Langkah Bupati Hamdam Menuju PPU Serambi Ibu Kota Nusantara, Bangun BLK Modern untuk Siapkan Naker

TRIBUNKALTIM.CO - Tanggal 11 Maret 2023 lalu merupakan HUT ke-21 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

PPU di masa kini patut berbangga, karena bukan hanya jadi sorotan nasional, tetapi juga dunia dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menjadi beranda dari IKN, warga Kabupaten PPU tentu punya harapan tinggi. Namun menyiapkan PPU sebagai beranda IKN tentu bukankah hal mudah. Ini menjadi tugas berat bagi Bupati Penajam Paser Utara, Ir. H. Hamdam.

"Persoalan utama kita sekarang ini adalah SDM, tidak mungkin kita menjadi serambi IKN kalau SDM tidak dipersiapkan dengan baik," kata Hamdam dalam wawancara eksklusif Tribun Kaltim, VIP Room, Senin (6/3/2023).

Bagaimana strategi dan upaya Hamdam menyiapkan warga PPU menjadi warga serambi IKN, berikut petikan wawancaranya dalam tema ‘HUT Ke 21 PPU dan Strategi Serambi IKN'.

Baca juga: Terima Keluhan, Bupati PPU Minta Warganya Cepat Dipekerjakan di Proyek IKN Nusantara

Tagline HUT ke-21 ini Sukses Nusantara PPU Sejahtera, apa maknanya?

Keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara di sebagian wilayah PPU merupakan berkah bagi masyarakat PPU, khususnya warga Sepaku. Kita melihat masa depan ada di situ, makanya dapat kita pastikan bahwa IKN akan sukses pembangunannya.

Tentu ini juga akan berdampak sangat besar terhadap PPU. Kita bersepakat bahwa PPU tidak mau jadi penyangga, tidak ingin sekadar jadi mitra, tapi kita ingin jadi serambinya Nusantara.

Sudah adakah tanda-tanda alam terkait hal itu?

Memang dalam jangka pendek, mungkin baru Balikpapan yang menikmati. Tetapi belum tentu juga kalau bicara PPU secara keseluruhan, barangkali memang beberapa kecamatan tertentu belum menikmati secara langsung.

Tapi minimal satu kecamatan yakni Sepaku sudah betul-betul menikmati. Dulu Sepaku selalu jadi persoalan bagi kami. Karena ketidakmampuan anggaran kita untuk membackup infrastruktur yang ada terutama akses jalan ke Sepaku, sekarang sudah mulai terselesaikan.

Kemudian sekarang bolehlah masyarakat melihat bagaimana hiruk pikuk pergerakan roda ekonomi di Sepaku, luar biasa peningkatannya. Dimulai dari tentu harga tanah dulu sebelum ada IKN, kita berpikir mau kita apakan tanah ini.

Tapi sekarang bayangin aja, pemerintah membanderol di angka Rp150 ribu sampai 250 ribu per meter persegi. Itupun sebagian masyarakat kita katanya ada yang belum menerima harga itu. Itu harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sepaku adalah wilayah otorita, bukan wilayah PPU, adakah jaminan ketika IKN sukses warga PPU kemudian merasakan dampak dalam skala besar? Mungkin ada gebrakan di akhir masa jabatan bapak?

Yang jelas bahwa kami sudah mencanangkan jadi serambi IKN, itu tentu bermaksud untuk memberikan tekanan kepada semua yang terlibat dalam proses pembangunan IKN.