Jokowi Setuju TKA di IKN Nusantara, Kritik DPR: Miris, Anggaran Besar tapi Pakai Tenaga Kerja Asing

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) terus jadi perhatian. 

Kali ini yang menjadi sorotan adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing atau TKA untuk pengawas pembangunan IKN Nusantara. 

Rencana penggunaan TKA di IKN Nusantara yang sudah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kritik dari DPR. 

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lasarus mengatakan, Pemerintah sebelumnya beralasan TKA dipekerjakan sebagai pengawas kegiatan pembangunan IKN demi memastikan kualitas pembangunan.

Hal ini dinilai secara tidak langsung pemerintah mengakui kualitas tenaga kerja dalam negeri tidak cukup berkompetensi mengawasi proyek pembangunan di IKN.

"Apakah kurang pasti kalau tenaganya diambil dari dalam negeri?

Saya rasa ini menurut saya, bukan kita ngomporin, ini tamparan buat Kementerian PUPR dan ini sudah diakui pemerintah bahwa di sana diawasi oleh tenaga asing," ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/6/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

"Saya rasa ini menunjukkan kualitas kita sampai di mana.

Kualitas kita belum berada pada titik yang bisa meyakinkan bangsa kita sendiri," tambahnya.

Oleh karenanya, Komisi V DPR RI akan mengadakan pertemuan yang dikhususkan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini dengan pemerintah.

Baca juga: Perlukah Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN Nusantara? Ekonom: Ada Badan Otorita

"Kami nanti akan bahas khusus, akan rapatkan khusus, kenapa harus ambil tenaga asing," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi juga sempat menyinggung rencana pemerintah mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN.

Sementara pembangunan IKN ini menyedot biaya yang cukup besar.

Mengutip laman Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur IKN yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal (2022- 2024) menelan biaya Rp 23,94 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah.

"Ini IKN menyedot anggaran yang begitu besar.

Tapi tiba-tiba muncul wacana pekerja asing masuk ke IKN.

Ini saya kira miris," kata Mulyadi.

Jika pemerintah beralasan tenaga kerja dalam negeri tidak ada yang berkompeten, dia justru melihat berbagai proyek besar di luar negeri dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.

Sementara di sisi lain, di dalam negeri masih banyak tenaga kerja-tenaga kerja yang kesulitan mencari pekerjaan.

"Saya beberapa kali naik kereta LRT di Singapura, Kuala Lumpur ternyata insinyurnya orang Indonesia.

Baca juga: Prediksi Pengamat Sosok Pj Gubernur Kaltim, Singgung Kepentingan Pusat Keberlangsungan IKN Nusantara

Padahal negara kita sedang membangun dan membutuhkan mereka tapi kenapa enggak kerja di Indonesia? 'Kita enggak dihargai', loh kan mengagetkan.

Sementara negara lain menyerap mereka, kita malah mau mendatangkan tenaga asing," ungkapnya.

Oleh karenanya, Mulyadi mengusulkan agar pemerintah melalui Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR dapat membangun sekolah untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia dapat memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN.

Rencana mempekerjakan TKA dalam pembangunan IKN ini pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan saat melaporkan kepada DPR terkait progres pembangunan IKN.

Luhut bilang, untuk pengawasan megaproyek ini, dirinya telah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024.

"Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci.

Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas.

Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," ujar Luhut dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Pernyataan Jokowi Bandingkan dengan SD Inpres Viral

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang seolah membandingkan SD Inpres dengan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) jadi trending Twitter, Jumat (16/6/2023). 

Baca juga: 5 Fakta SD Inpres yang Dapat Penghargaan UNESCO, Viral Pasca Jokowi Bandingkan dengan IKN Nusantara

Saat menjelaskan tentang pembangunan IKN Nusantara, Presiden Jokowi menyinggung SD Inpres.

Pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut SD Inpres ini bermula ketika membahas pengawas asing untuk menjaga dan mengontrol kualitas proyek IKN Nusantara. 

Kamis (15/6/2023) saat memberikan keterangan pers di Pasar Menteng Pulo. Jakarta, Presiden Jokowi mengatakan, "Kalau hanya satu, dua yang mengarahkan.

Bisa mengontrol, mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas baik kenapa tidak."

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Jokowi juga menegaskan bahwa keberadaan pengawas asing di IKN Nusantara bukan bertujuan untuk menarik investor asing, melainkan untuk meningkatkan level kualitas.

"Jangan nanti hasilnya nanti kayak SD Inpres, mau?" kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi yang seolah membandingkan pembangunan IKN dengan SD Inpres sontak mendapatkan sorotan dari publik, tak terkecuali di dunia maya.

Berdasarkan pengamatan Kompas.com, topik "sd inpres" menempati trending nomor 10 di Twitter pada Jumat (16/6/2023) malam dengan 15.400 cuitan.

"Detik-detik Jokowi 'tertawakan' kualitas SD Inpres," kata seorang warganet.

"Dibangun era Soeharto, menteri pendidikan nasional bapak pun belum tentu tau SD Inpres ini adanya di mana," kata warganet lainnya.

"SD inpres itu dibuat agar kegiatan belajar mengajar bisa segera terlaksana, budget seadanya, soal estetika bangunan nomor 2.

Tapi kalo pejabat ngejokes sd inpres, speechless gw," kata akun ini.

Baca juga: Lahan Milik Warga Dihargai Terlalu Rendah, DPRD sebut Masyarakat Tambah Sengsara Ada IKN Nusantara

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS