Ibu Kota Negara
Wilayah KIPP IKN Nusantara Berada di Dataran Tinggi, Diklaim Tak Akan Banjir 100 Tahun
Lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara/ IKN Nusantara berada di dataran tinggi, diklaim tak akan banjir 100 tahun.
TRIBUNKALTIM.CO - Lokasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara/ IKN Nusantara berada di dataran tinggi, diklaim tak akan banjir 100 tahun.
Pembangunan IKN Nusantara direncanakan akan dimulai tahun 2022 ini.
Pemerintah menyiapkan lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dengan telah mempertimbangkan mitigasi bencana alam, termasuk banjir.
Baca juga: Bukan Hanya Golkar, Airlangga Hartarto Wajibkan PAN dan PPP Dukung IKN Nusantara
Baca juga: Kawasan Inti IKN Nusantara Dijamin Bebas Banjir, Cek Ketinggian dari Permukaan Laut
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bina Penataan Bangunan (BPB) Kaltim Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pierre Natigor Pohan mengatakan hal ini dalam seminar di Jakarta, Jumat (17/6/2022).
"Salah satu aspeknya adalah bagaimana area tersebut bisa memitigasi bencana alam, salah satunya banjir," jelas Pierre.
Ini artinya, lokasi IKN Nusantara yang dipilih saat ini berdasarkan beberapa kriteria, dimana bencana alam seperti banjir tidak terjadi.
Dia memberikan contoh di titik terendah perencanaan kota Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara itu berada pada level 22 meter di atas permukaan laut (Mdpl).
Sementara titik tertingginya, imbuh Pierre, berada di level 80 Mdpl.
Sehingga, rata-rata sekitar sekitar 40 mdpl-60 mdpl.
"Berdasarkan airnya juga terbebas dari banjir 100 tahunan," ungkap Pierre, seperti Dilansir dari Kompas.com.
Baca juga: Adanya IKN Nusantara di PPU Ancam Lahan Pertanian? Dikhawatirkan Jadi Perumahan dan Industri
Setidaknya, IKN Nusantara mengedepankan lima prinsip smart city (kota cerdas) sebagai berikut:
1. Smart Workplace
Ini adalah kota yang menjunjung tinggi kolaborasi dan keterhubungan antar semua pihak.
Dengan menerapkan desain kompleks pemerintahan yang terkonsolidasi dan terkoneksi antar bangunan, akan mewujudukan lingkungan kerja yang sehat, berorientasi manusia, perkantoran dengan konsep hijau dan berkinerja tinggi.
2. Smart Living