Berita Kukar Terkini
Akademisi Kukar Beber 2 Faktor Sulitnya Pendataan Warga Miskin
Akademisi Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tidak memungkiri pendataan warga miskin menjadi hal yang cukup sulit
Penulis: Miftah Aulia Anggraini | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Akademisi Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tidak memungkiri pendataan warga miskin menjadi hal yang cukup sulit dilakukan.
Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Prof. Ince Raden mengatakan, pendataan warga miskin sulit diatasi lantaran sejumlah faktor.
Pertama, banyak ditemukan warga mengaku miskin ketika ada penyaluran bantuan. Apalagi, ketika ada program bedah rumah yang diberikan pemerintah daerah.
“Apalagi ada program bedah rumah. Ini terkadang ditemukan banyak yang mengaku miskin,” ujarnya, Kamis (9/2/2023).
Baca juga: Buka Rakor Pendataan Awal Regsosek 2022, Wabup Mahulu Sebut Data Warga Miskin akan Divalidasi Ulang
Selain itu, lanjut Ince, kemiskinan bersifat dinamis. Contohnya, apabila ada seorang karyawan yang tiba-tiba terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Maka, secara otomatis karyawan tersebut akan tercatat sebagai penduduk miskin dikarenakan tidak punya penghasilan tetap pada bulan berikutnya.
Menurut Ince, penyebab kemiskinan di Kukar lantaran tidak terpenuhi layanan dasar. Seperti pendidikan, kesehatan, air dan listrik.
Meski demikian, Pemkab Kukar diminta untuk terus berupaya melakukan intervensi dan menekan laju angka keluarga prasejahtera.
Baca juga: Program Pengentasan Warga Miskin Ekstrem Nol Persen di Samarinda Mulai Diterapkan 2023
Salah satu cara yang akan dilakukan adalah berkolaborasi dengan menggandeng perusahaan swasta di Kukar.
“Jika datanya lengkap, penanganan juga lebih mudah karena perusahaan juga punya penanganan kemiskinan melalui program CSR,” sebutnya.
Sebagaimana diketahui, ada enam indikator yang menentukan status miskin. Keenamnya yaitu pendidikan, pekerjaan, hunian, kesehatan, pekerjaan tetap, dan usaha.

Terdapat juga 12 dinas yang terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan Kukar, termasuk Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Tugas utama tim tersebut adalah melakukan verifikasi data penduduk miskin dengan dipandu data terpadu kesejahteraan sosial. (*)
Sengketa Warga Jonggon dengan PT Niagamas, DPRD Kukar Beri Waktu 2 Minggu untuk Musyawarah |
![]() |
---|
Wahana Waterboom di Pulau Kumala Ditarget Rampung 2026, Jadi Ikon Wisata Baru di Kukar |
![]() |
---|
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri Ajak Pemuda Maknai Kemerdekaan dengan Karya Nyata |
![]() |
---|
PT Adimitra Baratama Nusantara Teken MoU dengan PDAM Tirta Mahakam Kukar di Peringatan HUT ke-80 RI |
![]() |
---|
Ribuan Warga Binaan Lapas Tenggarong Terima Remisi HUT ke-80 RI, 12 Orang Langsung Bebas |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.