Berita Kukar Terkini

Sebanyak 6.189 Tenaga Honorer Pemkab Kukar Akan Dihapus, Berikut Solusi yang Ditempuh Pemda 

Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo resmi menghapus tenaga honorer.

TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono. TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemerintah Pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo resmi menghapus tenaga honorer.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 pada 31 Mei 2022. Aturan itu akan efektif berlaku pada November 2023 tahun depan.

Dalam surat itu juga ditegaskan, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat dan tetap mengangkat pegawai tenaga honorer akan diberikan sanksi.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono meminta seluruh OPD menyikapinya secara teliti. Mengingat, saat ini Pemkab Kukar mempekerjakan 6.189 tenaga honorer.

Baca juga: Soal Seleksi PPPK, Bupati Kukar Minta Forum Guru Honorer Terus Bersuara ke Pusat

Baca juga: Soal Rencana Penghapusan TKD, Forum Honorer Bontang Surati DPRD dan Minta Pemkot Carikan Solusi

Baca juga: Tahun 2023 Tenaga Honorer Dihapus, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang: Tidak Usah Khawatir

"Pertama kami melakukan pemetaan atas keadaan kondisi real pegawai yang ada," ujarnya kepada TribunKaltim.co, Jumat (10/6/2022).

Honorer yang akan dihapuskan tersebut pun disusulkan untuk diikutsertakan dalam seleksi perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sehingga, ke depannya tidak ada lagi pegawai di lingkungan pemerintahan yang berstatus pegawai honorer.

"Yang kami lakukan kepada OPD itu membuat usulan-usulan itu dan sekarang datanya sudah masuk, sedang kami bahas," kata Sunggono.

Bagi tenaga honorer yang tidak lolos dalam seleksi PPPK tersebut, masih diperbolehkan untuk bekerja di lingkungan pemerintahan.

Baca juga: Alasan Pengabdian, Wacana Penghapusan Honorer dari Pusat jadi Pertimbangan Sulit Wawali Bontang

Dengan catatan, dikerjakan melalui pihak ketiga atau penyedia jasa tenaga kerja. Sejauh yang dijelaskan dalam surat Kemenpan-RB, adapun posisi yang bisa diisi sebatas Office Boy (OB) dan keamanan.

"Kami juga sedang konsultasi soal tenaga profesional tertentu yang masih diperlukan," terangnya.

Penghapusan pegawai non-Aparatur Sipil Negara (ASN) berlaku efektif 28 November 2023. Terhitung tanggal itu tidak ada lagi tenaga honorer, termasuk di Kabupaten Kukar. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved