Pemerataan Pendidikan jadi Rekomendasi DPRD Berau pada LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Pemerataan pendidikan di Kapupaten Berau jadi salah satu rekomendasi DPRD Berau terhadap Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran (TA) 2022.

Perihal itu disampaikan di Paripurna DPRD Berau perihal Penyampaian Rekomendasi DPRD Berau terhadap LKPJ Bupati Berau TA 2022, di Ruang Rapat DPRD Berau, Senin (17/4/2023).

"Salah satu yang menjadi rekomendasi yakni menekankan pemerataan pendidikan," ungkap Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah saat bersua dengan TribunKaltim.co. 

Syrifatul mengatakan tidak hanya sekolah - sekolah yang berkualitas yang berada di kota yang menumpuk di kota, tetapi juga seluruh kecamatan yang ada di Bumi Batiwakkal.

Baca juga: Pembangunan Jangan Hanya Terpusat di Kota, DPRD Berau Minta Pemkab Perhatikan Infrastruktur di Desa

Mengingat, di kecamatan lainnya tentunya juga memiliki anak-anak yang memang cerdas, sehinga mereka harus mempunyai kesempatan pendidikan yang sama.

"Kalau di kecamatan lain kualitas pendidikan rendah, otomatis timpang dengen pemerataan pembangunan sumberdaya manusia dengan pemerataan pendidikan," ucapnya.

Kendati demikian DPRD merekomendasikan dari hasil LKPJ Bupati 2022, salah satunya pemerataan guru-guru yang memilki kualitas pendidikan juga masih belum merata.

"Berdasarkan dari hasil pantauan kami pada LKPJ (Bupati Berau Tahun 2022) pemerataan guru-guru yang sekolah dan macam-mcam itu masih belum merata," tuturnya.

Baca juga: DPRD Berau Berharap KONI Tetap Konsisten dalam Pembinaan Atlet yang Berkelanjutan

Lebih lanjut terkait Sumber Daya Manusia (SDM) guru, Syarifatul mengatakan sesuai dengan Visi Misi Bupati dan RPJMD bahwa SDM yang unggul harus tingkatkan.

Atas itu pihaknya DPRD Berau, menegaskan sangat mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) agar lebih meningkatkan kualitas dari para tenaga pengajar atau guru itu.

"Para guru-guru itu harus terus di update, kalau kuantitasnya juga memang masih kurang maka ditambahlah, terutamanya di daerah pelosok," tuturnya.

Karena, tambahnya ini merupakan sarana untuk melengkapi infrastruktur daerah khususnya di bidang pendidikan. Mengingat masa sekarang ini sumber daya manusianya harus unggul.

"Bagaimana pendidikan bisa baik kalau pengajar tidak ditingkatkan kualitasnya. Maju tidaknya pendidikan itu tergantung juga pada guru yang mengajar punya kulias," sebutnya.

Ia pun berharap ini disupport sesuai kebijakan pemerintah dalam belanjakan anggaran, di mana 20 persen dari total anggaran diperuntukan untuk dunia pendidikan.

"Dan harapan kami juga ini bisa bisa tercapai, dan dampaknya ini bisa kita rasakan," pungkasnya. (*)