Bappeda Akan Verifikasi 2 Ribu Usulan di Musrenbang RKPD 2024 Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2024 telah digelar pada Senin (17/4/2023). 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim juga sudah mencatat sedikitnya 2.243 usulan yang masuk.

Seluruh usulan ini sendiri berasal dari Kabupaten/Kota dan instansi serta DPRD yang ada di Kaltim. 

Kepala Bappeda Kaltim, Yusliando menegaskan, usulan ini pun nantinya akan dikaji lebih serius dibandingkan tahun sebelumnya. 

Baca juga: Dapat Kelonggaran 4 Hari, Keluarga WBP Lapas Bontang Boleh Jenguk Lebih dari Sekali saat Lebaran

Karena kala prioritas masyarakat dan kebutuhan yang memang mendesak, akan segera dikerjakan untuk segera bisa dirasakan dampaknya. 

Namun demikian, ribuan usulan yang ada ini terbilang lebih sedikit bila dibandingkan tahun sebelumnya. 

Dimana ada lima ribuan usulan yang masuk untuk dipilih sebagai prioritas pekerjaan di 2023 kali ini. 

"Tentu kami bertugas melakukan verifikasi, tapi bila dibandingkan tahun lalu, ini sudah menurun," sebutnya, Selasa (18/4/2023). 

Baca juga: Bukan Hanya di Kaltim, Kombes Sonny Irawan Tegaskan Tilang Manual Diberlakukan Nasional

"Karena kami meminta kepada kabupaten kota dan dewan agar tidak memberikan usulan yang banyak-banyak. Tapi fokus pada prioitas dan yang dibutuhkan masyarakat," sambungnya. 

Yusliando menyampaikan, nantinya akan ada lanjutan rapat verifikasi untuk menyeleksi usulan yang masuk ke pihaknya. 

Nantinya juga ada catatan untuk penyempurnaan RKPD yang disusun. 

"Target kami RKPD ini selesai pada akhir Juni nanti," tegasnya. 

Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menerangkan bahwa Pemprov ingin membenahi alokasi belanja daerah. 

Pasalnya, hampir 60 persen belanja daerah lebih banyak untuk operasional. 

Baca juga: Penampakan Spot Wisata di Titik Nol IKN Nusantara, Wisatawan Diajak Tanam Pohon

Sisanya baru belanja modal, yang akhirnya disorot, yaitu tentang pemberian bantuan keuangan (bankeu).