IKN Nusantara di Kaltim Diguyur Dana Triliunan Rupiah untuk Infrastruktur Dasar

Adapun rincian pagu anggaran masing-masing 6 K/L tersebut:

- Kementerian PUPR; Rp 22,95 triliun, realisasi Rp 1,94 triliun

- Kementerian Pertahanan; Rp 1,23 triliun, realisasi Rp 361,24 miliar

- Kepolisian Negara; Rp 1,21 triliun, realisasi Rp 379,26 miliar

- Kementerian Pendidikan dan Budaya; Rp1,08 triliun, realisasi Rp 167,03 miliar

- Kementerian Perhubungan; Rp 741,22 miliar, realisasi Rp 180,31 miliar

- Kementerian Agama; Rp 722,71 miliar, realisasi Rp 173,61 miliar

Realisasi belanja Kementerian PUPR sebesar Rp1,94 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 213,82 persen (yoy).

"Didorong oleh kenaikan realisasi belanja modal untuk pembangunan IKN," terang M. Syaibani.

Hal tersebut ditopang oleh 3 satker yaitu:

- Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang berupa Jalan untuk Dukungan Infrastruktur IKN;

- Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kaltim

- Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim berupa Penyelenggaraa Perumahan dan Kawasan Permukiman atau di KIPP IKN Nusantara.

Meski secara nominal realisasi PUPR besar, namun secara persentase hanya mencapai 8,24 persen dari total pagu.

Hal ini disebabkan karena masih terdapat kontrak belanja modal (konstruksi) yang belum selesai.

"Seperti pada tahun 2022, belanja modal baru dapat terealisasi setelah adanya kontrak, lelang, tender yang biasanya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari jenis belanja lainnya untuk terealisasi," ujar M. Syaibani. (*)