Lonjakan Harga Beras di Mahulu Capai Rp 800 Ribu/Sak akibat Infrastruktur Tak Memadai

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Provinsi Kalimantan Timur menyoroti adanya lonjakan harga beras di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang mencapai Rp 800 ribu/sak atau per 25 kilogram (Kg).

Harga kebutuhan pokok melonjak di dua kampung di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahulu, tepatnya di Noha Tivab dan Long Apari, yang kini sangat dikeluhkan warga.

Dari data yang dihimpun TribunKaltim.co, harga beras per sak ukuran 25 kilogram mencapai Rp 800 ribu atau sekira Rp 32 ribu per kilogramnya, jauh dari harga normal.

Hal ini dikarenakan terjadinya kelangkaan barang kebutuhan pokok di wilayah perbatasan tersebut.

Salah satu faktornya kelangkaan kebutuhan pokok di dua desa ini karena sulitnya akses transportasi.

Baca juga: Ketua DPRD Mahulu Minta Pemkab Berikan Subsidi, Imbas Tingginya Harga Beras di Mahakam Ulu

Dampak kemarau panjang yang menyebabkan Sungai Mahakam tidak bisa dilayari kapal angkutan sembako.

"Inilah salah satu alasan mengapa Mahakam Ulu diperjuangkan untukk dimekarkan, yaitu guna mempercepat pemerataan pembangunan terutama infrastruktur jalan," tutur Anggota DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang, Jumat (20/1/2023).

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Mahulu-Kutai Barat ini menyoroti lambannya pemerintah dalam menghubungkan akses jalan ke kabupaten termuda di Kaltim tersebut.

Berbagai aspirasi, interupsi hingga saran yang dilontarkan ke Pemerintah Provinsi di berbagai kesempatan memang dilakukan dalam rangka pemerataan pembangunan.

Kendati demikian apa yang dilakukan masih belum maksimal.

Baca juga: Mulai Hari Ini Harga Beras di Long Apari Mahakam Ulu Mencapai Rp 800 Ribu per Karung 25 Kg

Veridiana terus mendorong agar segera dilakukan pemerataan pembangunan terutama akses jalan ke Mahulu.

"Tapi kenyataannya pembangunan berjalan lambat, karena hanya mengandalkan APBN dan APBD Provinsi. Mestinya harus keroyokan menjadi program prioritas dulu, pembangunan harus satu misi antara Daerah, Pemprov dan Pusat," ujar Politisi PDI-Perjuangan Kaltim ini.

Veridiana juga terus mengikuti terkait perkembangan di Mahulu, terakhir dia melihat DPRD Mahulu telah melakukan upaya agar Pemkab melakukan operasi pasar.

Tak hanya itu, kabar bahwa dorongan legislatif Mahulu agar menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) guna membiayai subsidi ongkos angkut sembako ke 2 kecamatan perbatasan tersebut terdengar.

Ia mengatakan, langkah dorongan ini tepat, agar Pemkab segera bergerak.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Minta Pemkab Mahulu Pakai Dana BTT untuk Beri Subsidi Ongkos Angkut