Ibu Kota Negara
Pemilik Lahan di Kawasan IKN Nusantara Diminta tak Usah Khawatir, Jokowi Jamin Warga Tidak Rugi
Pemerintah akan mengedepankan prinsip kompensasi yang sama sekali tidak merugikan masyarakat lokal.
TRIBUNKALTIM.CO - Pemindahan Ibu Kota Negara terus berlanjut.
Presiden Joko Widodo meminta masyarakat yang lahannya masuk ke Kawasan Pusat Inti Pemerintahan ( KIPP) Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tidak perlu gelisah dengan adanya pembangunan ibu kota baru.
Dilansir dari Kompas.com, Ia menjamin bahwa pemerintah akan mengedepankan prinsip kompensasi yang sama sekali tidak merugikan masyarakat lokal.
"Enggak akan ada masyarakat yang dirugikan. Jaminan, itu!" ujar Presiden Jokowi kepada Kompas.com usai meresmikan Masjid At-Taufiq di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Rabu (8/6/2022).
Baca juga: Jokowi Janjikan Warga di IKN Nusantara Pasti Tak Rugi Soal Ganti Lahan, Dijamin
Baca juga: Warga di IKN Nusantara Tidak akan Dirugikan, Presiden Jokowi: Jaminan, Itu
Baca juga: Percepatan Sertifikasi Kompetensi Insinyur Kunci Hadapi IKN
Kepala Negara mengatakan, sosialisasi pembangunan IKN kepada masyarakat terdampak sebenarnya sudah dilakukan.
Hanya saja, diakui memang belum masif.
"Sudah, tetapi memang belum masif," ujar Kepala Negara.
Oleh sebab itu, ia memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk segera menjalin komunikasi dengan warga yang lahannya masuk ke dalam IKN, khususnya KIPP.

Pasalnya, dalam waktu beberapa bulan ke depan, pembangunan KIPP IKN bakal dimasifkan.
"Saya segera perintahkan untuk itu (sosialisasi IKN)," ujar Presiden Jokowi.
Salah satu hal yang penting dijelaskan kepada warga terdampak, lanjut Kepala Negara, yakni soal nasib hak properti mereka, baik berupa lahan, bangunan, maupun apa yang bernilai di atasnya.
Presiden Jokowi sendiri belum mengetahui secara terperinci seperti apa mekanisme kompensasi yang akan diberikan ke warga terdampak.
"Masyarakat harus dijelaskan masalah lahan. Mungkin ada yang bergeser, dan saya enggak tahu nanti apakah lewat tukar lahan, atau lewat ganti untung.
Tapi saya kira, arahnya ke sana," ujar Presiden Jokowi.
Baca juga: 104 Kilometer Ruas Jalan Menuju IKN dan Jembatan Pulau Balang Alih Status Jalan Nasional
Baca juga: Pemindahan IKN Berdampak Pembangunan Infrastruktur Dasar di Penajam Paser Utara
Sebelumnya, tim JEO Kompas.com melakukan liputan khusus di wilayah IKN dari 21 hingga 25 Mei 2022.
Dalam penelusuran itu, ditemukan fakta bahwa masih banyak warga yang lahannya masuk ke dalam KIPP IKN, tetapi sama sekali tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi dari pemerintah.
Bahkan, ada warga yang mendapatkan informasi itu dari tetangga.
Situasi itu memancing ketakutan warga setempat bahwa akan tergusur dan miskin di masa mendatang.
Baca juga: Pembangunan IKN Libatkan Tenaga Kerja Lokal, Bisa Gerakkan Sektor Ekonomi
Baca juga: 246 Karya Sudah Masuk Tahap Penjurian Sayembara Perencanaan Kawasan dan Bangunan Gedung di IKN
Baca juga: Dukung Pembangunan IKN Dengan Kolaborasi Sektor Swasta Amerika Serikat
(*)