Ibu Kota Negara

Lahan Milik Warga Dihargai Terlalu Rendah, DPRD sebut Masyarakat Tambah Sengsara Ada IKN Nusantara

Tayang: Kamis, 15 Juni 2023 22:41 WITA

Editor: Amalia Husnul A

Lahan Milik Warga Dihargai Terlalu Rendah, DPRD sebut Masyarakat Tambah Sengsara Ada IKN Nusantara

Kompas.com/Zakarias Demon Daton

Pembangunan IKN Nusantara di kecamatan Sepaku. Lahan milik warga yang masuk wilayah IKN Nusantara dihargai terlalu rendah. DPRD menyebut jika seperti ini kondisinya maka masyarakat tambah sengsara dengan adanya IKN Nusantara.

Menurutnya, meski tim appraisal (penilai) tanah punya otoritas penuh atas penilaian objek harga tanah yang hendak dibebaskan, namun warga juga tetap punya hak untuk mempertanyakan dasar penilaian.

"Saya secara pribadi dan kedeputian minta agar ditinjau ulang. Saya sudah komunikasi dengan orang-orang yang berhubungan dengan kegiatan itu," ungkap Alimuddin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (13/6/2023).

Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Penajam Paser Utara (PPU), sekaligus Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah KIPP IKN, Ade Chandra Wijaya belum merespon saat dikonfirmasi melalui panggilan telpon dan pesan singkat.

Warga Pilih ke Pengadilan

Sebagian warga yang merasa besaran ganti rugi lahan miliknya yang masuk kawasan IKN Nusantara terlalu rendah memilih ke pengadilan demi mendapatkan nilai yang lebih layak.

Warga merasa lahan miliknya dihargai terlalu rendah, padahal lokasi sangat dekat dengan Titik Nol di IKN Nusantara.

Ada enam warga di Desa Bumi Harapan menolak melepas lahannya untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN).

Alasan warga karena menganggap harga ganti rugi yang ditawarkan tim appraisal terlalu rendah.

Kini, ke enam warga tersebut mulai jalani proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Rumah milik warga di Desa Bumi Harapan yang bakal dibebaskan pemerintah karena masuk KIPP IKN Nusantara, Maret 2023. (Kompas.com/Zakarias Demon Daton)

"Ada 6 warga yang sudah ajukan keberatan, mereka sedang sidang di pengadilan.

Saya dipanggil sebagai saksi," ungkap Tommy Thomas, warga Desa Bumi Harapan saat dihubungi Kompas.com, pada Senin (12/6/2023).

"Setelah ini nanti 5 warga lagi menyusul, jadi ada 11 warga," sambung Thommy seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

Ronggo Warsito dan Iwan Sunaryo (42) merupakan dua dari enam warga yang menolak harga ganti rugi dan sedang berproses di Pengadilan Penajam.

Keduanya juga mengakui ada empat warga lain juga menjalani sidang yang sama, sehingga mereka berjumlah enam orang.

"Kami ada enam orang lagi proses sidang di pengadilan karena menyanggah harga ganti rugi (lahan KIPP) terlalu rendah," ungkap Ronggo, saat dihubungi terpisah.

Halaman selanjutnya

Halaman

1 2 3 4