Pengesahan APBD Kota Samarinda Tahun 2022, Fraksi Golkar Beri Sejumlah Catatan

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA– Fraksi Golkar DPRD Kota Samarinda memberikan sejumlah catatan, terkait pengesahan anggaran APBD tahun 2022 yang dilakukan pada Selasa (30/11/2021).

Ketua Fraksi Golkar, Fahruddin mengatakan, bahwa beberapa pandangan Fraksi Golkar dalam APBD tahun 2022 ini, mengenai pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah Kota Samarinda yang diharapkan bisa diselesaikan tepat waktu.

Terutama proyek pembangunan infrastruktur yang telah dianggarkan pada APBD sebelumnya.

Fahruddin menyampaikan bisa dirampungkan sesuai target agar tidak mengganggu stabilitas anggaran di tahun mendatang.

Beberapa di antara proyek infrastruktur dan pembangunan yang disoroti oleh pihaknya yaitu terkait dengan proyek pengendalian banjir.

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Minta Pemkot Bersinergi Bersama Aparat Awasi Penerapan UMK

Baca juga: Ketua Komisi II DPRD Samarinda Ingin Unit Usaha Perumda Varia Niaga Manfaatkan Hasil Produksi Lokal

Baca juga: Miliki Perda Penegakan Disiplin Prokes, DPRD Samarinda Nilai Upaya Pencegahan

“Kita meminta pemerintah kota untuk menyelesaikan normalisasi Sungai Karang Mumus, Sungai Karang Asam, pembangunan gorong-gorong, pembuatan talud di beberapa kawasan-kawasan banjir,” terang Fahruddin.

Ia menilai, salah satu upaya dalam pengendalian banjir di Sungai Karang Mumus ialah penertiban pemukiman di sisi bantaran sungai yang harus segera ditangani.

Secara keseluruhan, dengan besaran anggaran APBD sejumlah Rp 2,6 triliun, Fraksi Golkar menyetujui rancangan anggaran tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah.

Dengan catatan yang disampaikan oleh fraksinya, Fahruddin mengungkapkan hal itu agar kewajiban Pemerintah Kota Samarinda, pada tahun anggaran ini bisa selesai dan tidak menganggu keseimbangan anggaran di tahun berikutnya.

Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda RDP soal Pemasangan Baru Air Perumdam Tirta Kencana di Bukuan

“Kita harapkan Pemerintah Kota Samarinda juga bisa menyelesaikan proyek-proyek nya yang sedang berjalan, jadi perlu diprioritaskan penanganan pematangan lahan, yang selalu menjadi kendala dalam pembangunan fisik oleh pemerintah kota,” pungkas Fahrudddin. (*)