Kajari Kubar Pastikan Kasus Pengadaan KWH Listrik Naik Penyidikan, Kerugian Negara Rp5,2 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, SENDAWAR - Penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pengadaan KWH meter listrik di wilayah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) masih terus diusut. 

Sejak kasusnya ditingkatkan ke tahap penyidikan, tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutai Barat telah memanggil sebanyak puluhan saksi untuk dimintai keterangan. 

Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Bayu Pramesti mengatakan, jumlah kerugian negara dari dugaan Tipikor pengadaan KWH meter listrik ini diperkirakan kurang lebih mencapai Rp 5,2 miliar.

"Iya kasus itu (Dugaan korupsi KWH meter listrik) sudah kita tingkatkan kepenyidikan, saksi-saksi sudah dipanggil untuk dimintai keterangan," katanya, Selasa (27/6).

Terkait keterlibatan para saksi yang dipanggil tersebut, Kejari Kubar belum menyampaikan lebih jauh hanya saja tahapan pemeriksaan hingga jumlah saksi yang akan diperiksa nanti.

Baca juga: Rekening Perusahaan Suami Puan Maharani Dibekukan, Kuasa Hukum Bantah Terlibat Korupsi BTS Kominfo

Baca juga: 3 Pendekatan Memberantas Korupsi, KPK Kawal Otorita IKN Nusantara

Namun tidak menutup kemungkinan masih bisa bertambah, mengingat dugaan korupsi tersebut melibatkan lebih dari satu pihak.

"Nanti akan kita sampaikan siapa saja yang terlibat untuk saat ini belum ada tersangka statusnya masih dalam tahap penyidikan," jelas Bayu.

Untuk diketahui, anggaran pengadaan KWH meter listrik di wilayah Kutai Barat ini bersumber dari dana hibah APBD Kutai Barat tahun anggaran 2021 sebesar 10,7 miliar.

Dana tersebut kemudian mengalir di lima yayasan swasta yang berperan sebagai pihak yang melakukan pemasangan KWH meteran listrik, di tiap-tiap rumah warga  kurang mampu di beberapa Kampung yang ada di wilayah Kutai Barat.

Baca juga: Sikap Cuek KPK Sama Cuitan Denny Indrayana, Beber Update Kasus Korupsi Formula E, Anies Tersangka?

Program pemasangan KWH meteran listrik tersebut rupanya tidak sesuai harapan masyarakat, bahkan tak sedikit rumah warga yang sudah terdata, justru belum dipasangi KWH meteran listrik namun dana yang disalurkan tersebut dilaporkan sudah habis.(*)