Bawa Aspirasi Warga Kutim, Ini yang Disampaikan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin ke 2 Perusahan Sawit

TRIBUNKALTIM.CO - Polemik persoalan kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini masih menjadi perhatian serius pemangku kebijakan.

Tak terkecuali dari Wakil Ketua DPD RI yang juga merupakan tokoh dari Kaltim, Mahyudin

Dimana, saat ini harga sawit dikabarkan sedang anjlok bahkan limbah sawit juga semakin tidakterkendali sehingga menimbulkan pencemaran di sungai.

Menanggapin persoalan itu, Mahyudin menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai limbah sawit ke dua perusahaan sawit, yakni PT. KIN dan PT. KBN.

Baca juga: Aspirasi Warga Kutai Timur soal Limbah Sawit, Perusahaan Harus Koordinasi dengan DLH Kutim

Bahkan, Mahyudin melakukan pertemuan itu di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pertemuan itu, Mahyudin menyampaikan aspirasi masyarakat yang mengatakan bahwa limbah sawit sudah sangat memprihatinkan dengan sudah makin banyaknya sungai yang tercemar.

Terkait isu limbah sawit tersebut, dirinya meminta pihak perusahaan sawit untuk terus mengambil langkah serius.

Mahyudin juga meminta pihak perusahaan harus berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur.

Baca juga: Belasan Tahun Diperjuangkan, Kukar Akhirnya Bakal Terima DBH Sawit Tahun 2023

"Agar pencemaran limbah sawit tidak terus terjadi," katanya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut adalah Anggota DPRD Kutai Timur Maswar dan Ketua Forum Petani Sawit Kalimantan Timur Asbudi.

Tak hanya soal limbah, Mahyudin juga menyampaikan aspirasi masyarakat terkait harga Tanda Buah Segar (TBS) sawit yang saat ini tengah anjlok.

Keluhan itu terutama datangnya dari para petani sawit di Kutai Timur.

Baca juga: Pemprov Kaltim Sebut DBH Kelapa Sawit Belum Diakomodir Pemerintah Pusat

Ia pun memaparkan bagaimana selama ini dirinya dalam kapasitas sebagai Wakil ketua DPD RI turut memperjuangakan aspirasi masyarakat daerah, terutama mengenai anjloknya harga Crude Palm Oil (CPO) kepada pemerintah di tingkat nasional.

Aspirasi yang telah diperjuangkan itu pun telah ditanggapi dengan baik oleh pemerintah.

"Antara lain dengan adanya pelonggaran DMO, yang saat ini telah berdampak terhadap kenaikan harga CPO," kata Mahyudin saat melakukan audiensi dengan dua perwakilan perusahaan sawit di Kabupaten Kutai Timur yaitu PT. KIN dan PT. KBN.

Baca juga: Disbun Kaltim Ingin DBH Kelapa Sawit Sebesar-besarnya untuk Daerah Penghasil