Kabid Hukum KAHMI Paser Soroti Maraknya Sengketa Lahan Antara Perusahaan dan Masyarakat

Minimnya pemahaman hukum masyarakat, sambung Ali ditambah lemahnya sistem pengawasan dari kontrol sosial di wilayah sekitar, seakan menyempurnakan wujud kesewenang-wenangan kelompok pemodal yang mempertontonkan sikap arogansi dan kejahatannya yang seakan berdaulat di negara merdeka.

Idealnya dalam kenegarawanan, sikap pemimpin yang baik, mencontohkan jika kepala daerah bersama institusi-institusi penegak hukum lainnya dapat bersinergi menegakkan berbagai peraturan yang ada secara tranparan, provosional dan propesional.

"Tidak sebatas menjadikannya pelaksanaan pelayanan tugas yang tidak membekas, atau yang di istilahkan para pegiat sosial sebagai patisipasi semu buat masyarakat," ungkapnya.

Ali menambahkan, masyarakat berharap ada sikap nyata dari para wakilnya yang kini memperoleh mandat menjadi perwakilan mereka dijabatan publik.

"Baik yang menduduki jabatan di tingkat desa maupun daerah, agar suara mereka bisa lebih kencang saat dikeluarkan ke telinga korporasi yang bersinggungan dengan hak-hak publik atau warga, dan bukan sikap sebaliknya," tutupnya. (*)