Wawancara Eksklusif

Langkah Bupati Hamdam Menuju PPU Serambi Ibu Kota Nusantara, Bangun BLK Modern untuk Siapkan Naker

Menyiapkan PPU sebagai beranda IKN tentu bukankah hal mudah. Ini menjadi tugas berat bagi Bupati Penajam Paser Utara, Ir. H. Hamdam.

Penulis: Nita Rahayu | Editor: Adhinata Kusuma
TRIBUN KALTIM
Hamdam, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) 

Karena lucu kalau nanti ibu kota negaranya berdiri dengan segala macam kecanggihan teknologi, lalu PPU tetap dengan keterbatasannya. Bagaimana pandangannya kalau rumahnya mewah tapi berandanya kumuh.

Sehingga harapan kita bagaimana menjadikan PPU sebagai persoalan bersama, bukan cuma pemerintah Penajam saja dalam hal ini kepala daerah tetapi harapannya semua terlibat, termasuk pemerintah pusat.

Apakah ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat bahwa beranda ini harus diperhatikan juga?

Sudah disampaikan ke pemerintah pusat dan saya pikir kita sudah berada di jalurnya.

Beberapa dukungan sudah kita dapatkan termasuk rencana besar membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang cukup modern untuk merespons kebutuhan tenaga kerja masa konstruksi dan pascakonstruksi, kemarin sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Memang kita harus sama-sama berjuang. Kami menyerahkan tanah kepada mereka, mereka yang membangun dan mengelola. Persoalan utama kita sekarang ini adalah SDM, tidak mungkin kita menjadi serambi kalau SDM tidak dipersiapkan dengan baik.

Kemudian lainnya mungkin masyarakat sudah tahu, sekarang ini sudah ada perguruan tinggi swasta yang cukup ternama di Indonesia, sudah membuka kampus di kita. Ini sesuatu yang menurut saya berkah.

Tidak perlu lagi jauh-jauh, masyarakat kita mencari kampus, mereka yang didatangi, ini yang menjadi keuntungan dan bagi saya investasi jangka panjang.

Memang sekarang belum kelihatan tapi saya meyakini dengan memberikan support atau atensi khusus pada pengembangan SDM ini tentu akan berdampak nanti kedepannya.

Berapa tenaga kerja dari PPU untuk IKN?

Memang di sektor konstruksi itu belum begitu banyak. Banyak persoalan karena tahap awal kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan belum begitu meluas sehingga sekarang yang diterima bekerja adalah tenaga kerja yang memang memiliki kualifikasi tertentu.

Kemudian ada juga persoalan yang menurut saya mungkin orang tidak pernah pikirkan bahwa PPU, walaupun kabupaten baru, namun UMK kita tinggi di Kaltim ini, Rp3,4 juta per bulan. Kalau disetarakan per hari itu bisa Rp120 ribu perhari kurang lebihnya.

Menurut informasi yang kita dapatkan juga dari teman di sektor konstuksi dari pembangunan IKN ini, untuk tenaga non skill itu cuma diupah Rp80 ribu - Rp100 ribu, bagi masyarakat kami, upah itu tidak menarik.

Sementara di kita ada lapangan kerja walaupun informal seperti sektor perkebunan jadi buruh panen, mereka bisa punya penghasilan sehari itu Rp200 sampai Rp300 ribu, itu pun dengan jam kerja yang bebas.

Tentu ini yang kenapa kemudian jumlah masyarakat kita yang terlibat langsung di sektor konstruksi masih sedikit, dugaan saya begitu.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved