern angka 4020 Angka 18 yaitu tentang komunikasi yang objektif adalah adil, tidak memihak, tidak bias, serta merupakan hasil dari penilaian adil dan seimbang dari semua fakta dan keadaan yang relevan. 

Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh penyajian bukti yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil audit dapat diyakinkan oleh fakta yang disajikan.

"BPKP juga tidak meminta tanggapan pejabat PT. MGRM, itu bertentangan dengan Pasal 16 Ayat 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2004. Penyebab hasil audit BPKP bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 adalah kerugian keuangan negara yang ditetapkan BPKP tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya. Padahal Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dengan tegas menyatakan kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti jumlahnya," beber Sudirman.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved