Hanya 30 Persen Hunian ASN TNI dan Polri di IKN Nusantara yang bisa Jadi Hak Milik

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah memutuskan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI Polri di IKN Nusntara hanya 30 persen saja yang bisa menjadi milik pribadi. 

Sisanya sebanyak 70 persen hunian ASN TNI Polri di IKN Nusantara akan dikuasai Negara.

Selain itu, kota IKN Nusantara tidak didesain untuk pensiunan. 

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, 30 persen hunian ASN, TNI dan Polri di IKN dapat menjadi milik pribadi.

 Adapun 70 persen hunian ASN, TNI dan Polri di IKN akan tetap menjadi milik negara.

Hunian yang dapat dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri tersebut baik berupa apartemen ataupun rumah tapak.

Hal tersebut diputuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat internal yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/4).

"Rumah tapak bisa sekali lagi saya ingin menambahkan bisa dimiliki, demikian juga dengan apartemen bisa dimiliki.

Cuma posisinya 70 persen akan tetap menjadi milik negara dan 30 persen ditawarkan kepada ASN, TNI, Polri," kata Suharso dalam keterangan pers di Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/4/2023).

Sebelumnya pada Januari lalu diputuskan bahwa akan ada 16.990 orang yang akan dipindahkan ke IKN.

Baca juga: Dana Bantuan FIFA Dicabut, PSSI Jelaskan Nasib Pembangunan Training Center Timnas di IKN Nusantara

Terdiri dari 11.200 ASN, sekitar 1.600 personel Polri dan sisanya atau sekitar 3.000 lebih personel TNI.

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dhony Rahajoe menerangkan, 70 persen rumah dinas ASN, TNI dan Polri di IKN nantinya tidak bisa dijualbelikan.

Hal tersebut lantaran kepemilikannya menjadi milik negara.

Pertimbangan 70 persen hunian akan menjadi milik negara, menurut Dhony, ASN maupun TNI/Polri yang bekerja di IKN akan selalu ada pembaharuan.

Sehingga Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tidak akan menjadi kota yang ditinggali para pensiunan.

Selain itu ASN yang baru ditugaskan ke IKN nantinya tidak tinggal jauh dari tempat mereka bekerja.

Sedangkan 30 persen-nya hunian tersebut dapat dimiliki oleh ASN, TNI dan Polri.

"Kemudian, 30 persen itu bisa dimiliki oleh ASN maupun Hankam (TNI/Polri) atau masyarakat umum.

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Ditugasi Presiden Jokowi untuk Jelaskan IKN Nusantara ke Masyarakat

Dan ini sudah kami atur dan kita akan mulai membuka nanti setelah ada infrastrukturnya siap, beserta sarana prasarana yang layak yang diperlukan oleh warga untuk tinggal," jelas Dhony.

Adapun sarana prasarana tersebut salah satunya ialah sekolah.

Berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo pembangunan sekolah di IKN diminta untuk dipercepat.

Nantinya akan ada bantuan dalam rangka mengakselerasi penyelenggaraan sekolah unggul di IKN baik bagi sekolah negeri ataupun swasta.

Selain itu di sektor kesehatan, Dhony menyebut, ada beberapa rumah sakit yang sudah berminat di IKN.

"Segera akan kita umumkan mudah-mudahan di bulan Mei sudah ada yang terpilih yang sesuai dengan Pak Presiden yaitu rumah sakit unggul yang harus ada kerjasama dengan internasional," imbuhnya.

Capai 26 Persen

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, perkembangan pembangunan hunian bagi para aparatur sipil negara, TNI, dan Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 26 persen.

Baca juga: Masyarakat Adat di IKN Nusantara Kesulitan Cari Lahan Pengganti, Minta Pemerintah Sediakan

Menurutnya, pembangunan tersebut mengalami kemajuan setelah pada  Februari 2023 masih berada di angka 15 persen.

"Jadi kemajuannya sekarang sudah di angka 26 persen.

Ketika Bapak Presiden hadir di sana masih 15 persen.

Mudah-mudahan ini ada percepatan," ujar Suharso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Dia melanjutkan, sekitar 16.990 orang yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke IKN.

Jumlah tersebut sudah disesuaikan dengan perencanaan serta rencana bangunan dan tata letak (RBTL) yang telah disiapkan pemerintah.

"Dengan adanya RBTL itu akan memudahkan di dalam pembangunan.

Jadi land development-nya itu sudah ada dan nanti segera akan diterbitkaan pedoman untuk detil plan yang menjadi kewenangan dari Otorita," ungkap Suharso Monoarfa.

Baca juga: Wow, 101 Proyek Konstruksi di IKN Nusantara Sudah Lelang, Nilainya Capai Rp 26 T

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.