Pemkab Kutai Barat Sukses Pertahankan Opini WTP 8 Kali Berturut-turut

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kubar tahun anggaran 2022.

WTP yang sukses dipertahankan ini merupakan kali yang ke delapan secara  berturut-turut sejak tahun 2015 hingga 2022 kemarin. 

"Opini WTP kali ini merupakan yang ke delapan kalinya secara berturut-turut didapat oleh Pemkab Kubar selama kepemimpinan kami berdua bersama Pak FX Yapan selaku Bupati Kubar sejak tahun 2016," ujar Wabup Kubar Edyanto Arkan usai penyerahan LHP atas LKPD Kabupaten/Kota di kantor BPK RI Perwakilan Kaltim di Samarinda, Kamis (11/5).

Pada kegiatan itu, Wabup bersama Ketua DPRD Kubar Ridwai, Sekkab Kubar Ayonius, Plt Asisten 3 Setkab Kubar Sahadi dan Inspektur Kabupaten Kubar, Robertus Bellarminus Belly Djuedi Widodo beserta jajarannya.

Baca juga: Terciduk Curi Kelapa Sawit Milik Perusahaan, Pria di Kubar Diamankan Polisi

Presentasi yang luar biasa ini kata Wabub adalah berkat upaya dan kerja keras semuanya baik eksekutif dan legislatif di dalam menyampaikan informasi pertanggungjawaban keuangan yang dapat meyakinkan BPK dan hasilnya bisa mempertahankan WTP yang ke delapan kali.

"Mempertahankan WTP sampai ke delapan kali tidak mudah bagi daerah-daerah kabupaten, terutama kabupaten pamekaran. Untuk itu, patut disyukuri dan bentuk kerjasama semua ASN dan legislatif yang telah melakukan pengawasan sehingga apa yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan dapat dipercaya memberikan keyakinan kepada BPK untuk memberikan WTP," jelas Wabup dua periode itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kubar Ridwai menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Kaltim yang menyampaikan LHP atas LKPD Kubar tahun 2022 untuk opini WTP kembali dan ini merupakan yang ke delapan kalinya secara berturut-turut.

Baca juga: Belasan Ribu Keluarga di Kubar Berisiko Stunting Karena Buruknya Sanitasi Lingkungan

“Itu semua pasti ada kerjasama yang baik antara pemerintah, seluruh perangkat daerah dan DPRD bersama-sama sehingga terwujudlah opini WTP tersebut,”kata Ridwai.

DPRD juga akan bersama-sama pemerintah untuk mencoba bagaimana caranya agar beberapa rekomendai itu bisa dijalankan dan diselesaikan semua sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak BPK, tegas politisi PDIP itu. (*)