Selisih Proyeksi APBD 2023 Klir, DPRD Kaltim Harap Tanggapan Gubernur pada Sektor Pendidikan Sesuai

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rapat Paripurna ke-44 berlangsung di Gedung D Lantai 6 beragendakan jawaban Gubernur Kaltim tentang pandangan umum fraksi-fraksi terkait Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Dalam pembahasan rapat paripurna sebelumnya terdapat selisih Rp200 juta yang membuat nilai proyeksi APBD 2023 Kaltim berubah, hal tersebut dipertanyakan pihak Dewan yang kala itu perwakilan Pemprov di wakili Pj Sekdaprov Kaltim.

Ditemui usai rapat paripurna ke-44, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud menyampaikan, terkait selisih nilai APBD 2023 sudah klir.

Hal tersebut setelah pihaknya mendengar jawaban Gubernur Kaltim yang diwakili Staf Ahli Gubernur bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, Christianus Benny.

Baca juga: Pemberian Reward Wajib Pajak Hingga Pembebasan PKB Ojol di Apresiasi DPRD Kaltim

Selisih besaran nilai APBD yang pernah dibacakan di nota penjelasan senilai Rp14,9 triliun sementara pada saat pembahasan yang dibarengi di pembahasan APBD Perubahan 2022 ialah sebesar Rp15,1 triliun.

"Sudah klir soal selisih, yang benar yaitu Rp15,1 triliun. Kemarin itu (selisih) karena belum dicantumkan Rp200 juta yang untuk penyertaan modal kepada Perusda," tegas Hasan Masud, Selasa (11/10/2022).

Selepas ini juga, pembahasan lanjutan akan lebih detial membahas pada Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum di sahkan.

Termasuk mengawal sejumlah pokok-pokok penting mengenai kebutuhan daerah yang akan ditopang oleh APBD 2023.

Baca juga: Bertahan di Tengah Pandemi karena Wisatawan Lokal, Komisi II DPRD Kaltim Bertolak ke Yogyakarta

"Nanti akan dibahas detail dengan Banggar, sudah ada beberapa kegiatan yang akan dikawal termasuk beberapa pembagian APBD yang tidak dapat diganggu gugat," sebutnya.

Dibenarkan juga oleh Hasan Masud, bahwa ada beberapa kegiatan yang sifatnya berbentuk fisik akan turut diakomodir pada APBD 2023.

Beberapa diantaranya, kegiatan peningkatan jalan atau beberapa bangunan gedung yang belum selesai pengerjaannya pada tahun 2022, nantinya akan dilanjut pada tahun 2023.

"Seperti gedung Kantor Inspektorat, Rumah Sakit Mata, Rumah Sakit Korpri akan dianggarkan," tukasnya.

Terakhir, terkait mengenai kesejahteraan tenaga pendidik juga turut diperhatikan, terlebih sempat melihat gejolak yang terjadi di Ibu Kota Kaltim, Kota Samarinda, perihal insentif guru.

Baca juga: EKSKLUSIF Kini jadi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud Cerita Pernah Digeser dari Ketua Komisi

"Mudah-mudahan dapat sesuai dengan penyampaian dari tanggapan, yang dimana akan memperhatikan sektor pendidikan," kata Hasan Masud.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan, Rakyat Christianus Benny menyampaikan tanggapan dan jawaban Gubernur Kaltim terhadap Ranperda dan terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltim atas Ranperda tentang APBD Kaltim 2023.

Upaya pencapaian pemerintahan Gubernur serta pencapaian program-program prioritas daerah telah dirumuskan dan dipertajam melalui alokasi anggaran di tahun 2023 sebagai tahun akhir masa jabatan Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, termasuk pada sektor pendidikan.

"Diantaranya, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan dengan memberikan tambahan penghasilan khusus guru serta hibah bagi tenaga rohaniawan," ungkap Benny.

Baca juga: EKSKLUSIF - Polemik Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Masud: SK Menteri tak Keluar jika Melanggar Aturan

Dalam jawaban Gubernur, juga berkomitmen dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui Beasiswa Kaltim Tuntas, sejak 2019 hingga 2022 yang telah terealisasi beasiswa untuk kelompok umum sebanyak 62.965 orang dan beasiswa untuk kelompok keluarga miskin sebanyak 17.254 orang.

"Termasuk penciptaan lapangan kerja terealisasi sebesar 16.148 orang pada industri kecil dan mikro, serta sebesar 33.289 orang pada industri menengah dan besar,” sebut Benny.

Dipaparkan juga, program pembangunan yang telah dilaksanakan periode 2019-2022 di sektor pertanian, infrastruktur jalan dan jembatan, penyaluran modal usaha untuk UMKM Kaltim, bantuan rumah layak huni serta beberapa program lainnya.

Baca juga: Temui Perwakilan SPI, DPRD Kaltim Janji Akan Rapat Bersama Pihak Pemprov Terkait Tuntutan Petani

Diharapkan Benny, jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan Pemprov Kaltim dapat memberikan gambaran jelas terhadap berbagai substansi yang disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kaltim.

"Tentunya, sekaligus penyempurnaan terhadap langkah kebijakan dalam mengemban amanah rakyat Kaltim khususnya dalam penyusunan APBD Kaltim tahun anggaran 2023," pungkas Benny. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.