Berita Kutim Terkini

DPRD Kutim Dorong Realisasi Pembangunan Lapas di Kutai Timur

Tak hanya itu, ternyata lembaga adat Kutim juga pernah memprotes terkait belum adanya ketersediaan lapas di Kutim.

Penulis: Syifaul Mirfaqo | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/BUDI SUSILO
Ilustrasi penjara kriminal atau lapas dan garis polisi. Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, mendorong pemerintah daerah agar warga Kutim yang tersandung masalah hukum, tidak perlu lagi ditempatkan di lapas luar daerah. TRIBUNKALTIM.CO/BUDI SUSILO 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur ( DPRD Kutim) turut menyoroti fasilitas umum yakni infrastruktur lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, mendorong pemerintah daerah agar warga Kutim yang tersandung masalah hukum, tidak perlu lagi ditempatkan di lapas luar daerah.

Mengingat belum adanya fasilitas Lapas di Kabupaten Kutim padahal keberadaannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

DPRD Kutim mendorong pemerintah untuk membangun lapas ini, untuk lahannya tentu saja ada.

Baca juga: Ketua DPRD Kutim Dukung Potensi Madu Kelulut di Bengalon, Berhasil Tingkatkan Kesejahteraan Warga

"Hanya tinggal menunggu pemerintah daerah bagaimana ini untuk realisasinya," ucapnya pada TribunKaltim.co, Selasa (22/11/2022).

Yan berharap, lahan-lahan yang sudah dibebaskan pemerintah daerah betul-betul bisa dimanfaatkan untuk membangun lapas.

Sebab anggaran yang digunakan untuk pembebasan itu bukan uang yang sedikit.

"Ini lahan-lahan sudah kita beli tapi tidak dimanfaatkan, itu mubazir namanya. Banyak biaya yang terpendam di situ," ujarnya.

Yan mengungkapkan, pihaknya pernah didatangi wakil rakyat dari Kota Bontang, untuk membahas terkait warga Kutim yang berada di lapas Bontang.

Di dalamnya membahas terkait masalah pelayanan dan biaya kesehatan.

Laporan terakhir warga Kutim yang berada di lapas Bontang lebih dari 100 orang.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Kutim Prioritaskan Raperda Perlindungan Perempuan agar Segera Rampung

Tak hanya itu, ternyata lembaga adat Kutim juga pernah memprotes terkait belum adanya ketersediaan lapas di Kutim.

Ini sudah 20 tahun lebih Kutim berdiri, tetapi warga kita masih numpang dipenjaranya tetangga.

"Itulah kami tetap mendorong adanya pembangunan lembaga pemasyarakatan ini," ujarnya.

Ketua Komisi D DPRD Kutim, Yan, mendorong pemerintah daerah agar warga Kutim yang tersandung masalah hukum, tidak perlu lagi ditempatkan di lapas luar daerah. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved