Presiden Putin Diyakini Bakal Kalah dan Perang Usai! Begini Strategi Jitu yang Diungkap PM Inggris

TRIBUNKALTIM.CO - Perdana Menteri Inggris mengumumkan enam poin rencana untuk menyetop invasi Rusia ke Ukraina dan mengalahkan Vladimir Putin.

Dia mengatakan, dunia harus meningkatkan upaya baru untuk memastikan invasi Rusia ke Ukraina gagal.

"Tidaklah cukup untuk menyatakan dukungan untuk tatanan internasional berbasis aturan. Kita harus mempertahankannya dari upaya berkelanjutan untuk menulis ulang aturan dengan kekuatan militer," ujar Johnson.

Sebelumnya, 141 negara dalam Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang mengecam invasi Rusia ke Ukraina.

Baca juga: Vladimir Putin Berani Ancam Amerika Serikat, Deklarasikan Perang Jika Lakukan Hal Ini ke Rusia

Baca juga: NEWS VIDEO Senator AS Dikecam setelah Sebut Ingin Presiden Rusia Vladimir Putin Dibunuh

Baca juga: Terbaru! Investor Rusia Mundur, Begini Akhirnya Nasib Proyek Kereta Api Borneo di Kaltim

Meski demikian, Johnson meminta para pemimpin dunia untuk melakukan upaya baru dan terpadu untuk menyetop Putin.

Dilansir BBC, berikut enam poin rencana Johnson untuk mengalahkan Putin.

Para pemimpin dunia harus memobilisasi koalisi kemanusiaan internasional untuk Ukraina.

Para pemimpin dunia harus juga harus mendukung Ukraina dalam upayanya untuk menyediakan pertahanan diri.

Tekanan ekonomi terhadap Rusia harus ditingkatkan.

Komunitas internasional harus menolak "normalisasi” Rusia atas tindakannya di Ukraina.

Resolusi diplomatik untuk perang harus dilakukan, tetapi hanya dengan partisipasi penuh dari pemerintah sah Ukraina.

Harus ada kampanye cepat untuk memperkuat keamanan dan ketahanan di antara negara-negara NATO.

Johnson juga akan menyampaikan pesannya pada pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Downing Street pada Senin (7/4/2022).

Pada Selasa (8/4/2022), ia akan menjamu para pemimpin negara-negara Eropa tengah yakni Republik Ceko, Hungaria, Polandia, dan Slovakia.

Kantor Perdana Menteri Inggris mengatakan, negara-negara Eropa Tengah tersebut sudah mengalami krisis kemanusiaan.