Komisi III DPRD Samarinda Sarankan Pemkot Koordinasi dengan Pemkab Kukar soal Banjir di Hulu

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Upaya menangani persoalan banjir terutama di wilayah hulu Kota Samarinda, Komisi III DPRD Samarinda menilai perlu adanya koordinasi antara pemerintah Samarinda dan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal itu dikarenakan kiriman air yang menyebabkan banjir, baik di Kelurahan Budaya Pampang.

Ataupun sekitar wilayah Samarinda Utara lainnya dinilai berasal dari desa Badak Mekar yang terletak di Kabupaten Kukar.

“Perlu ada kolaborasi antara pemkot Samarinda bersama pemkab Kukar, karena tidak terelakkan kiriman air sebagian berasal dari (desa) Badak Mekar,” sebut anggota Komisi III DPRD Samarinda, Mujianto, Selasa (22/2/2022).

Baca juga: Atasi Banjir di Samarinda, Cairkan Anggaran Rp 50 Miliar dengan Wujud 3 Proyek Multi Years

Baca juga: Kendalikan Banjir di Samarinda, Pemerintah Pusat Fokus Buat Tebing Sungai Karang Mumus

Baca juga: Cara Atasi Banjir di Samarinda, Walikota Andi Harun Pantau Pengerjaan Drainase Jl S Parman

Di samping itu, Mujianto juga mendukung rencana pemkot Samarinda yang akan membangun polder atau kolam retensi di sebelah utara desa Pampang.

Menurut anggota DPRD Samarinda dari dapil II Kota Samarinda ini keberadaan kolam retensi di daerah hulu sungai bisa mengurangi debit air yang turun ke wilayah di bawahnya termasuk kawasan perkotaan dan pemukiman warga,

“Kolam retensi ini juga bisa ampuh untuk memecah debit air, terutama yang disebabkan oleh aktivitas tambang yang diduga illegal,” lanjutnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.