Tahun Pemilu 2024 Apakah akan Pengaruhi Investor di IKN Nusantara? Jawaban OIKN dan Respon Kadin

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah terus melanjutkan proses pembangunan di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim). 

Lantas apakah dekatnya dengan waktu Pemilu 2024 bakal mempengaruhi investor di IKN Nusantara?

Kekhawatiran Pemilu 2024 akan mempengaruhi investor di IKN Nusantara mengingat tahun politik biasanya akan menjadi kekhawatiran bagi investor lantaran dapat mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi suatu negara.

Terkait dengan Pemilu 2024 dan IKN Nusantara, menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, kekhawatiran investor pada tahun politik pasti ada.

Namun, para investor juga akan belajar dari pelaksanaan pemilu sebelumnya yang berjalan lancar dan cenderung tidak mengancam kondisi sosial dan ekonomi Indonesia.

"Pasti ada pemikiran (wait and see jelang pemilu) itu tapi kan mereka juga melihat Indonesia pada pemilu yang lalu.

Bagaimana kencangnya pemilu yang lalu dan alhamdulillah proses demokrasi ini kita aman.

Jadi kita harus percaya itu, dan itu yang kita jelaskan ke investor," ujarnya di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Selasa (22/5/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Dia mengungkapkan, bahkan saat ini satu tahun menjelang Pemilu 2024, kondisi sosial dan ekonomi Indonesia masih cukup tenang dibandingkan Pemilu sebelumnya.

Oleh karenanya, dia optimistis calon investor tetap akan antusias berinvestasi di Indonesia, khususnya di IKN meski ke depan akan menghadapi tahun politik.

Baca juga: 3 Titik Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan di IKN Nusantara, Upaya OIKN Antisipasi Dampak El Nino

"Kita ini tempat yang baik buat invetasi.

Malaysia, Brunei saja suka dan negara tetangga menudukung kita.

Saya pergi ke sana katanya mau membangun Kalimantan development jadi Brunei, Sabah, Serwak, dan Kalimantan," ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menjamin proyek IKN akan tetap berjalan meski pemerintahan Indoensia berganti.

Sebab, pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang hingga 2045 sehingga siapapun yang nantinya akan memimpin Indonesia pasti akan melanjutkan pembangunan calon ibu kota baru ini.

"Ini adalah soal masa depan Indonesia.

Pemimpinnya siapa di republik ini pasti pemimpin itu akan memahami, akan melihat bagaimana kebutuhan dan bagaimana dukungan para investor, para ekonom yang menginginkan ada manfaat dari proyek tersebut," jelasnya pada kesempatan yang sama.

Dia mencontohkan, pada pembangunan MRT Jakarta terjadi beberapa kali pergantian Gubernur DKI Jakarta.

Namun, saat ini proyek MRT Jakarta sudah sebagian selesai dan terus berjalan.

"Sampai sekarang gubernur sudah ganti tapi MRT jalan terus.

Baca juga: Masih Ada Jalan Rusak, Pemkab Berharap Infrastruktur Penajam Paser Utara Sama dengan IKN Nusantara

Pak Jokowi yang ground breaking tapi mau ganti gubernur beberapa kali tetap berdiri di sana, ekspansi ke mana-mana.

Apalagi kalau kita bicara Nusantara," kata Agung.

Selain itu, ada juga proyek kota mandiri BSD City di Tangerang dan kawasan Jababeka di Cikarang.

Kedua proyek pembangunan yang digarap swasta tersebut masih berjalan seiring pergantian pemerintahan di Indonesia.

"Jadi dia enggak bertanya 'nanti kalau ganti presiden bagaimana?'

Enggak, it's a long way, it's a long process ya.

BSD sekian puluh tahun dan Jababeka 1989 masih tanah liat ya, sekarang kota mandiri," tuturnya.

Alasan Investor Belum Ikut Membangun

Badan Otorita IKN Nusantara (OIKN) mengungkap alasan belum ada investor yang membangun di IKN Nusantara, Kaltim.

Menurut Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, dalam acara Membedah Peluang Investasi di IKN, di Jakarta, Selasa (23/5/2023), ada 9 investor yang bakal ikut membangun di IKN Nusantara. 

Baca juga: Alasan Investor Belum Ikut Membangun di IKN Nusantara, OIKN: Semua Ada Prosesnya, Ada Kewenangannya

Namun, proses tanda tangan perikatan masih belum bisa dilakukan karena menunggu kesiapan tanah agar clean and clear.

"Itu (9 investor) sudah masuk, tinggal tanda tangan, tapi nunggu tanah.

Jadi kuncinya itu," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Agung memaparkan, ada sejumlah proses yang harus dilalui dalam menyiapkan lahan, mulai dari pelepasan kawasan hutan, penetapan aset dalam penguasaan (ADP) hingga penerbitan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

"Kalau sudah clean and clear, maka akan ada serah terima ke OIKN," imbuh Agung.

Ditargetkan proses tanda tangan perikatan bisa terlaksana pada akhir bulan Mei atau awal Juni 2023.

Perkiraan total nilai investasi masih belum bisa disebutkan, namun didominasi oleh investor dalam negeri.

Lanjutnya, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di IKN yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan adalah strategi yang diberikan untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.

"Semua ada prosesnya, ada kewenangannya, bukan sesuatu yang bisa ditabrak.

Kalau ditabrak, enggak clean and clear," tegas Agung.

Secara rinci, kesembilan investor baru ini berasal dari berbagai sektor, meliputi fasilitas olahraga, mixed-use, dua perkantoran, dua rumah sakit, sekolah dan dua perhotelan.

Di sisi lain, Kepala OIKN, Bambang Susantono menyebut, ada lebih dari 220 letter of intent (LoI) dan lebih dari 30 non-disclosure agreement (NDA).

"Keinginan dari calon investor dalam dan luar negeri kira-kira lebih dari 220 LoI," sebut Bambang dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: MenpanRB: Wacana ASN bisa Work from Anywhere Kemungkinan Diterapkan saat Pemindahan ke IKN Nusantara

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS