Ibu Kota Negara
Berikut Panjang Jalan dari Kalbar, Kalteng, ke IKN Nusantara, Bakal Dapat Bantuan Dana dari ADB
Proses pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur berimbas pada peningkatan jalan,
lihat foto
Menyinggung terkait beberapa persoalan sosial yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Junaidi tidak menampik bahwa ada permasalahan lahan.
"Untuk pembangunan jembatan yang belum clear dengan masyarakat," tuturnya.
Namun hal ini tak begitu menjadi masalah berarti karena dukungan dari Pemkab Mahakam Ulu ke pihaknya mempermudah pembangunan infrastruktur yang tengah dibangun.
"Insya Allah kalau didukung Pemkab Mahulu kita akan lekas kerjakan. Ini kan buat masyarakat juga ya," katanya.
"Kita kemarin sudah siapkan penanganannya kontinu (berkesinambungan, berkelanjutan), enggak setengah-setengah," tutupnya.
Mulai Digandrungi jadi Lokasi Wisata
kunjungan Presiden RI Joko Widodo, minat masyarakat semakin tinggi untuk melihat secara langsung lokasi Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku , Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Kecamatan Sepaku, Adi Kustaman.
Ia mengatakan, belakangan ini banyak masyarakat yang mendatangi lokasi IKN hanya untuk mengobati rasa penasarannya.
Kebanyakan dari mereka adalah kelompok masyarakat dan rombongan perusahaan.
Tingginya kunjungan ini dikarenakan kehadiran Presiden yang berkemah sekaligus melakukan prosesi penyatuan tanah dan air di Titik Nol Geodesi IKN Nusantara beberapa waktu lalu bersama 34 Gubernur se-Indonesia.
"Iya, banyak yang berkunjung dan merasa penasaran karena, kan, lihatnya selama ini di TV saja. Jadi, enggak bisa dibendung, enggak bisa kami larang. Bayangkan kalau itu kami tutup atau larang, waduh rasanya agak kurang baik juga. Toh sejauh ini juga masih terkendali kok pengunjungnya," kata Adi, saat dihubungi Kompas.com pada Senin (4/4/2022).
Baca juga: Alasan Ibu Kota Negara di Kaltim, Bappenas Singgung soal 6 Kluster Ekonomi
Adi menegaskan, dibukanya akses menuju Titik Nol IKN Nusantara bagi masyarakat bukan untuk dijadikan obyek wisata.
Melainkan sebatas untuk memperkenalkan wilayah yang nantinya menjadi IKN.
Hal ini juga berdasarkan kebijakan yang telah disepakati oleh kecamatan, PUPR dan dua desa terkait.
