Ibu Kota Negara

Pemilik Lahan di Kawasan IKN Nusantara Diminta tak Usah Khawatir, Jokowi Jamin Warga Tidak Rugi

Pemerintah akan mengedepankan prinsip kompensasi yang sama sekali tidak merugikan masyarakat lokal.

Editor: Heriani AM
TRIBUNNEWS/PRESIDENTIAL PALACE/Agus Soeparto
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berdiri di samping tenda untuk menginap di kawasan IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (14/3/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemindahan Ibu Kota Negara terus berlanjut.

Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang lahannya masuk ke Kawasan Pusat Inti Pemerintahan ( KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tidak perlu gelisah dengan adanya pembangunan ibu kota baru.

Dilansir dari Kompas.com, Ia menjamin bahwa pemerintah akan mengedepankan prinsip kompensasi yang sama sekali tidak merugikan masyarakat lokal.

"Enggak akan ada masyarakat yang dirugikan. Jaminan, itu!" ujar Presiden Jokowi kepada Kompas.com usai meresmikan Masjid At-Taufiq di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Jokowi Janjikan Warga di IKN Nusantara Pasti Tak Rugi Soal Ganti Lahan, Dijamin

Baca juga: Warga di IKN Nusantara Tidak akan Dirugikan, Presiden Jokowi: Jaminan, Itu

Baca juga: Percepatan Sertifikasi Kompetensi Insinyur Kunci Hadapi IKN

Kepala Negara mengatakan, sosialisasi pembangunan IKN kepada masyarakat terdampak sebenarnya sudah dilakukan.

Hanya saja, diakui memang belum masif.

"Sudah, tetapi memang belum masif," ujar Kepala Negara.

Oleh sebab itu, ia memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk segera menjalin komunikasi dengan warga yang lahannya masuk ke dalam IKN, khususnya KIPP.

Presiden Joko Widodo (jokowi) dalam sidang kabinet paripurna, Selasa (6/4/2022).
Presiden Joko Widodo (jokowi) dalam sidang kabinet paripurna, Selasa (6/4/2022). (Youtube Sekretariat Kabinet)

Pasalnya, dalam waktu beberapa bulan ke depan, pembangunan KIPP IKN bakal dimasifkan.

"Saya segera perintahkan untuk itu (sosialisasi IKN)," ujar Presiden Jokowi.

Salah satu hal yang penting dijelaskan kepada warga terdampak, lanjut Kepala Negara, yakni soal nasib hak properti mereka, baik berupa lahan, bangunan, maupun apa yang bernilai di atasnya.

Presiden Jokowi sendiri belum mengetahui secara terperinci seperti apa mekanisme kompensasi yang akan diberikan ke warga terdampak.

"Masyarakat harus dijelaskan masalah lahan. Mungkin ada yang bergeser, dan saya enggak tahu nanti apakah lewat tukar lahan, atau lewat ganti untung.

Tapi saya kira, arahnya ke sana," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: 104 Kilometer Ruas Jalan Menuju IKN dan Jembatan Pulau Balang Alih Status Jalan Nasional

Baca juga: Pemindahan IKN Berdampak Pembangunan Infrastruktur Dasar di Penajam Paser Utara

Sebelumnya, tim JEO Kompas.com melakukan liputan khusus di wilayah IKN dari 21 hingga 25 Mei 2022.

Dalam penelusuran itu, ditemukan fakta bahwa masih banyak warga yang lahannya masuk ke dalam KIPP IKN, tetapi sama sekali tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi dari pemerintah.

Bahkan, ada warga yang mendapatkan informasi itu dari tetangga.

Situasi itu memancing ketakutan warga setempat bahwa akan tergusur dan miskin di masa mendatang.

Baca juga: Pembangunan IKN Libatkan Tenaga Kerja Lokal, Bisa Gerakkan Sektor Ekonomi

Baca juga: 246 Karya Sudah Masuk Tahap Penjurian Sayembara Perencanaan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN

Baca juga: Dukung Pembangunan IKN Dengan Kolaborasi Sektor Swasta Amerika Serikat

(*)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved